IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PASAMAN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH

  • Erlianto Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
  • Fajrul Wadi Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Keywords: Implementasi, Peraturan Daerah ,Nomor 13 Tahun 2018

Abstract

Skripsi ini dilatarbelakangi Peraturan Daerah Pasaman Barat No 13 Tahun 2018 mengatur tentang keamanan dan ketertiban umum, Contoh kasus pelanggaran peraturan daerah di Pasaman Barat ini terdata ada 33 kafe dan tempat karaoke yang masih beroperasi salah satunya ada di Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (Field Research) dan penelitian kepustakaan (Library Research) yang bersifat kualitatif, sumber data dalam penelitian ini  data primer dan  data sekunder, data primer diperoleh dari observasi dan wawancara, dan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, Artikel.Dari hasil penelitian ini penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut Pertama: Implementasi peraturan daerah Pasaman Barat No 13 Tahun 2018 tentang keamanan dan ketertiban umum belum terlaksana maksimal di Nagari Parit terutama oleh para penegak Peraturan Daerah, karna masih secara banyaknya pelanggaran yang di dapati terhadap Perda tersebut. Terutama pada kafe dan karaoke di Nagari Parit masih menyediakan minuman berakohol, wanita penghibur, dan ruang tertutup ini juga menjadi PR bagi pemerintahan setempat bagaiman caranya membrantas penyakit-penyakit masyarakat. Penyebabnya karna kurangnya komunikasi antara masyarakat dan aparat penegak Perda, serta kurangnya kesadaran masyarakat setempat terhadap peraturan yang berlaku.   Kedua: Pandangan Fikih Siyasah Tanfidziyah Terhadap penegakkan Peraturan Daerah Pasaman Barat No 13 Tahun 2018 di Nagari Parit pelaksanaan peraturan daerah di Nagari Parit ini belum terlaksana secara maksimal seperti tujuan Perda ini di buat di sebabkan karena bebarapa Faktor, karena adanya faktor penghambat yang terjadi dilapangan, penulis melihat dari bebrapa faktor yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang keamanan da ketertiban umum tujuan Perda ini agar masyarakat terikat dan patuh terhadap Perda yang di buat dengan norma-norma agarnya terwujudnya keamanan dan ketertiban umum serta setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya, kerusuhan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat..

References

A. Dzajuli, Fiqh Siyasah: Aplikasi Faedah Ummat dalam Pancang pancang Syariah,( Bandung: Prenada Alat, 2003), 277.
Adinda Reza Novita Dkk,“ Aplikasi Artikel 9 Peraturan Walikota Bos Lampung No 43 Tahun 2021 mengenai kedudukan biro profesi biasa serta penyusunan ruang”, Harian Studi Ilmu Hukum, Sosial, Politik, 1, nomor. 6( 2024): 82
Andiko, Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penanganan Permasalahan Fikih Siyasah Modern,( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 12.
FIRDAUS, Meter. Ridwan Ainun; EVIANY, Eva. Harian Tatapamong, 2023,.
Geledek Setiawan, Aplikasi Dalam Birokrasi Pembangunan( Jakarta: Gedung Pustaka, 2004), 39.
Khalid Ibrahim Jindan, Filosofi Politik Islam: Analisis Kritis Ibnu Taimiyah Mengenai Rezim Islam,( Surabaya: Risalah Buatnda, 1999), 56.
Milimeter. Azami, Perkataan nabi Nabawi serta Asal usul Kodifikasinya,( Pejanten Barat: Pustaka Firdaus, 2000), 13.
Muhadi Zainuddin serta Abd. Mustaqim,“ Riset Kepemimpinan Islam Analisis Normatif serta Histor” i,([ttp]:[tp],[tth]), 28- 29
Mulyadi Deddy, Riset Kebijaksanaan Khalayak serta Jasa Khalayak( Bandung, Alfabeta, 2015), 47
Mulyana, Raaizza Inda Dzil Arsyilaa, harian tatpamong 4 maret 2022, 16- 17
Mulyana, Raaizza inda zil arsyla: Harian tatapamong, aplikasi peraturean wilayah nomor 13 tahun 2018 mengenai keamana serta kedisiplinan umuim oleh Satpol PP di Kabupaten Pasaman Baratprovinsi sumatera Barat.
Nurcholis Madjid, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Ajaran Politik,( Jakarta: Style Alat Pratama, 2001), 273.
Peratuaran wilayah Pasaman Barat no 13 tahun” tentag keamanan serta kedisiplinan biasa” 2018 3- 6
Peraturan Wilayah Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018‘ mengenai keamanan serta kedisiplinan biasa’
Peraturan wilayah Pasaman Barat No 9 tahun 2017” mengenai keamanan serta kedisiplinan biasa” 10
Perda Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017, mengenai keaman serta kedisiplinan biasa, 8
Rokilah, Gairah Negeri Indonesia, Batin Hukum Harian Ilmu Hukum, Vol. 2 nomor, 1, tahun 2016, 16
Sugiyono, Tata cara Riset Kualitatif serta R& D( Bandung: Alfabeta, 2008), 243
Mengenai“ Perda selaku pemaparan lebih lanjut peraturan perundang- undangan akan lebih besar”, bisa dirijuk atas artikel 12 Hukum No 12 Tahun 2011 serta Artikel 136 buatan( 3) UndangUndang No 23 Tahun 2014.
Wahbah al- Zuhayli, Ushul al- Fikih al-`Islami,( Damaskus: Dar al- Fikr, 2001) 1, 18
Tanya jawab kasi rezim, Diflayzar, kantor orang tua nagari selokan, 19 juni 2025
Tanya jawab kepala PPUD Saripin, SE, atas hari senin bertepatan atas 16 Desember 2024.
Tanya jawab kepala subbuatan pelacakan serta investigasi, Endrawanis, atas hari senin bertepatan atas 16 Desember 2024.
Tanya jawab, ayah Handoko Se, Milimeter, Kantor Satpol PP, Kamis, 08 Mei 2025
Tanya jawab, Ayah Saripin, SE, Kantor Satpol PP, Kamis, 08 Mei 202
Published
2026-07-26
How to Cite
Erlianto, & Fajrul Wadi. (2026). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PASAMAN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH . EDU RESEARCH, 7(2), 5795-5808. https://doi.org/10.47827/jer.v7i2.3234
Section
Articles