OPTIMALISASI PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM KORUPSI PENGADAAN ALAT KESEHATAN
Abstract
Jurnal ini menganalisis optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, khususnya pada pengadaan alat kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum pengembalian dana dalam kerangka pertanggungjawaban pidana serta menilai efektivitasnya dalam memulihkan kerugian negara dan mendukung pelayanan kesehatan publik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana, melainkan berfungsi sebagai mekanisme pelengkap dalam sistem peradilan pidana untuk mengamankan kerugian negara. Dalam praktik, penggunaan uang titipan mencerminkan upaya pengamanan kerugian sejak tahap awal, namun baru memiliki akibat hukum setelah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Selain itu, pertimbangan pengembalian dana sebagai faktor yang meringankan pidana masih belum konsisten dan belum memiliki parameter yang jelas, sehingga berpotensi melemahkan fungsi pencegahan hukum pidana. Penelitian ini juga menemukan bahwa praktik yang ada masih berfokus pada pemulihan finansial tanpa menyentuh perbaikan sistem pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan. Oleh karena itu, optimalisasi pengembalian kerugian negara memerlukan penguatan regulasi, pedoman yang konsisten dalam praktik peradilan, serta integrasi dengan perbaikan sistem pengadaan dan pelayanan publik guna meningkatkan akuntabilitas dan pencegahan korupsi.
References
Arianto, A. F. (2023). Pemulihan kerugian negara: Penerapan sanksi uang pengganti dan perampasan aset dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Publica Indonesia Utama.
Atmasasmita, R. (2010). Pengembalian aset hasil korupsi: Perspektif hukum pidana dan kebijakan publik. Jakarta: Kencana.
Olaniyan, K. (2023). Ownership of proceeds of corruption in international law. Oxford University Press.
Jurnal:
Agustanti, R. D., Waluyo, B., & Kurniawan, A. P. (2023). Return of State Financial Losses Resulting From Corruption and Money Laundering Crimes. Jurnal Hukum Prasada. Diakses melalui https://doi.org/10.22225/jhp.10.2.2023.93-101
Arjaya, I. M. (2022). Prosedur Pengembalian dan Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.. Jurnal Konstruksi Hukum, 3(1), 68–74. Diakses melalui https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4237.68-74
Arianto, A. F. (2024). Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Proses Perampasan Aset. Jurnal USM Law Review, 7(3), 1601–1601. https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10516
Bawono, B. T. (2020). The strategy for handling corruption’s criminal action relationship to saving of state financial losses. 7(3), 222–231. Diakses melalui https://doi.org/10.26532/JPH.V7I3.13357
Darmawan, W. W., Djufri, D., & Martini, M. (2025). Modus Operandi Of Corruption In Government Procurement Of Goods And Services And Its Countermeasures. Jurnal Ilmiah Advokasi, 13(1), 208–217. Diakses melaalui https://doi.org/10.36987/jiad.v13i1.6075
Ekayana, K. (2020). Returns of assets in corruption criminal acts as alternative restoring state losses. 2(1), 27–34. Diakses melalui https://doi.org/10.23887/JMPPPKN.V2I1.82
Emrouzi, R., Abadi, F. S. F., Eshraghi, A., Ghassemi, M., Kalavani, K., & Akhondzardaini, R. (2025). Corruption in Healthcare Procurement During the COVID-19 Pandemic: Identifying determinants and proposing comprehensive anti-corruption strategies. Asia Pacific Journal of Health Management. Diakses melalui https://doi.org/10.24083/apjhm.v20i2.4197
Fewu, Y. F. H., Ismed, M., & Fitriana, A. (2025). Kepastian Hukum Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti pada Perkara Suap dalam Tindak Pidana Korupsi. Deleted Journal, 2(8), 1543–1557. Diakses melalui https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i8.1625
Harijanto, R., & Sirait, T. M. (2023). Perlindungan terhadap hak restitusi korban tindak pidana penipuan terkait disparitas penerapan restitusi oleh pengadilan. Juris. Diakses melalui https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.959
