KOORDINASI KEPOLISIAN DAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) DALAM PENANGANAN AWAL KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
Abstract
Crimes of sexual violence have serious impacts on victims, necessitating prompt and effective protection from the early stages of the legal process. Article 42 of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence regulates the provision of Temporary Protection as a form of state responsibility to guarantee the safety and rights of victims. This study aims to analyze the role of the police in providing Temporary Protection to victims and the factors that hinder its enforcement. The research methods used were normative and empirical juridical, through literature review and interviews with police officers and relevant parties. Data were analyzed qualitatively to assess the alignment between normative provisions and field practice. The results indicate that, normatively, the police's role is in accordance with laws and regulations and public expectations. However, in practice, the implementation of Temporary Protection is not optimal, resulting in a gap between legal norms and reality. The main inhibiting factors stem from limited police resources and low public legal awareness. Therefore, strengthening the capacity of police officers, improving inter-agency coordination, and public education are necessary to achieve effective and equitable victim protection.
References
Fernanda, N., Nisfah, E. L., Hertiana, E., & Irawan, T. F. P. (2025). Perlindungan korban dalam tindak pidana kekerasan seksual. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(2), 1041–1050.
Hamzah, Andi. (2017). Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Hartono. (2010). Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.
Iqbal, M., & Gunawan, A. (2021). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Penerapan Slogisme dalam Menarik Kesimpulan Hukum. Jurnal Penelitian Hukum, 15(1).
Lamintang, P.A.F. (1984). Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Armico.
Musahib, A. R. (2022). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa Orang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(9), 2989–2994.
Pangestuti, Sisca, & Emmilia Rusdiana. (2023). Penentuan Motif sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 454/PID.B/2019/PN.KWG). Novum: Jurnal Hukum, Vol. 2, 458.
Prasetyo, A. (2022). Dinamika Penjatuhan Hukuman dalam Kasus Pembunuhan Berencana: Tinjauan Hukum dan Sosial. Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 15, No. 2, 187.
Probilla, S. M., Najemi, A., & Prayudi, A. A. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2(1), 30–44.
Putri, A. A., & Ritonga, F. U. (2024). Proses Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Berkebutuhan Khusus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Medan. SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 3(1), 15–30.
Rahman, Ahmad S. (2022). Sanksi Hukum Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP. Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 12, 45–60.
Shafira, Maya. (2022). Sistem Peradilan Pidana. Bandar Lampung: Pusaka Media.
Shafira, Maya & Deni Achmad. (2022). Sistem Peradilan Pidana. Bandar Lampung: Pusaka Media.
Tanjung, A. R., Maroni, & Amrullah, R. (2025). Urgensi Penerapan Teori Kausalitas Guna Mewujudkan Asas Proporsionalitas dalam Pemidanaan Pelaku (Medepleger) Pembunuhan Berencana. QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia, 4(2), 2560–2567.
Waluyo, Bambang. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.

