PROSES PENYELEKSIAN CALON KEPALA DESA BERBASIS ADAT KEDEPATIAN DI DESA SEMERAP KABUPATEN KERINCI
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyeleksian calon kepala desa berbasis adat Kedepatian serta pandangan masyarakat terhadap mekanisme tersebut di Desa Semerap, Kabupaten Kerinci. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyeleksian calon kepala desa dilaksanakan melalui tahapan adat yang sistematis dan berjenjang, yaitu Musyawarah Ibu Tanah, Musyawarah Sepuluh, Sidang Sepuluh, dan Sidang Empat Jenis. Setiap tahapan berfungsi sebagai mekanisme penyaringan sosial dan moral untuk memastikan calon kepala desa memiliki legitimasi adat dan penerimaan sosial sebelum mengikuti pemilihan formal. Pandangan masyarakat terhadap proses ini menunjukkan adanya perbedaan antara masyarakat umum dan pemuda. Masyarakat umum cenderung menerima mekanisme adat sebagai upaya menjaga keharmonisan sosial, sementara pemuda menunjukkan sikap yang lebih kritis dengan menekankan prinsip kesetaraan hak politik, tanpa menafikan penghormatan terhadap adat. Temuan ini menunjukkan bahwa penyeleksian berbasis adat di Kedepatian Semerap mencerminkan praktik demokrasi lokal yang berupaya menyeimbangkan nilai tradisional dan prinsip demokrasi modern.
References
Fadrullah, I., & Syam, F. (2024). Kepala adat sebagai elite sosial dan politik manifestasi hegemoni nilai adat dalam praktik kepemimpinan tradisional di masyarakat Kasepuhan Cisungsang, Banten Kidul. Ilmu Dan Budaya, 45, 41–49.
Pebrianto, D. Y., Ardianto, B., & Putra, T. D. (2021). Eksistensi Kearifan Lokal dalam Pengaturan Pemilihan Kepala Desa Ditinjau dari Undrip (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa pada Masyarakat Adat Kedepatian Semerap Kabupaten Kerinci). Wajah Hukum, 5(1), 305.
Pemerintah Kabupaten Kerinci. (2018). Pemilihan dan pemberhentian kepala desa (Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018).
Rakan, S., & Suhartono, S. (2025). Analisis yuridis pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak. Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 3(3).
Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. (2020). Pemilihan kepala desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020).
Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang tentang desa (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024).
Rukoyah. (2024). Elektabilitas Calon Kepala Desa Wayame Dalam Pemilihan Kepala Desa Wayame Kota Ambon. 5(2), 146–160.
Weber, M. (1958). The Three Types Legitimate Translate by Hans Gerth. Berkeley Publicatiom in Society and Institutions, 4(1), 1–11.

