PENGAWASAN DAN PENINDAKAN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK BERBAHAYA OLEH BPOM PAYAKUMBUH DAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah)
Abstract
Examining these practices from the viewpoint of fiqh siyasah tanfidziyah, this research seeks to analyze how the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) Payakumbuh enforces regulations against the circulation of hazardous cosmetics in accordance with Law Number 17 of 2023 concerning Health. This law establishes a legal basis for BPOM Payakumbuh to supervise and enforce regulations against cosmetic products that do not meet safety, quality, and benefit standards. The results of BPOM Payakumbuh from July to September 2025, which found dozens of cosmetic items containing hydroquinone and mercury, as well as the continued circulation of illegal cosmetics in Indonesia, are the driving forces behind this investigation. The research is descriptive-inductive in nature and employs a qualitative approach with a field research type. It gathers data through interviews, observations, and documentation. According to the research, BPOM Payakumbuh has implemented various forms of supervision, including inspections of distribution facilities, cyber patrols, and laboratory testing. They have also implemented a tiered system of sanctions, starting with written warnings and progressing to criminal legal proceedings, in accordance with the regulations outlined in Article 138 paragraph (2) and Article 435 of Law Number 17 of 2023 on Health. The large size of the workplace, the scarcity of personnel, and the ease with which illicit cosmetics can be distributed through online platforms all work against efficient oversight. Although BPOM Payakumbuh's duties are generally carried out in a way that reflects the principles of justice, accountability, transparency, public interest, and efficiency and effectiveness from the viewpoint of fiqh siyasah tanfidziyah, there have been some deviations found in the field that suggest the supervision implementation is not yet optimal.
References
Agustina, Sri Wahyuni, Toto Rerat, dan Neni Hayat. “Tanggungjawab Pemerintah Terhadap Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Oleh Masyarakat Di Desa Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya Dihubungkan Dengan Standar Tindakan Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.” INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research 5, no. 2 (2025).
Anggraini, Putri, Efa Rodiah Nur, dan Fathul Mu’in. “Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.” Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial 11, no. 1 (2025).
Cahyono, Imam, Marsitiningsih, dan Selamat Widodo. “Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya Dalam Perlindungan Konsumen.” Kosmik Hukum 19, no. 2 (2021).
Eprilia, Farina Firda, dan Mei Susanto. “Arah Politik Hukum Pengawasan Obat Dan Makanan Di Indonesia (Studi Harmonisasi Dan Sinkronisasi Kelembagaan Serta Kewenangan BPOM Dan Kementerian Kesehatan).” Jurnal Interpretasi Hukum 6, no. 1 (2025).
Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
Launde, Agata Pransiska, Novie Revlie Pioh, dan Welly Waworundeng. “Tugas Dan Fungsi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Melindungi Kesehatan Masyarakat Di Kota Manado.” Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan 4, no. 4 (2020).
Mardiah, Ni Made Yusi Vanes, SenastriNi Made Jaya, dan Sriasih Putu Ayu Wesna. “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memenuhi Standar BPOM Di E-Commerce.” Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 4, no. 2 (2026).
Pramudita, Maya, et al. “Izin Edar Sebagai Legalitas Usaha Kosmetik Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Tahun 2023 Dan Peraturan BPOM.” Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 4, no. 1 (2026).
Sembiring, Susanti, dan Bisma Putra Pratama. “Perlindungan Terhadap Konsumen Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya.” JIEE: Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi 2, no. 1 (2022).
Suhendri, Ilham, Hendri Koeswara, dan Roni Ekha Putera. “Implementasi Pengawasan Peredaran Kosmetika Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Padang.” Menara Ilmu 18, no. 2 (2024).
Suyudi, Imam, et al. “Analisis Pengawasan Post-Market Badan Pengawas Obat Dan Makanan Pada Peredaran Kosmetik Berbahaya.” Deviance Jurnal Kriminologi 6, no. 2 (2022).
Yulianingrum, Mutiara, et al. “Review: Identifikasi Merkuri Pada Sediaan Krim Pemutih Wajah Menggunakan Metode Spektrofotometri.” Jurnal Medika Farmaka 2, no. 3 (2024).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

