PENGATURAN HUKUM KEADAAN TIDAK HADIR (AFWEZIGHEID) DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA
Abstract
Keadaan tidak hadir (afwezigheid) merupakan keadaan ketika seseorang meninggalkan tempat kediamannya dan tidak diketahui keberadaannya dalam jangka waktu tertentu sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pengelolaan harta kekayaan serta pelaksanaan hak dan kewajiban keperdataannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai afwezigheid dalam hukum perdata Indonesia serta bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan orang yang dinyatakan tidak hadir. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan afwezigheid dalam Pasal 463 sampai dengan Pasal 495 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan mekanisme hukum berupa permohonan ke pengadilan dan penunjukan wakil untuk mengelola kepentingan serta harta kekayaan orang yang tidak hadir. Perlindungan hukum terhadap orang yang dinyatakan tidak hadir tetap diberikan karena statusnya sebagai subjek hukum tidak hapus sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 KUHPerdata. Selain itu, Pasal 482 serta Pasal 490–492 KUHPerdata menjamin hak orang yang tidak hadir untuk memperoleh kembali hak-hak keperdataannya apabila kembali atau terbukti masih hidup. Dengan demikian, pengaturan afwezigheid tidak hanya memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan kepentingan dan harta kekayaan orang yang tidak hadir, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak keperdataannya berdasarkan ketentuan hukum perdata Indonesia.
References
Endang Sumiarni, Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik, Yogyakarta: UAJY Press, 2013
H. Riduan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung: PT. Alumni, 2013
J. Satrio, Hukum Waris, Bandung: Alumni, 1992
Julius Sembiring, Tanah Negara, Ed. Revisi, Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2016, hlm. 54.
Novianto M. Hantoro, S.H., M.H, “Sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan mengenai peraturan daerah”, http://perpustakaan.bappenas.go.id, diunduh pada 09 Juli 2026.
R. Soebekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet. 16, Jakarta: PT. Intermasa, 1980
R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga, Surabaya:Airlangga University Press, 2000
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
Sudarsono, Hukum keluarga Nasional, Jakarta: Rineka Cipta, 1991

