ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN BUKTI ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN DARING (STUDI PUTUSAN NOMOR 367/PDT.G/2024/PA.SKA)

  • Okta Adi Pratama Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
  • Syuryani Syuryani Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Keywords: Bukti Elektronik, Alat Bukti, Perceraian, Perselingkuhan Daring, Pembuktian

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk hubungan rumah tangga yang ditandai dengan munculnya perselingkuhan daring melalui media elektronik seperti WhatsApp dan MiChat yang dapat menjadi dasar gugatan perceraian. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum penggunaan bukti elektronik dalam perkara perceraian di Indonesia serta mengkaji keabsahan dan kekuatan pembuktiannya berdasarkan Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Ska. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis terhadap peraturan serta pertimbangan hukum hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti elektronik memiliki dasar hukum berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Dalam Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Ska, bukti berupa percakapan WhatsApp, MiChat, dan riwayat transfer kepada wanita lain digunakan sebagai indikasi perselingkuhan daring. Namun, Majelis Hakim tidak menjadikannya sebagai satu-satunya dasar pembuktian, melainkan menilainya bersama dokumen dan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian. Berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut, hakim meyakini telah terjadi keretakan rumah tangga (broken marriage) sehingga perceraian dikabulkan berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) KHI. Dengan demikian, bukti elektronik sah digunakan dalam perkara perceraian, tetapi kekuatan pembuktiannya perlu didukung alat bukti lain.

References

Chaidir, R. A. M. (2026). Keabsahan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian: Analisis yuridis dan praktik di Pengadilan Agama. Jurnal Hukum Islam dan Humaniora, 5(3), 2711–2725. https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i3.10715
Fairuz, N. A. (2025). Diskursus yuridis bukti elektronik dalam perkara perceraian. Journal of Civil and Business Law, 6(2), 180–195.
Fakhriah, E. L. (2023). Bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata. Penerbit Alumni.
Harahap, M. Y. (2017). Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan. Sinar Grafika.
Imaniyati, N. S. (2021). Keabsahan bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 28(2), 255–275.
Makarim, E. (2013). Pengantar hukum telematika: Suatu kompilasi kajian. Rajawali Pers.
Mertokusumo, S. (2019). Hukum acara perdata Indonesia. Cahaya Atma Pustaka.
Nashir. (2021). Kedudukan alat bukti elektronik dalam putusan perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta. Journal Fortiori Law, 1(2), 15–28.
Pengadilan Agama Surakarta. (2024). Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Ska.
Rahmadina. (2023). Bukti elektronik dalam perkara perceraian. Artikel Hukum Pengadilan Agama Tarakan.
Rahmawati, A. N. (2024). Bukti elektronik dalam perkara perceraian. Artikel Pengadilan Agama Tarakan. https://doi.org/10.30743/jhk.v23i2.8684
Subekti. (2014). Pokok-pokok hukum perdata. Intermasa.
Susylawati, E. (2015). Kedudukan bukti elektronik dalam pembuktian perkara perceraian. Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam, 12(2), 285–300.
Herzien Inlandsch Reglement (HIR). (n.d.).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (n.d.). Burgerlijk Wetboek voor Indonesië.
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg). (n.d.).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1975).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2008). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2019). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2016). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2024). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.
Published
2026-08-25
How to Cite
Okta Adi Pratama, & Syuryani Syuryani. (2026). ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN BUKTI ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN DARING (STUDI PUTUSAN NOMOR 367/PDT.G/2024/PA.SKA). EDU RESEARCH, 7(2), 8717-8728. https://doi.org/10.47827/jer.v7i2.3594
Section
Articles