STUDI KOMPARATIF STATUS PEKERJA GIG TRANSPORTASI ONLINE DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA DAN GIG WORKERS ACT 2025 MALAYSIA
Abstract
Perkembangan teknologi digital telah melahirkan gig economy yang menimbulkan konsekuensi yuridis dalam sistem hukum Indonesia, khususnya terkait status pengemudi ojek online yang dikualifikasikan sebagai mitra sehingga tidak memperoleh perlindungan hukum penuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekosongan hukum mengenai status pengemudi ojek online dalam perspektif perlindungan hak pekerja menurut peraturan perundang-undangan Indonesia serta membandingkannya dengan ketentuan dalam Gig Workers Act 2025 Malaysia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki pengaturan eksplisit mengenai pekerja gig sehingga hak, perlindungan, dan posisi tawar pengemudi ojek online masih lemah, sementara Malaysia telah menetapkan kategori hukum khusus dengan hak dasar seperti kontrak kerja tertulis, hak berserikat, standar pendapatan minimum, dan perlindungan sosial. Temuan ini menegaskan bahwa pekerja gig di Indonesia menghadapi kerentanan ekonomi akibat fluktuasi pendapatan, biaya operasional tinggi, serta algoritma platform yang tidak transparan. Implikasi penelitian menunjukkan perlunya regulasi hibrid di Indonesia yang mampu menggabungkan fleksibilitas kemitraan dengan perlindungan hukum layaknya hubungan kerja formal.
References
Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Negara Hukum. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
Soepomo, Imam. Hukum Perburuhan di Indonesia. Jakarta: Djambatan, 2003.
Husni, Lalu. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
Khakim, Abdul. Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022.
Porter, Michael E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Free Press, 1985.
Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
Rawls, John. A Theory of Justice. Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
Standing, Guy. The Precariat: The New Dangerous Class. London: Bloomsbury Academic, 2011.
Tjandra, Surya. Labour Law and Development in Indonesia. Jakarta: Gramedia, 2016
Zichermann, Gabe & Cunningham, Christopher. Gamification by Design: Implementing Game Mechanics in Web and Mobile Apps. Sebastopol: O’Reilly Media, 2011.
Nabiyla Risfa Izzati. Eksistensi Yuridis dan Empiris Hubungan Kerja Non-Standar dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jurnal Hukum Indonesia, 2021–2022.
Nabiyla Risfa Izzati, Ketidakseimbangan Kewajiban Para Pihak dalam Regulasi Ojek Online: Distorsi Logika Hubungan Kemitraan Ekonomi Gig, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 325–356.
Nabiyla Risfa Izzati & M.M.G. Sesunan, Misclassified Partnership and the Impact of Legal Loophole on Workers, BESTUUR, Vol. 10 No. 1, 2022, hlm. 57–67.
Nabiyla Risfa Izzati, Gig economy dan Perlindungan Pekerja Non Standar di Indonesia: Analisis Normatif, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 51 No. 4, 2022, hlm. 612–630.
Nabiyla Risfa Izzati, Jalan Terjal Pekerja Gig Perempuan: Fleksibel tapi Risiko Tinggi, Mojok.co, 2023.
Muhammad Yorga Permana, Nabiyla Risfa Izzati, dan Media Wahyudi Askar, Measuring the Gig Economy in Indonesia: Typology, characteristics, and distribution, SSRN, 2023, hlm. 1.
Marvell Limiardo dan Gunardi Lie. “Reevaluasi Konsep Kemitraan: Implikasi Terhadap Perlindungan Hukum Pekerja Lepas dalam Ekonomi Gig Indonesia.” Jurnal Serina Sosial Humaniora, Vol. 3 No. 1 (Februari 2025): 1–10. https://doi.org/10.24912/jssh.v3i1.36834
Rosenblat, Alex & Stark, Luke. Algorithmic Labor and Information Asymmetries: A Case Study of Uber’s Drivers. International Journal of Communication, Vol. 10, 2016.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.
Loh Guet Ching v MyTeksi Sdn Bhd (berniaga atas nama Grab), Judicial Review Application No. WA-25-296-10/2020, Mahkamah Tinggi Malaysia, 2021.
Malaysia. Akta Pekerja Gig 2025 (Act 872). Percetakan Nasional Malaysia Berhad, diundangkan 31 Disember 2025, mulai berlaku 31 Mac 2026.
Malaysia. Societies Act 1966 (Act 335). Percetakan Nasional Malaysia Berhad.
Malaysia. Employment Act 1955 (Act 265). Percetakan Nasional Malaysia Berhad.
Malaysia. Employment (Amendment) Act 2022 (Act A1651). Diundangkan 10 Mei 2022, berlaku 1 Januari 2023.
Jawa Pos. 2024. Dari 41,6 juta pekerja tenaga lepas di Indonesia, 1,8 juta di antaranya driver ojol dan taksi online berhak dapat THR. Jawa Pos. Diakses pada 11 April 2026 dari: https://www.jawapos.com/ekonomi/015710285/dari-416-juta-pekerja-tenaga-lepas-di-indonesia-sebanyak-18-juta-di-antaranya-driver-ojol-dan-taksi-online-berhak-dapat-thr
Pojok Satu. 2024. Kontribusi Rp150 triliun, mengapa pekerja ekonomi Gig masih minim perlindungan. Pojok Satu. Diakses pada 11 April 2026 dari: https://www.pojoksatu.id/nasional/1086535253/kontribusi-rp150-triliun-mengapa-pekerja-ekonomi-Gig-masih-minim-perlindungan
Investor.id. 2024. Pekerja di sektor Gig membutuhkan jaminan sosial berbasis kontribusi. Investor.id. Diakses pada 11 April 2026 dari: https://investor.id/business/390845/pekerja-di-sektor-Gig-membutuhkan-jaminan-sosial-berbasis-kontribusi
Kompas.com. (2025). RUU Pekerja Gig Economy Masuk Prolegnas Prioritas 2026, 30 September 2025. Diakses 10 Juli 2026 dari: https://www.kompas.com
Kompas, Survei Litbang Kompas: Overwork di Jalanan, Potret Rapuhnya Hidup Pengemudi Ojol, Februari 2026, diakses 11 juli 2026, https://www.kompas.id.

