IMPLEMENTASI HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA DI INDONESIA: ANALISIS KETIMPANGAN PERLINDUNGAN HAK ATAS TEMPAT TINGGAL DAN JAMINAN SOSIAL
Abstract
Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam perlindungan hak asasi manusia, khususnya melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun demikian, implementasi hak ekonomi, sosial, dan budaya masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketimpangan antara norma hukum dan praktik perlindungan hak atas tempat tinggal serta hak atas jaminan sosial di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan berbagai hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara jaminan normatif dan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Berbagai kasus penggusuran dan belum optimalnya sistem jaminan sosial menunjukkan bahwa pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya belum terlaksana secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen negara melalui kebijakan yang berorientasi pada perlindungan hak warga negara dan peningkatan efektivitas implementasi hukum.
References
Friedman, L. M. (1975). The Legal System: A Social Science Perspective. Russell Sage Foundation. ([UIN Antasari Fakultas Syariah][2])
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).
United Nations. (1966). International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). United Nations.
Kasim, I., Arinanto, S., & El-Muhtaj, M. (2008). Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. ([UIN Antasari Fakultas Syariah][2])
Eldridge, P. J. (2002). The Politics of Human Rights in Southeast Asia. Routledge. ([UIN Antasari Fakultas Syariah][2])
Mahfud MD. (2009). Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu. Rajawali Pers. ([UIN Antasari Fakultas Syariah][2])
Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Kesejahteraan Rakyat Indonesia. BPS.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2024). Laporan Tahunan Komnas HAM. Komnas HAM.
Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2024). Data Perlindungan dan Jaminan Sosial Nasional. Kemensos RI.
Konsorsium Pembaruan Agraria. (2024). Catatan Akhir Tahun Konflik Agraria di Indonesia. KPA.

