ANALISIS PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA PASCA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TANPA PERJANJIAN TERTULIS
Abstract
Pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa perjanjian kerja tertulis masih menjadi persoalan dalam praktik ketenagakerjaan di Indonesia. Salah satu contohnya terdapat dalam Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jmb, di mana penggugat bekerja secara terus-menerus, berada di bawah perintah atasan, dan menerima upah secara berkala dengan jumlah relatif tetap serta meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan terpenuhinya unsur hubungan kerja meskipun tidak terdapat perjanjian kerja tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pemenuhan hak-hak pekerja yang mengalami PHK tanpa perjanjian tertulis serta mengkaji bentuk perlindungan dan upaya hukum yang dapat ditempuh pekerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja tanpa bentuk tertulis tetap sah dan mengikat sepanjang memenuhi unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Namun, ketiadaan sanksi tegas bagi pemberi kerja yang tidak membuat perjanjian tertulis menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pekerja. Putusan tersebut telah memberikan perlindungan hukum secara represif, tetapi belum sepenuhnya menjamin perlindungan preventif maupun penerapan optimal asas perlindungan pekerja.
References
Anggraeni, D. (2025). Kekuatan hukum perjanjian kerja tidak tertulis dalam perselisihan hubungan industrial. Jurnal Ilmiah W, 11(3.B), 90–100.
Darmani, I. A. D., & Priyanto, I. M. D. (2025). Perlindungan hak pekerja pada perjanjian kerja lisan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan dalam hubungan industrial. Jurnal Media Akademik (JMA), 3(12).
Dewi, N. M. T. (2020). Upaya hukum yang ditempuh oleh pekerja apabila terjadi pemutusan hubungan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jurnal Hukum Saraswati, 2(2). https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2.1383
Dharmanto, T. E., & Sari, R. D. P. (2023). Problematika kekuatan hukum perjanjian kerja lisan. Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kesehatan, 12(13), 71–84. https://doi.org/10.28946/rpt.v12i1.2783
Gambirowati, A., & Nugroho, A. (2018). Tinjauan yuridis pengunduran diri pekerja atas perintah pengusaha. Jurnal Novum, 5(02).
Harahap, A. M. (2023). Buku ajar hukum ketenagakerjaan (M. M. Harahap, Ed.). Penerbit Media Sains Indonesia.
Hidayat, K., & Abadi, S. (2024). Perlindungan hukum bagi pekerja waktu tertentu akibat mengundurkan diri sebelum waktu perjanjian berakhir. Gorontalo Law Review, 7(1), 58–68. https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3292
Ierdiana, W., Fitri, N., Sari, H. P., & Candra, M. (2023). Analisis penyelesaian perselisihan antara pengusaha dan pekerja pada PT Swakarya Indah Busana Kota Tanjungpinang. Jurnal Wilayah, Kota dan Lingkungan Berkelanjutan, 2(2), 80–91. https://doi.org/10.58169/jwikal.v2i2.241
Kurniawan, F. (2024, March 4). Bagaimana membuktikan perjanjian tak tertulis di pengadilan? Hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/klinik/a/bagaimana-membuktikan-perjanjian-tak-tertulis-di-pengadilan-lt51938378b81a3/
Kusuma, R., & Basniwati, A. D. (2022). Hak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Jurnal Ilmu Hukum “The Juris”, 6(2), 325–332. https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.599
Maiyestati. (2025). Hukum perburuhan dan ketenagakerjaan. Badan Penerbit Universitas Bung Hatta.
Masdar, F. A. A., Zahrah, H., Akbar, R. F., & Agustiani, D. R. (2025). Evaluasi perlindungan hukum bagi pekerja dalam kasus pemaksaan pengunduran diri di perusahaan fashion Indonesia. PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 2(2b), 4175–4182. https://doi.org/10.62710/amxakq82
Mustofa, I. (2016). Jendela logika dalam berpikir: Deduksi dan induksi sebagai dasar penalaran ilmiah. EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, 6(2), 1–21. https://doi.org/10.54180/elbanat.2016.6.2.1-21
Nawakshara, M. V., & Purwaningsih, S. B. (2024). Keabsahan kontrak verbal di Indonesia di bawah Undang-Undang Ketenagakerjaan. Customary Law Journal, 1(3), 1–15. https://doi.org/10.47134/jcl.v1i3.3079
Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). Metodologi riset hukum (S. Sarjiyati, Ed.). Oase Pustaka.
Nurdin, E., Susanti, E., & Utomo, S. (2025). Perlindungan hukum terhadap pekerja yang memiliki perjanjian kerja tidak tertulis oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(5), 1–24.
Perdana, S. (2023). Pengantar hukum ketenagakerjaan. UMSU Press.
Pramana, I. B. N. T. (2025, February 14). Pentingnya pekerja mengetahui prinsip “in dubio pro operario” dalam perjanjian kerja. RRI.co.id. https://rri.co.id/hukum/1323364/pentingnya-pekerja-mengetahui-prinsip-in-dubio-pro-operario-dalam-perjanjian-kerja
Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jmb.
Rahmani, D. A., Muhayati, S., & Kholis, I. (2025). Analisis data kualitatif. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(2), 13037–13048.
Rasji, C., & Cenvysta, M. (2023). Perlindungan hukum bagi para pekerja yang tidak mempunyai perjanjian dan kontrak kerja. MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur, 1(2), 428–435. https://doi.org/10.57235/motekar.v1i2.1244
Solikin, N. (2021). Pengantar metodologi penelitian hukum (1st ed.). CV Penerbit Qiara Media.
Suhartini, E., Yumarni, A., Maryam, S., & Mulyadi. (2020). Hukum ketenagakerjaan dan kebijakan upah (1st ed.). Rajawali Pers.
Syarif, M. (2022). Perjanjian kerja dalam hubungan kerja berkaitan dengan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa perjanjian kerja. Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum, 1(3), 169–176. https://doi.org/10.56110/sl.v1i3.15
Thalib, A., & Aisyah, N. (2024). Hukum perjanjian (1st ed.). Rajawali Pers.
Tia, H. F., & Sufiarina. (2023). Analisis konsekuensi pengunduran diri pekerja profesional dalam perspektif regulasi ketenagakerjaan. KRTHA Bhayangkara, 17(2), 297–316.
Trendi, A. (2024). Analisis hukum tentang perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) secara lisan dalam perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), 4(6), 2647–2661. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2858
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Wibowo, S. H., & Gunadi, A. (2024). Analisis hukum PHK sepihak terhadap pekerja keamanan dengan perjanjian lisan berdasarkan hukum Indonesia. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 6(4), 606–616. https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.856
Widiarty, W. S. (2024). Buku ajar metode penelitian hukum (1st ed.). Publika Global Media.
Zuhriyah, A., Aji, R. B., & Wijaya, A. U. (2023). Analisis yuridis eksekusi putusan pengadilan hubungan industrial yang mempekerjakan kembali pekerja (Studi kasus putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Gsk). Jurnal Magister Hukum “Law and Humanity”, 1(1), 85–107. https://doi.org/10.37504/lh.v1i1.521

