KEABSAHAN ITSBAT NIKAH DALAM PRAKTIK PENGADILAN AGAMA (STUDI YURISPRUDENSI)
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika hukum dan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah di lingkungan Pengadilan Agama. Meskipun secara normatif itsbat nikah diperuntukkan bagi perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam praktiknya permohonan ini seringkali diajukan oleh pasangan yang melakukan nikah siri setelah tahun 1974. Fenomena ini memicu perdebatan mengenai kepastian hukum dan perlindungan hak-hak sipil warga negara, terutama bagi istri dan anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi yurisprudensi. Analisis dilakukan terhadap sejumlah penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk membedah konsistensi hakim dalam menerapkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Fokus utama penelitian ini adalah melihat bagaimana hakim melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) ketika dihadapkan pada benturan antara syarat administratif pencatatan perkawinan dengan prinsip kemaslahatan umat serta perlindungan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dualisme kecenderungan dalam yurisprudensi Pengadilan Agama. Di satu sisi, hakim bersikap restriktif dengan menolak itsbat nikah yang melanggar ketentuan prosedur untuk mencegah maraknya poligami terselubung. Di sisi lain, terdapat kecenderungan progresif yang mengabulkan permohonan demi menjamin legalitas status anak dan pemenuhan hak kewarisan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan yurisprudensi sangat diperlukan untuk menciptakan standarisasi parameter "alasan sah" dalam itsbat nikah guna menghindari penyelundupan hukum sekaligus tetap memberikan keadilan substantif.
References
2. Badruddin, B. (2019). Problematika Itsbat Nikah dan Dampaknya terhadap Kepastian Hukum Perkawinan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Syari'ah, 18(1), 45-60. https://doi.org/10.31958/jis.v18i1.1523
3. Fakhriah, E. L. (2020). Kedudukan Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia. Jurnal Bina Mulia Hukum, 5(1), 12-28. https://doi.org/10.23920/jbmh.v5n1.1
4. Haris, A. (2021). Itsbat Nikah sebagai Solusi Hukum atas Dampak Sosial Pernikahan Siri. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 14(2), 188-201. https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14205
5. Ilyas, M. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat melalui Itsbat Nikah. Jurnal Hukum Replik, 6(1), 89-105. https://doi.org/10.31000/jhr.v6i1.1214
6. Jamal, R. (2017). Itsbat Nikah dalam Prosedur Hukum di Indonesia: Studi Terhadap Perluasan Kewenangan Pengadilan Agama. Jurnal Al-Himayah, 1(2), 221-240. https://doi.org/10.24252/al-himayah.v1i2.4012
7. Mubarok, N. (2020). Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang Penolakan Itsbat Nikah Poligami Siri. Jurnal Yudisial, 13(3), 315-334. https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.412
8. Mustofa, Z. (2019). Penemuan Hukum oleh Hakim Pengadilan Agama dalam Perkara Itsbat Nikah Kontemporer. Jurnal Mahkamah, 4(1), 123-140. https://doi.org/10.25217/jm.v4i1.455
9. Nadhifah, M. (2021). Kedudukan Hukum Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dalam Praktik Itsbat Nikah. Jurnal De Jure, 13(1), 77-94. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.11204
10. Nurlaelawati, E. (2017). Marriage Registration and Legal Reform: The Case of Itsbat Nikah in Indonesian Religious Courts. Journal of Indonesian Islam, 11(2), 437-458. https://doi.org/10.15642/JIIS.2017.11.2.437-458
11. Rohman, A. (2022). Dualisme Hukum dalam Praktik Itsbat Nikah di Indonesia: Antara Administratif dan Syar’i. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 17(1), 55-78. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i1.5932
12. Rusli, T. (2020). Analisis Terhadap Itsbat Nikah Bagi Pelaku Poligami Tanpa Izin Pengadilan. Jurnal Keadilan, 12(2), 143-159. https://doi.org/10.25123/jk.v12i2.3312
13. Saebani, B. A. (2018). Efektivitas Itsbat Nikah dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan. Jurnal Hukum Keluarga, 3(2), 210-225. https://doi.org/10.15408/jhk.v3i2.10221
14. Supriyadi, S. (2019). Kekuatan Pembuktian Saksi dalam Perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama. Jurnal Mimbar Hukum, 31(1), 45-59. https://doi.org/10.22146/jmh.34512
15. Yusup, M. (2021). Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Itsbat Nikah pada Perkawinan Siri Setelah UU No. 1 Tahun 1974. Jurnal Risalah Hukum, 17(1), 22-38. https://doi.org/10.30872/jrh.v17i1.5582

