TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PLEA BARGAIN INDONESIA: MEKANISME PENGAWASAN UNTUK MENCEGAH KONFLIK KEPENTINGAN

  • Muhammad Nabil Rizqi Universitas Sahid Jakarta
  • Husin Lutfi Universitas Sahid Jakarta
  • Ikhwanul Ichsan Rasjid Universitas Sahid Jakarta
  • Muhammad Hikmal Suherlan Universitas Sahid Jakarta
Keywords: Plea Bargain, Akuntabilitas, Pengawasan, Konflik Kepentingan, Civil Law

Abstract

Penerapan mekanisme pengakuan bersalah (plea bargain) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menghadapi tantangan akuntabilitas karena prosesnya yang tertutup dan adanya perbedaan karakteristik antara sistem hukum civil law Indonesia dengan common law. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pengawasan serta mengevaluasi tantangan penerapan akuntabilitas plea bargain di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan konflik kepentingan memerlukan pengawasan berlapis yang melibatkan penyaringan yudisial oleh hakim, persetujuan berjenjang internal kejaksaan, pengawasan Komisi Kejaksaan, serta pelibatan hak korban. Tantangan utama bersumber dari dominasi diskresi jaksa dan ketiadaan regulasi rinci yang berisiko menimbulkan tekanan pengakuan bersalah (coercive plea). Kesimpulannya, pengaturan komprehensif dan pengawasan yang kuat mutlak diperlukan agar plea bargain berjalan akuntabel.

References

Arief, B. N. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Kencana.
Asshiddiqie, J. (2023). Konstitusi dan Negara Hukum Indonesia. Konstitusi Press.
Dervan, L. E. (2021). Plea Bargaining and the Innocent. William & Mary Law Review, 62(3).
Dervan, L. E., & Edkins, V. (2021). The Innocent Defendant’s Dilemma Revisited. Journal of Criminal Law and Criminology, 111(4).
Harkrisnowo, H. (2020). Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia. Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 50(3).
Hiariej, E. O. S. (2022). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Cahaya Atma Pustaka.
International, F. T. (2021). The Disappearing Trial and Fair Trial Rights. Fair Trials.
Langer, M. (2019). The Rise of Managerial Judging in International Criminal Law. American Journal of Comparative Law, 67(2).
Marlina. (2020). Perkembangan Sistem Peradilan Pidana dan Perlindungan Korban. Refika Aditama.
Mudzakkir. (2023). Budaya Hukum dan Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Ius Quia Iustum, 30(2).
Suhariyono, A. R. (2024). Transparansi Peradilan dan Akuntabilitas Penegakan Hukum. Jurnal Yudisial, 17(1).
Yulia, R. (2022). Reformasi Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Kepastian Hukum. Jurnal RechtsVinding, 11(1).
Zaidan, M. A. (2022). Menuju Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika.
Zulfa, E. A. (2021). Keadilan Restoratif di Indonesia. Prenadamedia Group.
Published
2026-08-01
How to Cite
Muhammad Nabil Rizqi, Husin Lutfi, Ikhwanul Ichsan Rasjid, & Muhammad Hikmal Suherlan. (2026). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PLEA BARGAIN INDONESIA: MEKANISME PENGAWASAN UNTUK MENCEGAH KONFLIK KEPENTINGAN. EDU RESEARCH, 7(2), 6508-6515. https://doi.org/10.47827/jer.v7i2.3278
Section
Articles