PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
Abstract
Sexual violence against children constitutes a serious violation of human rights that causes physical, psychological, social, and legal consequences, thereby requiring comprehensive legal protection. This study aims to analyze the legal protection framework for child victims of sexual violence under Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (TPKS Law), as well as to examine its implementation within the jurisdiction of the South Tangerang Resort Police. This research employed an empirical legal research method using statutory and case approaches. Data were collected through library research and interviews with the Head of the Women and Children Protection Unit (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak/PPA) of the South Tangerang Resort Police and were analyzed qualitatively. The findings indicate that both laws complement one another in providing legal protection for child victims. The Child Protection Law establishes general principles based on the best interests of the child, while the TPKS Law provides more comprehensive provisions regarding victim handling, protection, recovery, legal assistance, and restitution. The implementation at the South Tangerang Resort Police reflects a victim-centered approach through child-friendly examinations, psychological assistance, identity protection, inter-agency coordination, and the fulfillment of victims' rights throughout the criminal justice process. Nevertheless, challenges remain, including the increasing number of reported cases, limited human resources, and the need to strengthen institutional coordination to enhance the effectiveness of legal protection for child victims.
References
Arief, B. N. (2008). Kebijakan hukum pidana. Pustaka Magister.
Arief, B. N. (2021). Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Kencana.
Chazawi, A. (2021). Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa. RajaGrafindo Persada.
Chazawi, A. (2022). Tindak pidana pornografi: Kajian hukum pidana tentang norma, kebijakan, perbandingan hukum, dan problematika hukumnya. Media Nusa Creative.
Djamil, M. N. (2023). Anak bukan untuk dihukum: Catatan pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Sinar Grafika.
Effendy, M. (2021). Kejaksaan RI: Posisi dan fungsinya dari perspektif hukum. Gramedia Pustaka Utama.
Fajar, M., & Achmad, Y. (2021). Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris. Pustaka Pelajar.
Ginting, C. M. C. (2024). Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual: Studi Putusan No. 39/Pid.B/2016/PN.Jkt.Tim (Skripsi, Universitas Kristen Indonesia).
Gultom, M. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan. Refika Aditama.
Hamzah, A. (2022). Hukum acara pidana Indonesia (Edisi ke-3). Sinar Grafika.
Harahap, M. Y. (2021). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan. Sinar Grafika.
Hertini, M. F., Karlina, D., Herlina, H., Ismawati, S., Maryana, L., & Addhauly, D. A. (2022). Implikasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap aspek perlindungan korban. Jurnal Litigasi, 23(2).
Hiariej, E. O. S. (2022). Prinsip-prinsip hukum pidana (Edisi revisi). Cahaya Atma Pustaka.
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2023). Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan 2022.
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2025). Catatan Tahunan (CATAHU) 2024: Menata data, menajamkan arah: Refleksi pendokumentasian dan tren kasus kekerasan terhadap perempuan.
Marlina. (2009). Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice. Refika Aditama.
Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.
Moeljatno. (2022). Asas-asas hukum pidana (Edisi ke-8). Rineka Cipta.
Muladi, & Arief, B. N. (2022). Teori-teori dan kebijakan pidana. Alumni.
Mulyadi, L. (2012). Hukum acara pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti.
Nashriana. (2021). Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia. RajaGrafindo Persada.
Pradana, E. P. (2025, December 17). UU TPKS: Kendala regulasi pelaksana, kapasitas penegakan, dan perlindungan korban. RechtsVinding.
Prakoso, A. (2013). Pembaruan sistem peradilan pidana anak. Laksbang Grafika.
Prinst, D. (2021). Hukum anak Indonesia. Citra Aditya Bakti.
Prodjodikoro, W. (2022). Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia. Refika Aditama.
Putri, A. (2024). Restitusi dan hak pemulihan terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang (Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Sgl dan Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Olm) (Skripsi, Universitas Sriwijaya).
Rahardjo, S. (2021). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.
Republik Indonesia. (1990). Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).
Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Republik Indonesia. (2017). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
Republik Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Republik Indonesia. (2026). Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Simatupang, R. S. A., & Simatupang, N. (2025). Pengantar hukum perlindungan anak. Merdeka Kreasi.
Soekanto, S. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. RajaGrafindo Persada.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2022). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada.
Sunggono, B. (2022). Metodologi penelitian hukum. RajaGrafindo Persada.
Supramono, G. (2021). Hukum acara pengadilan anak. Djambatan.
Usman, A. (2023, May 2). Siapa yang wajib memberikan perlindungan terhadap anak? Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Usman, A. (2026, February 3). Apa saja pembaharuan hukum dalam KUHAP 2025. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Viddaroini, R. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual (Studi kasus di wilayah Kabupaten Semarang) (Skripsi, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI).
Wahid, A., & Irfan, M. (2021). Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual: Advokasi atas hak asasi perempuan. Refika Aditama.
Wahid, M., & Azizah, N. (2016). Kekerasan seksual dalam perspektif hukum dan HAM. Komnas Perempuan.
Waluyadi. (2022). Hukum perlindungan anak. Mandar Maju.
Waluyo, B. (2012). Viktimologi: Perlindungan korban dan saksi (Cet. ke-2). Sinar Grafika.
Widowati. (2004). Hukum pidana anak. PT Media Penerbit Indonesia.
Wiyono, R. (2021). Sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Sinar Grafika.
Yuliani, A., Tasya, Yassin, P. J. Y., & Septiany, W. (2024). Tinjauan pengaruh teori positivisme hukum terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, 2(1), 1–23.

