ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH
Abstract
Pengelolaan pendapatan daerah merupakan salah satu unsur penting dalam sistem keuangan pemerintah daerah yang berperan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam pengelolaan serta pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Daerah di Provinsi Papua Barat Daya. Pendapatan daerah merupakan komponen utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi sumber pendapatan guna mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip tertib administrasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Ketentuan tersebut juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Proses pengelolaan pendapatan daerah meliputi beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan. Pada tahap perencanaan, pemerintah daerah menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi ekonomi daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan APBD. Tahap pelaporan dilakukan melalui penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang selanjutnya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bentuk pengawasan eksternal terhadap pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian, dalam praktiknya pengelolaan pendapatan daerah masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya sistem pengawasan internal, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, serta pemanfaatan teknologi digital dalam sistem penerimaan daerah guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
References
Herlinanur, N., Salsabillah, N., Tobing, N., & Pangestoeti, W. (2024). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, 3(1), 45–57.
Mozin, S. Y., Abdussamad, S. N., & Saputra, I. N. (2025). The role of transparency and accountability in regional financial management: A systematic literature review. Journal of Governance and Public Administration, 5(1), 21–34.
Oktari, A., Solikhin, A., & Dahmiri. (2023). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, 12(1), 87–98.
Palowa, A., Lantowa, F., & Yusuf, F. (2025). Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Teknologi Informasi Akuntansi, 6(1), 63–75.
Sipahutar, B. P., Rahwani, D. A., & Zebua, D. F. (2024). The impact of regional financial management, accountability, and transparency on local government financial performance. Economic: Journal of Economic and Business, 8(2), 142–153.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

