PERSEPSI MAHASISWA TERKAIT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NO. 60/PUU-XXII/2024 TENTANG AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi mahasiswa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah. Putusan ini mengubah Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, yang memungkinkan partai politik non-parlemen untuk mencalonkan pasangan calon apabila memenuhi syarat perolehan suara minimal. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan mahasiswa Universitas Negeri Padang yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya beragam persepsi: sebagian besar mahasiswa memandang putusan ini secara positif karena dianggap memperkuat demokrasi dan memulihkan keadilan politik, sementara sebagian lainnya memandang negatif karena dikhawatirkan memunculkan praktik politik uang dan persaingan yang tidak sehat. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pendidikan politik yang berkelanjutan serta peraturan teknis yang jelas agar implementasi putusan tersebut berjalan secara adil dan demokratis.
References
Baehaki, K. (2024). Implikasi Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 60/PUU-XXII/2024 Terkait Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah. Yustisi.
Hartono, H. (2024). Urgensi Putusan Mk Nomor 60/Puu-Xxii/2024 Terkait Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024. Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara.
Namik. (2015). Metodologi Kualitatif. Sidoarjo: Zifatama Publishing.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D. Alfabeta, Cv.
Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, 1(1).
Sutrisman, D. (2019). Pendidikan politik, persepsi, kepemimpinan, dan mahasiswa. Guepedia.
Syafruddin, S., & Hasanah, S. (2022). Analisis Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024. Journal Of Government And Politics (Jgop).

