POLITIK UANG DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM SENGKETA PILKADA

  • Budirman Universitas Sunan Giri Surabaya
Keywords: Mahkamah Konstitusi, Pilkada, politik uang, Pemungutan Suara Ulang, perselisihan hasil pemilihan umum, Talaud.

Abstract

Penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024. Persoalan utama yang dikaji adalah tindakan politik uang (money politics) yang terjadi di Kecamatan Essang selama masa kampanye yang memengaruhi kemurnian suara pemilih. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengabulkan sebagian permohonan pemohon dengan membatalkan hasil perolehan suara di Kecamatan Essang dan memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) paling lambat 45 hari sejak putusan diucapkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Mahkamah Konstitusi memperluas yurisdiksinya melampaui sengketa selisih perolehan suara untuk mencakup pelanggaran dalam proses pemilihan; (2) pembuktian politik uang melalui rekaman video dan surat pernyataan menjadi dasar pembatalan hasil pemungutan suara di satu kecamatan; dan (3) Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan instrumen restoratif yang proporsional dalam memulihkan integritas demokrasi lokal. Putusan ini menegaskan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of democracy sekaligus memberikan preseden penting bahwa pelanggaran pemilu tidak semata-mata diukur berdasarkan selisih perolehan suara.

References

Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta: Sinar Grafika.
Djaelani, A. R. (2020). Pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) dalam Sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 17(3), 612–637. https://doi.org/10.31078/jk1737
Fadillah, M. N. (2022). Pemungutan Suara Ulang sebagai Solusi Sengketa Pemilukada: Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 29(1), 44–68.
Fajar, M., & Achmad, Y. (2015). Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Gaffar, J. M. (2013). Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah dalam Sistem Demokrasi Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 10(1), 1–20.
Huda, N. (2012). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Mahkamah Konstitusi RI. (2008). Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 (Perselisihan Hasil Pemilukada Jawa Timur). Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi RI. (2008). Putusan Nomor 49/PHPU.D/2008. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi RI. (2010). Putusan Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kota Manado). Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi RI. (2022). Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi RI. (2025). Putusan Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
Mahrus, A. (2021). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Perselisihan Hasil Pemilukada Pasca Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022. Jurnal Hukum dan Peradilan, 10(2), 215–236.
Marzuki, P. M. (2016). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Prayudi, G. (2019). Dinamika Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, 15(2), 2349–2360.
Santoso, T. (2020). Kedudukan Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia. Jurnal Pemilu dan Demokrasi, 13(1), 1–24.
Siahaan, M. (2012). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
Widjojanto, B. (2014). Pemilu, Demokrasi, dan Penyelesaian Sengketa Melalui Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 11(1), 1–30.
Winata, M. R. (2018). Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Guardian of Democracy dalam Mewujudkan Pemilu yang Jujur dan Adil. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 25(3), 481–502.
Published
2026-07-11
How to Cite
Budirman. (2026). POLITIK UANG DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM SENGKETA PILKADA. EDU RESEARCH, 7(2), 3985-3991. https://doi.org/10.47827/jer.v7i2.3018
Section
Articles