PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI DAERAH

  • Felly Asra Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
  • Hamdi Abdul Karim Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Keywords: Pembiayaan Pendidikan; Otonomi Daerah; Desentralisasi Fiskal; APBN; APBD; Pemerataan Pendidikan; Kapasitas Fiskal Daerah

Abstract

 

Pembiayaan pendidikan di era otonomi daerah merupakan isu strategis karena menentukan kemampuan negara dan pemerintah daerah dalam menjamin akses, mutu, pemerataan, dan keberlanjutan layanan pendidikan. Artikel ini bertujuan menganalisis arsitektur pembiayaan pendidikan Indonesia dalam konteks desentralisasi fiskal, menelaah tren anggaran pendidikan nasional, mengidentifikasi variasi kapasitas fiskal daerah, serta merumuskan strategi penguatan model pembiayaan yang lebih adil dan efektif. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-analitis berbasis data sekunder dari dokumen resmi pemerintah, laporan statistik, laporan keuangan daerah, dan literatur mutakhir. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun anggaran pendidikan nasional menunjukkan tren meningkat, efektivitasnya di tingkat daerah sangat dipengaruhi oleh ketimpangan PAD, kualitas perencanaan, konsistensi prioritas APBD, dan kapasitas tata kelola. Otonomi daerah membuka ruang inovasi, tetapi juga memunculkan risiko disparitas layanan pendidikan antardaerah. Oleh karena itu, penguatan pembiayaan pendidikan perlu diarahkan pada formula berbasis kebutuhan, penguatan transfer yang lebih sensitif terhadap kesenjangan, transparansi data lintas level pemerintahan, serta evaluasi belanja yang berorientasi hasil belajar dan pemerataan layanan. 

 

References

Aisyah, N., Al Kautsar, M. D., Hidayat, A., & Koto, F. (2026). Grounding AI-in-Education Development in Teachers’ Voices: Findings from a National Survey in Indonesia. ArXiv Preprint ArXiv:2604.01630.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023). Capaian Indikator Utama Pembangunan.
Badan Pusat Statistik. (2023). Produk Domestik Regional Bruto (Milyar Rupiah), 2020--2022.
Badan Pusat Statistik. (2024). Indeks Pembangunan Manusia 2024.
Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. (2025). Provinsi Riau Dalam Angka 2025.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Buku APBN 2021.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Buku APBN 2022.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). APBN Kita 2025.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
Muslim L, K., Ishida, T., Ihsan, A. F., & Rudawan, R. A. (2024). Advancing Global South University Education with Large Language Models. ArXiv Preprint ArXiv:2410.07139.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2025). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 Audited.
Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Presiden Republik Indonesia. (2025). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Uzdah, N. (2024). Analysis of Governance System and Authority Distribution in DKI Jakarta: A Study of Government Structure and Electoral System. Mahadi: Indonesia Journal of Law, 3(1), 42–50. https://doi.org/10.32734/mah.v3i01.15483
Valette, H. (2024). Analysing the Evolution of Water Governance Models in Indonesia Through the Economies of Worth Framework. Water Alternatives, 17(1).
World Bank. (2020). The Promise of Education in Indonesia.
World Bank. (2022). Indonesia Mass Transit Project.
Published
2026-06-09
How to Cite
Felly Asra, & Hamdi Abdul Karim. (2026). PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI DAERAH. EDU RESEARCH, 7(2), 595-608. https://doi.org/10.47827/jer.v7i2.2629
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 > >>