PARKIR LIAR DI KOTA BANDUNG SEBAGAI MANIFESTASI KEGAGALAN GOVERNANCE SISTEMIK

  • Wilyus Martin Baran Cia Universitas Gadjah Mada
Keywords: Parkir Liar, Kegagalan Governance, Relational Network, Trust, Policy Implementation Integration, Jocelyne Bourgon, Kota Bandung

Abstract

Parkir liar di Kota Bandung telah menjadi masalah yang terus berulang dan sulit ditangani secara tuntas, meskipun berbagai kebijakan dan upaya penertiban telah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena parkir liar di Kota Bandung sebagai manifestasi kegagalan governance dengan menggunakan kerangka teori Jocelyne Bourgon yang menekankan tiga dimensi utama: Relational Network (hubungan antar aktor), Trust (kepercayaan), dan Policy Implementation Integration (keterpaduan kebijakan dan pelaksanaan). Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah berbagai sumber pustaka, artikel ilmiah, dan jurnal hasil riset terdahulu yang relevan dengan pokok permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa parkir liar di Kota Bandung bukan sekadar masalah implementasi kebijakan atau kurang optimalnya peran dinas, melainkan kegagalan governance sistemik yang ditandai dengan: (1) rusaknya hubungan antar aktor antara pemerintah, aparat, warga, dan preman yang bersifat eksploitatif dan toleran; (2) rendahnya kepercayaan di tiga level yakni warga kepada pemerintah, aparat kepada atasan, dan pemerintah kepada aparat yang menciptakan lingkaran setan; serta (3) tidak terintegrasinya kebijakan dengan pelaksanaan yang tercermin dari target pendapatan tidak realistis, operasi penertiban reaktif, dan kegagalan infrastruktur pendukung. Penelitian ini juga menemukan bahwa teori Bourgon yang dirumuskan dalam konteks negara maju (Kanada) memerlukan adaptasi dan kontekstualisasi kritis untuk dapat diterapkan dalam setting birokrasi Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda, seperti lemahnya supremasi hukum, birokrasi yang tidak netral, dan budaya premanisme yang mengakar. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan sistemik yang tidak hanya memperbaiki aspek teknis kebijakan, tetapi juga membangun kembali kepercayaan antar aktor, memperbaiki relasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan, serta melakukan kontekstualisasi teori governance dalam setting Indonesia.

References

Adriansyah, Y., Setiawan, A., & Zulfikar, W. (2025). Pengendalian Penyelenggaraan Perparkiran oleh Dinas Perhubungan dalam Penertiban Parkir di Kota Cimahi. Praxis Idealist: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1-12.
Bourgon, J. (2007). Responsive, responsible and respected government: towards a New Public Administration theory. International Review of Administrative Sciences, 73(1), 7-26. https://doi.org/10.1177/0020852307075686
Carolos, R., & Kurniati, P. S. (2025). Strategi Dinas Perhubungan Mengatasi Pelanggaran Parkir di Alun-Alun Kota Bandung (Studi Kasus Strategi dari Faktor Lingkungan). JURISMA: Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen, 65-76
Farianto. (2025). Analisis Terhadap Implementasi Penanganan Parkir Liar di Kawasan Perkotaan. Jurnal Jejak Hukum Indonesia (JHI), 2(2), 84-91. https://doi.org/10.63462/vfh09p75
Hasan, T. R. A., & Mahmud, A. (2022). Penegakan Hukum terhadap Praktik Pelanggaran Parkir Liar Kendaraan Pribadi di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2001. Bandung Conference Series: Law Studies, 2(1), 1-8. https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.4326
Herwanto, H. (2007). Analisis Pengaruh Personal Background terhadap Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Kepahaman Good Governance sebagai Variabel Moderasi. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Hidayat, A., Munandar, A., & Armidiana, A. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Kota Bandung. Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, 10(2), 73-86.
Maharani, N. P., Rahmatullah, A., Zuhri, M. A., & Afifah, D. F. (2025). Peran Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Tata Kelola Perparkiran. JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health, 4(1), 775-784
Polrestajabar. (2025, Oktober 19). Polresta Bandung Gelar Patroli Gabungan, Sikat Parkir Liar dan Premanisme di Kabupaten Bandung Retrieved from https://tribratanews.jabar.polri.go.id/polresta-bandung-gelar-patroli-gabungan-sikat-parkir-liar-dan-premanisme-di-kabupaten-bandung/

RRI. (2025, Desember 22) Akibat Parkir Liar, Pendapatan Tergerus Hingga 40 Persen
Retrieved from https://berita.rri.co.id/bandung/regional/2015251/akibat-parkir-liar-pendapatan-tergerus-hingga-40-persen
Sedarmayanti. (2007). Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik). Bandung: CV Mandar Maju
Simbolon, E. B., & Aritonang, Z. R. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Parkir Liar di Kota Medan. UNES Law Review, 6(4), 1-10. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2122
Published
2026-07-11
How to Cite
Wilyus Martin Baran Cia. (2026). PARKIR LIAR DI KOTA BANDUNG SEBAGAI MANIFESTASI KEGAGALAN GOVERNANCE SISTEMIK. EDU RESEARCH, 7(2), 3955-3968. https://doi.org/10.47827/jer.v7i2.3034
Section
Articles