ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN BUKTI ELEKTRONIK OLEH ADVOKAT DALAM PERKARA PERDATA
Abstract
Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi sistem pembuktian dalam hukum acara perdata di Indonesia. Berbagai bentuk informasi dan dokumen elektronik, seperti surat elektronik (e-mail), percakapan melalui aplikasi pesan instan, dokumen digital, dan rekaman elektronik, semakin sering digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan. Dalam konteks tersebut, advokat memiliki peran penting dalam mengumpulkan, mengelola, dan mengajukan bukti elektronik guna mendukung pembuktian dalil yang diajukan oleh klien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum bukti elektronik yang diajukan oleh advokat dalam perkara perdata serta mengkaji peran dan tanggung jawab advokat dalam penggunaan bukti elektronik pada proses pembuktian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti elektronik memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Namun demikian, kekuatan pembuktiannya bergantung pada pemenuhan aspek autentisitas, integritas, aksesibilitas, dan akuntabilitas. Advokat memiliki tanggung jawab untuk memastikan legalitas perolehan bukti elektronik, menjaga keaslian dan integritas data, serta menyusun strategi pembuktian yang efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan bukti elektronik oleh advokat memiliki peranan penting dalam pembuktian perkara perdata, namun masih diperlukan penguatan regulasi dan pedoman teknis guna menciptakan kepastian hukum serta keseragaman penerapan hukum dalam praktik peradilan.
References
Aloysia Gesya Violiandari, H. (2024). KEKUATAN PEMBUKTIAN E-MAIL SEBAGAI DIGITAL EVIDENCE MENURUT UU ITE. Jurnal Verstek, 12(3), 21–30. https://doi.org/10.20961/jv.v12i3.84116
Arpani. (2025, September 16). KEKUATAN PEMBUKTIAN LAYANAN PESAN SINGKAT/SMS, CHATTING DAN HASIL CETAK FOTO DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA. Pta-Samarinda.Go.Id. https://pta-samarinda.go.id/artikel-pengadilan/2752-kekuatan-pembuktian-layanan-pesan-singkat-sms-chatting-dan-hasil-cetak-foto-dalam-pemeriksaan-perkara-perdata?utm_source=chatgpt.com
Dignity Law. (2026, March 2). Bisakah Chat WhatsApp Jadi Bukti Perdata di Pengadilan? Ini Faktanya. Jendelahukum.Com.
Disriani Latifah Soroinda, A. A. R. S. N. (2022). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata. Jurnal Hukum & Pembangunan, 52(2), 384–405. https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.3344
Dwanda Julisa Sistyawan, M. H. A. P. L. F. K. L. J. Z. M. (2024). The Position of the Van Dading Deed in the Settlement of Joint Property Disputes: Study of Decision 901/Pdt.G/2023/PA. Tmg. Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, 11(1), 49–67. https://doi.org/10.32505/qadha.v11i1.8811
Eddy Army. (2022). Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan. PT Bumi Aksara.
Edmon Makarim. (2020). Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary. Raja Grafindo Persada.
Efa Laela Fakhriah. (2023). BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PERDATA. Alumni.
Hamdani. (n.d.). Pandangan Hukum Terhadap Profesi Advokat Dalam Segi Hukum Islam Dan Hukum Positif. Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP), 7.
Hamdani, E. S. P. M. W. A. S. M. D. F. (2026). ETHICO-LEGAL STUDIES DALAM PENDIDIKAN ISLAM: PENDEKATAN INTERDISIPLINER UNTUK GENERASI ERA SOCIETY 5.0 (Edisi I). Tahta Media.
Hamdani, Rasmiaty, M., & Farida, I. (2024). Pengantar Hukum Indonesia.
Johnny Ibrahim. (2013). Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayu Media.
M. Natsir Asnawi. (2020). Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia. UII Press.
M. Yahya Harahap. (2017). Hukum Acara Perdata (Tarmizi, Ed.; Edisi Kedua). Sinar Grafika.
Mahkamah Agung. (2016, July 26). Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 439 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 Tanggal 26 Juli 2016 —PT. JALATAMA ARTHA BERJANGKA VS 1. BADAN ARBITRASE PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (BAKTI) cq MAJELIS ARBITER DALAM PERKARA NOMOR REG.025/BAKTI-ARB/11.2014, DK. Putusan3.Mahkamahagung.Go.Id.
Muhammad Nasir. (2023, November 28). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik pada Hukum Acara Perdata. Pta-Kaltara.Go.Id.
Muhammad Nasrin Syahputra, H. W. S. T. (2026). A LEGAL REVIEW OF LAWYERS’ IMMUNITY IN CRIMINAL AND CIVIL PROCEEDINGS. Jurnal Edu Research, 7(1), 3201–3212. https://doi.org/10.47827/jer.v7i1.2430
Peter Mahmud Marzuki. (2017). Penelitian Hukum: Cetakan ke 13 (Suwito, Ed.; Edisi Revisi). Kencana.
Soerjono Soekanto, S. M. (2011). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Edisi I). Rajagrafindo Persada.

