PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS ONLINE DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

  • Muhamad Jauhari Universitas Tadulako
  • Surahman Universitas Tadulako
  • Awaluddin Universitas Tadulako
  • Syamsuddin Baco Universitas Tadulako
  • Asri Lasatu Universitas Tadulako
Keywords: Legalitas, Kewenangan, Perizinan

Abstract

Berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tidak serta merta diikuti dengan penyesuaian regulasi di daerah dan perbaikan Sistem perizinan terintegrasi secara elektronik  (Online Single Submission) sehingga berimplikasi terhadap legalitas perizinan dan menghambat pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implikasi yuridis berlakunya PP No. 28 Tahun 2025 terhadap legitimasi dan kewenangan Kepala DPMPTSP dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di Sulawesi Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep, diolah dan disajikan secara preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kehadiran PP No. 28 Tahun 2025 tidak mempengaruhi Kewenangan Kepala DPMPTSP secara kelembagaan, namun kewenangannya secara substantif berkaitan dengan jenis jenis perizinan termasuk norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan memerlukan adanya penyesuaian peraturan Gubernur terhadap PP No. 28 Tahun 2025  untuk menjamin legitimasi hukum.

References

Adrian Sutedi. 2015. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika.
Asshiddiqie, Jimly. 2012. “Gagasan Negara Hukum Indonesia.” Majalah hukum nasional 1–17.
Fuady, M. 2009. Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat). Bandung: Refika Aditama.
Irwansyah. 2021. Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. diedit oleh M. B. Media. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
Lutfi J Kurniawan. 2012. Perihal Negara Hukum dan Kebijakan Publik. Perspektif Politik Kesejahteraan, Kearifan Lokal, Yang Pro Civil Society Dan Gender. Malang: Setara Press.
Marlien Irene Matitaputy, et. a. 2024. Hukum Administrasi Negara. 1 ed. Bandung: Widinia Media Utama.
Pasaribu, Todotua. 2025. “Fiktif Positif Jadi Senjata Baru Kepastian Layanan Perizinan.”
Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Qazi, Faiza, Daehan Kwak, Fiaz Gul, Farman Ali, dan Sami Ullah. 2024. “Internet of Things Service Level Agreement in cloud computing : Taxonomy , prospects , and challenges.” Internet of Things 25(October 2023):101126. doi: 10.1016/j.iot.2024.101126.
Siregar, Mardona. 2024. “Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia.” Muhammadiyah Law Review 8(2). doi: 10.24127/mlr.v8i2.3567.
Published
2026-01-11
How to Cite
Muhamad Jauhari, Surahman, Awaluddin, Syamsuddin Baco, & Asri Lasatu. (2026). PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS ONLINE DI PROVINSI SULAWESI TENGAH. EDU RESEARCH, 6(4), 2551-2566. https://doi.org/10.47827/jer.v6i4.1890
Section
Articles