HARMONISASI PERSIL BIDANG TANAH DENGAN BATAS WILAYAH DESA TEGAL TUGU KABUPATEN GIANYAR
Abstract
Penelitian ini berjudul Harmonisasi Persil Bidang Tanah dengan Batas Wilayah Desa Tegal Tugu Kabupaten Gianyar yang bertujuan untuk menganalisis kondisi eksisting persil bidang tanah hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta melakukan harmonisasi dengan batas wilayah administrasi desa. Permasalahan yang dikaji adalah masih adanya ketidaksesuaian antara data persil bidang tanah dengan batas wilayah desa yang berpotensi menimbulkan ketidakakuratan dalam data pertanahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan analisis spasial berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). Data yang digunakan meliputi data persil bidang tanah hasil PTSL dan data batas administrasi desa yang diperoleh melalui survei lapangan menggunakan Global Positioning System (GPS). Analisis dilakukan dengan metode overlay untuk mengidentifikasi kesesuaian dan ketidaksesuaian spasial antara kedua data tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara persil bidang tanah dan batas wilayah desa. Ketidaksesuaian ditandai dengan adanya bidang tanah yang terpotong batas desa serta perbedaan posisi administrasi dan spasial. Hasil harmonisasi menunjukkan adanya bidang tanah dari desa lain yang masuk ke wilayah Desa Tegal Tugu dengan kontribusi terbesar dari Desa Sampalan sebesar 28,21%. Selain itu, ditemukan 8 bidang tanah Desa Tegal Tugu yang berada di wilayah Desa Sampalan. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan SIG mampu meningkatkan akurasi dan integrasi data pertanahan dan batas wilayah
References
Andini, M. P. (2017). Kejelasan posisi dan batas bidang tanah dalam mewujudkan kepastian administrasi pertanahan. Jurnal Pertanahan.
Artika, I. G., & Utami, W. (2020). Analisis spasial menggunakan teknik overlay untuk identifikasi ketidaksesuaian data pertanahan. Jurnal Geodesi Indonesia.
Bachtiar, P. Y. (2024). Metode validasi data spasial dan integrasinya terhadap anomali bidang tanah serta peningkatan kualitas data pertanahan untuk mewujudkan desa lengkap. Disertasi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
Burrough, P. A., & McDonnell, R. A. (1998). Principles of geographical information systems. Oxford University Press.
Enemark, S., McLaren, R., & Lemmen, C. (2016). Fit-for-purpose land administration: Guiding principles for country implementation. UN-Habitat & GLTN.
Irwansyah, E. (2013). Sistem informasi geografis: Prinsip dasar dan pengembangan aplikasi. Digibook.
Kariyono, D. (2018). Analisis ketidaksesuaian data persil dengan batas wilayah administrasi desa dalam pelaksanaan PTSL. Tesis, Universitas Gadjah Mada.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2016). Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Kementerian Dalam Negeri. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
Kusmiarto. (2017). Problematika pembenahan data spasial bidang tanah di Kementerian ATR/BPN. Jurnal Pertanahan.
Lehni, N. P., Putra, I. W. K. E., & Budiarta, I. G. (2024). Pemetaan bidang tanah melalui survei lapangan. Jurnal ENMAP.
Martono, D. B. (2021). Harmonisasi data spasial bidang tanah terhadap batas administrasi desa. Jurnal Geodesi Indonesia.
Republik Indonesia. (2016). Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.
Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.
Sari, D. P. (2021). Dampak pemekaran wilayah terhadap kualitas data administrasi pertanahan. Jurnal Wilayah dan Lingkungan, 9(3), 210–220.

