ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN PENYALURAN DANA DESA PADA NAGARI MAEK KECAMATAN BUKIK BARISAN
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tingkat keterbukaan dalam pengelolaan arus masuk keuangan serta distribusi dana desa di wilayah Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan, dengan menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif melalui teknik observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur, dan analisis dokumenter. Hasil investigasi menunjukkan bahwa sebagian besar informasi berkaitan dengan penerimaan dan alokasi dana desa telah disampaikan kepada publik melalui media informasi dan forum musyawarah, namun distribusinya belum merata sehingga menimbulkan kesenjangan pemahaman di kalangan masyarakat. Penyaluran dana dilakukan dalam dua termin, yakni 60% pada tahap pertama dan 40% pada tahap kedua, sesuai ketentuan yang berlaku, tetapi proses pencairannya sering mengalami keterlambatan signifikan, seperti dana yang baru terealisasi pada pertengahan tahun anggaran. Fenomena ini memicu terjadinya SILPA dan menyebabkan program pembangunan tidak terealisasi secara maksimal. Oleh sebab itu, transparansi dalam pengelolaan pendapatan serta penyaluran dana desa di Nagari Maek masih belum menunjukkan performa ideal, ditandai dengan keterbatasan informasi, keterlambatan realisasi, dan distribusi pembangunan yang belum seimbang.
References
Yustisia, UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, hlm. 20.
UU No. 6 Tahun 2014, Pasal 19.
Permendagri No. 113 Tahun 2014, Pasal 1.
Permendagri No. 113 Tahun 2014, Pasal 37.
Kemenkeu RI, Buku Pintar Desa, hlm. 37–39.
Kemendagri RI, Pengelolaan Keuangan Desa, Bab V, Pasal 40.
Kemendagri, Permendagri No. 113 Tahun 2014, hlm. 3.
BPKP, Petunjuk Pelaksanaan Konsultasi Keuangan Desa, hlm. 63.
BPKP, Petunjuk Pelaksanaan Konsultasi Keuangan Desa, hlm. 90.
Halim & Taryani (2023), Pengelolaan Dana Desa di NTT, Jurnal Manajemen Perbendaharaan, Vol. 4(1), hlm. 51–57.
Fadly et al. (2024), Transparansi Keuangan Desa di Maros, Jurnal Prinsip, Vol. 1(1), hlm. 611.
Pusida et al. (2021), Transparansi Dana Desa di Talaud, Vol. 7(108), hlm. 64–66.
Syukriy & Halim (2006), Belanja Modal & Pendapatan Daerah, Jurnal Akuntansi Pemerintahan, Vol. 2(2).
Langkun et al. (2019), Penyaluran Dana Desa di Minahasa Selatan, Jurnal Going Concern, Vol. 14(1), hlm. 54–57.
Julita & Syukriy (2020), Transparansi Dana Desa di Sabang, JIMEKA, Vol. 5(2), hlm. 216.
Rahma Sucia (2023), Analisis pengelolaan keuangan desa Pada Kantor Wali Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung mutiara kabupaten agam, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 1(1), hlm. 42-60.
Amin (2008), Akuntabilitas & Transparansi Pemerintah Daerah, Skripsi, hlm. 85.
Irvan (2017), Transparansi APBDes Sidoharjo, Skripsi FISIP Unila, hlm. 18.
Sumiati & Haryanto (2017), Retribusi Parkir dan PAD Ngawi, Jurnal Ilmiah, Vol. 3(1), hlm. 68.
Panuluh, Akuntabilitas & Partisipasi Pengelolaan Dana Desa di Madiun, hlm. 14–15.
Syah et al. (2021), Analisis APBDes di Sinjai Borong, Jurnal Economix, Vol. 9(1), hlm. 97.
Supriyadi & Asih (2019), Pengelolaan Dana Desa di Bandung, Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol. (2), hlm. 63–65.
Rahayu & Sugiri (2021), Dana Desa pada Masa Pandemi, Jurnal Manajemen Keuangan, Vol. 5(2), hlm. 132.
Rahmat (2009), Penelitian Kualitatif, Equilibrium, Vol. 5(9), hlm. 2.
Gunawan (2022), Metode Penelitian Kualitatif, Bumi Aksara, hlm. 85.
Belkaoui & Riahi (2011), Teori Akuntansi, Edisi 5, Salemba Empat, hlm. 14.
DJPK (2017), Buku Pintar Dana Desa, hlm. 100.
Kristianten (2006), Transparansi Anggaran Pemerintah, Rineka Cipta, hlm. 7.

