TANGGUNG JAWAB HUKUM PLATFORM DIGITAL TERHADAP PENYEBARAN HOAKS DAN UJARAN KEBENCIAN
Abstract
Perkembangan platform digital di era teknologi informasi telah memberikan kemudahan dalam penyebaran informasi secara cepat dan luas. Namun, di sisi lain, kemajuan tersebut juga memunculkan permasalahan berupa maraknya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, merusak reputasi individu, serta memicu konflik sosial di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum platform digital terhadap penyebaran hoaks dan ujaran kebencian ditinjau dari perspektif hukum nasional dan regulasi digital yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa platform digital memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam melakukan pengawasan, moderasi konten, serta penegakan kebijakan komunitas guna mencegah penyebaran informasi yang melanggar hukum. Selain itu, pemerintah melalui regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berperan penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggara platform digital. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab.
References
Harsya, R. M. K. (2025). Tinjauan yuridis terhadap tanggung jawab platform digital atas konten ilegal menurut hukum Indonesia. Sanskara Hukum dan HAM, 4(1), 276–286. https://doi.org/10.58812/shh.v4i01.609
Henriko, A., & Putranto, M. R. (2022). Pidana ujaran kebencian melalui media sosial ditinjau dalam perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jurnal Pendidikan dan Konseling, 4(4), 1349–1358.
Ikhlas, A. (2020). Pengaruh penerapan pendekatan saintifik terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP pada materi Teorema Phygoras. Jurnal Inovasi Penelitian, 1(7), 1395–1406. https://doi.org/10.47492/jip.v1i7.259.
Ikhlas, A. (2018). Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Masalah dan Gaya Kognitif Siswa Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa di Kelas VIII SMP Negeri 7 Kerinci. Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi, 2(2), 135–143. https://doi.org/10.22437/jiituj.v2i2.5988
Kumar, S., & Shah, N. (2018). False information on web and social media: A survey. arXiv. https://arxiv.org/abs/1804.08559.
Mathew, B., Dutt, R., Goyal, P., & Mukherjee, A. (2018). Spread of hate speech in online social media. arXiv. https://arxiv.org/abs/1812.01693
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Saleem, H. M., Dillon, K. P., Benesch, S., & Ruths, D. (2017). A web of hate: Tackling hateful speech in online social spaces. arXiv. https://arxiv.org/abs/1709.10159.
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam. (2022). Pidana ujaran kebencian melalui media sosial ditinjau dalam perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jurnal Pendidikan dan Konseling, 4(4).
Soekanto, S. (2014). Pengantar penelitian hukum. UI Press.
Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
Toni. (2020). Penegakan hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap hukuman pengguna media sosial ujaran kebencian. INFORMATIKA, 8(2).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