Hasan, Z., Azra, A. H., Ramadhani, S., & Praptisia, M. L. P. (2025). Perampasan Aset sebagai Bentuk Upaya Pemiskinan Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Birokrasi, 3(1), 68–77. Diakses melalui https://doi.org/10.55606/birokrasi.v3i1.1826
Hudaeini, N., Huda, M., & Arifin, I. (2025). Managing Fines from Corruption Cases to Enhance State Asset Recovery: A Case Study at the Corruption Eradication Commission (KPK). JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA, 4(2), 973–988. Diakses melalui https://doi.org/10.61860/jigp.v4i2.244
Irmawaty, R. & Yandi. (2024). Optimizing the Role of the Prosecutor’s Office in Recovering State Losses Due to Corruption Crimes Based on Prosecutor’s Regulation Number 7 of 2020 concerning Guidelines for Asset Recovery. Journal of Law, Poliitic and Humanities, 5(1), 662–668. Diakses melalui https://doi.org/10.38035/jlph.v5i1.864
Kariasmarico, A., Maroni, M., & Susanti, E. (2025). Upaya Pengembalian Kerugian Negara Melalui Kebijakan Pidana Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Nakula, 3(6), 171–183. Diakses melalui https://doi.org/10.61132/nakula.v3i6.2326
Karinda, F., Kristiawanto, K., & Ismed, M. (2022). Upaya Pemulihan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Guna Mengoptimalisasi Kerugian Keuangan Negara. Salam, 9(6), 1743–1752. Diakses melalui https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27688
Kikavets, V. V. (2023). Corruption risks in legal provision of public procurement financing. Вестник Пермского Университета. Юридические Науки, 4 (62), 613–628. Diakses melalui https://doi.org/10.17072/1995-4190-2023-62-613-628
Lanawaang, V., Putong, D. D., & Lanawaang, J. J. (2025). Batasan pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dalam mengembalikan kerugian negara. Jurnal Hukum To-Ra, 11(1), 131–141. Daiakses melalui https://doi.org/10.55809/tora.v11i1.442
Lenardo, Y. P. (2022). Implementasi pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi pada proyek lampung selatan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan (pptk). Jurnal Justicia Sains, 6(2), 320–340. Diakses melalui https://doi.org/10.24967/jcs.v6i2.1588
Meliana, Y. (2024). Mengurai Tantangan Uang Pengganti dalam Kasus Tipikor: Studi Yuridis dan Implikasinya pada Pemulihan Keuangan Negara. Jurnal Pendidikan Indonesia, 5(11), 1314–1322. Diakses melalui https://doi.org/10.59141/japendi.v5i11.5954
Nugraha, A., & Ruhama, T. D. (2023). Gagasan Dana Khusus Pemulihan dalam Penegakan Hukum. Bappenas Working Papers, 6(1), 79–97. Diakses melalui https://doi.org/10.47266/bwp.v6i1.187
Rachmadi, M. R., & Dollu, D. Y. (2025). Tujuan Pemidanaan dalam Penjatuhan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi. Deleted Journal, 3(2), 79–96. Diakses melalui https://doi.org/10.35912/kihan.v3i2.5021
Schipperges, J., Pavlova, M., Stepurko, T., Vincke, P., & Groot, W. (2017). Evidence on Corruption in Public Procurements in Healthcare and the Implications for Policy. 293–317. Diakses melalui https://doi.org/10.1007/978-3-319-40931-3_16
Septiana, P. T., & Afifah, W. (2022). Civil forfeiture sebagai upaya pengembalian kerugian negara pada tindak pidana korupsi. Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 2(3), 612–623. https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.52
Siregar, V. A., & Puspitasari, F. (2023). Alternative return for state losses in crime cases. International Journal of Multidisciplinary Research and Literature, 2(4), 481–491. Diakses melalui https://doi.org/10.53067/ijomral.v2i4.137
Sundari, E., Tegnan, H., & Ramadhan, M. (2025). Reconstructing National Economic Loss in Corruption Crimes. 3(2), 136–154. Diakses melalui https://doi.org/10.70720/jjd.v3i2.96
Wulandari, Ni Luh Gede. (2025). Analisis Hukum Kasus Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook 2025 Terkait Tanggung Jawab Administratif dan Pidana. (2025). Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia, 10(11), 9135–9145. Diakses melalui https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i11.62323
Yulia, R. (2019). Hakikat Pengembalian Kerugian Negara; Sebuah Penghukuman Buat Pelaku Atau Pemulihan Bagi Korban? Diakses melalui https://doi.org/10.28946/lexl.v2i1.553

