IMPLEMENTASI HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA DI INDONESIA: ANALISIS KETIMPANGAN PERLINDUNGAN HAK ATAS TEMPAT TINGGAL DAN JAMINAN SOSIAL

  • Salsa Rizkita Heryani Universitas Komputer Indonesia
  • Vanessa Naomi Magdalena Universitas Komputer Indonesia
  • Muhammad Fachri Ramadhan Eina Universitas Komputer Indonesia
  • Aos Kuswandi Universitas Komputer Indonesia
Keywords: Hak Asasi Manusia; Hak Ekonomi Sosial Budaya; Jaminan Sosial; Penggusuran; Perlindungan Hukum

Abstract

Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam perlindungan hak asasi manusia, khususnya melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun demikian, implementasi hak ekonomi, sosial, dan budaya masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketimpangan antara norma hukum dan praktik perlindungan hak atas tempat tinggal serta hak atas jaminan sosial di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan berbagai hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara jaminan normatif dan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Berbagai kasus penggusuran dan belum optimalnya sistem jaminan sosial menunjukkan bahwa pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya belum terlaksana secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen negara melalui kebijakan yang berorientasi pada perlindungan hak warga negara dan peningkatan efektivitas implementasi hukum.

References

Donnelly, J. (2013). Universal Human Rights in Theory and Practice (3rd ed.). Cornell University Press. ([De Gruyter Brill][1])
Friedman, L. M. (1975). The Legal System: A Social Science Perspective. Russell Sage Foundation. ([UIN Antasari Fakultas Syariah][2])
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).
United Nations. (1966). International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). United Nations.
Kasim, I., Arinanto, S., & El-Muhtaj, M. (2008). Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. ([UIN Antasari Fakultas Syariah][2])
Eldridge, P. J. (2002). The Politics of Human Rights in Southeast Asia. Routledge. ([UIN Antasari Fakultas Syariah][2])
Mahfud MD. (2009). Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu. Rajawali Pers. ([UIN Antasari Fakultas Syariah][2])
Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Kesejahteraan Rakyat Indonesia. BPS.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2024). Laporan Tahunan Komnas HAM. Komnas HAM.
Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2024). Data Perlindungan dan Jaminan Sosial Nasional. Kemensos RI.
Konsorsium Pembaruan Agraria. (2024). Catatan Akhir Tahun Konflik Agraria di Indonesia. KPA.
Published
2026-07-28
How to Cite
Salsa Rizkita Heryani, Vanessa Naomi Magdalena, Muhammad Fachri Ramadhan Eina, & Aos Kuswandi. (2026). IMPLEMENTASI HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA DI INDONESIA: ANALISIS KETIMPANGAN PERLINDUNGAN HAK ATAS TEMPAT TINGGAL DAN JAMINAN SOSIAL. EDU RESEARCH, 7(2), 5989-5992. https://doi.org/10.47827/jer.v7i2.3289
Section
Articles