HAK ANGKET DPR SEBAGAI ULTIMUM REMEDIUM PENGAWASAN KORELASI KONSTITUSIONAL DITINJAU PASAL 20A AYAT 2 UUD NRI 1945 DENGAN KETENTUAN OPERASIONAL UU MD3

  • Febriyanti Susanti Universitas Pamulang
  • Faujan Ahmad Fauzi Universitas Pamulang
  • Eko Yusardiyansah Universitas Pamulang
  • Muhammad Ikshsan Asshalihi Univeristas Pamulang
  • Tohadi Universitas Pamulang
Keywords: Hak Angket DPR, Ultimum Remedium, Pengawasan Konstitusional, Pasal 20A Ayat (2) UUD NRI 1945, UU MD3, Korelasi Konstitusional, Metode Normatif Yuridis

Abstract

Dinamika pengawasan konstitusional di Indonesia seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif memiliki peran sangat penting dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Hak angket, sebagai salah satu instrumen pengawasan, sering kali diposisikan sebagai ultimum remedium atau sarana terakhir ketika mekanisme pengawasan lain seperti hak interpelasi yang tidak mencukupi untuk mengungkap dugaan pelanggaran hukum atau kebijakan yang merugikan kepentingan publik. Namun, penerapan hak angket kerap menimbulkan konflik terkait batasannya secara konstitusional, terutama dalam kaitannya dengan Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang secara eksplisit menyebutkan hak angket sebagai bagian dari fungsi DPR, serta ketentuan operasional dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) yang mengatur prosedur pelaksanaannya, seperti di Pasal 73 hingga 79 yang mengatur mekanisme pengajuan, pelaksanaan, dan konsekuensi hukum. Perumusan masalah difokuskan pada: (1) Bagaimana kedudukan hak angket DPR sebagai ultimum remedium dalam fungsi pengawasan konstitusional? (2) Apa korelasi konstitusional antara Pasal 20A ayat (2) UUD NRI 1945 dengan ketentuan operasional UU MD3 dalam mengatur hak angket? Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka terhadap dokumen hukum primer seperti UUD NRI 1945 dan UU MD3, serta sekunder berupa literatur hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitik untuk mengkaji norma konstitusi dengan undang-undang turunannya. Kesimpulan menyatakan bahwa hak angket DPR sebagai ultimum remedium pengawasan memiliki dasar konstitusional yang kuat dalam Pasal 20A ayat (2) UUD NRI 1945, dan dikorelasikan secara operasional melalui UU MD3 untuk memastikan efektivitas pengawasan tanpa melampaui prinsip checks and balances. Namun, diperlukan penegasan lebih lanjut untuk menghindari penyalahgunaan, guna memperkuat demokrasi konstitusional di Indonesia.

References

Buku
Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Huda, Nikmatul. "Hak Angket Dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." Bina Mulia Hukum 7, no. 2 (2023): 241-250. Diakses dari https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/download/950/231/2412.
Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
Manulang, E. Fernando M. "Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sebagai Instrumen Pengawasan Konstitusional." Neliti, 2022. Diakses dari https://media.neliti.com/media/publications/437205-none-c2ec2228.pdf.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A ayat (2). Jakarta: Sekretariat Negara, 1945.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), Pasal 79. Jakarta: Sekretariat Negara, 2014.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, Pasal 73-79. Jakarta: Sekretariat Negara, 2019.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2006.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2017.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 18/PUU-XVI/2018. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2018.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 35/PUU-XXIII/2025. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2025.

Sumber Daring (Internet)
Antara News. "KPK Dalami Sidang Pansus Hak Angket Haji 2024 DPR RI." 20 Agustus 2025. Diakses dari https://jateng.antaranews.com/berita/596017/kpk-dalami-sidang-pansus-hak-angket-haji-2024-dpr-ri.
Hukumonline. "DPR: Penggunaan Hak Angket Bentuk Pengawasan." 15 Juni 2017. Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/dpr--penggunaan-hak-angket-bentuk-pengawasan-lt59425c01b7bec/.
Hukumonline. "Putusan MK Soal Hak Angket Dinilai Mengabaikan Asas Final and Binding." 16 Februari 2018. Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-soal-hak-angket-dinilai-mengabaikan-asas-ifinal-and-binding-i-lt5a86c02da653c/.
Hukumonline. “Tarik Ulur Usulan Hak Angket Pemilu di Parlemen.” 6 Maret 2024. Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/tarik-ulur-usulan-hak-angket-pemilu-di-parlemen-lt65e87dab835d2/.
Indonesia Corruption Watch. "Konstitusionalisme Baru dan Hak Angket KPK." 4 Juli 2017. Diakses dari https://antikorupsi.org/id/article/konstitusionalisme-baru-dan-hak-angket-kpk.
Kompas. "Pakar: Hak Angket DPR Tak Bisa Batalkan Hasil Pemilu, MK yang Berwenang." 26 Februari 2024. Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2024/02/26/12280221/pakar-hak-angket-dpr-tak-bisa-batalkan-hasil-pemilu-mk-yang-berwenang?page=all.
Kompaspedia. "Memahami Hak Angket DPR." 28 Februari 2024. Diakses dari https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/memahami-hak-angket-dpr.
storiesfromindonesia.com. "Post-Election: The History of House Inquiry Committees (Hak Angket DPR)." 6 April 2024. Diakses dari https://storiesfromindonesia.com/2024/04/06/post-election-history-of-house-inquiry-committees-hak-angket-dpr/.
Tempo. "5 Hak Angket DPR di Indonesia: Dari Tahun 1950-an Hingga Era SBY." 24 Februari 2024. Diakses dari https://www.tempo.co/politik/5-hak-angket-dpr-di-indonesia-dari-tahun-1950-an-hingga-era-sby-84070.
Published
2025-12-30
How to Cite
Febriyanti Susanti, Faujan Ahmad Fauzi, Eko Yusardiyansah, Muhammad Ikshsan Asshalihi, & Tohadi. (2025). HAK ANGKET DPR SEBAGAI ULTIMUM REMEDIUM PENGAWASAN KORELASI KONSTITUSIONAL DITINJAU PASAL 20A AYAT 2 UUD NRI 1945 DENGAN KETENTUAN OPERASIONAL UU MD3. EDU RESEARCH, 6(4), 2015-2025. https://doi.org/10.47827/jer.v6i4.1822
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)