KEABSAHAN HIBAH TANAH PUSAKO TINGGI MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
Abstract
Penelitian ini mengkaji ketegangan normatif antara hukum adat Minangkabau dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dalam pelaksanaan hibah atas tanah pusako tinggi. Dalam hukum adat Minangkabau, hibah yang lazim diberikan atas tanah pusako tinggi (Hibah bakeh) hanya memindahkan hak pakai terbatas kepada anggota kaum tanpa mengalihkan hak komunal, dan mensyaratkan musyawarah serta persetujuan kaum karena tanah tersebut dikelola oleh mamak kepala waris sebagai pengurus, bukan pemilik. Di sisi lain, UUPA mengakui eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat melalui Pasal 3 dan menempatkan hukum adat sebagai dasar hukum agraria nasional melalui Pasal 5, sepanjang eksistensinya secara nyata masih ada. Ketegangan ini tampak nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pmn juncto Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 93/PDT/2019/PT PDG. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual untuk menjawab dua persoalan, yaitu ketentuan hibah tanah pusako tinggi menurut hukum adat Minangkabau, dan keabsahannya menurut UUPA apabila pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah yang sah atas tanah pusako tinggi hanya dapat berbentuk Hibah bakeh dengan tiga syarat kumulatif, dan penyimpangan darinya merusak salah satu unsur eksistensi hak ulayat menurut Pasal 3 UUPA, sehingga dokumen administratif yang lahir darinya, termasuk sertifikat hak milik, tidak dapat dianggap sah. Penelitian ini merumuskan Uji Tiga Lapis Keabsahan Hibah Tanah Ulayat sebagai kerangka analisis praktis bagi hakim, notaris/PPAT, mamak kepala waris, dan Badan Pertanahan Nasional.
References
Badridduja, F., Putra, I., & Syaputra, F. A. (2026). Pewarisan tanah Minangkabau dalam ilmu fara’idh (hukum waris Islam): Dialog, negosiasi, pola interaksi dan dinamika antara adat Minangkabau dan agama. Journal of Contemporary Law Studies, 3(2), 215–236.
Desi. (2015). Pendaftaran tanah ulayat kaum untuk kepastian hukum hak atas tanah di Kota Bukittinggi [Tesis, Universitas Andalas].
Ginting, V. A., Sembiring, R., & Maria. (2025). Perlindungan hukum terhadap harta pusaka tinggi Minangkabau dari perbuatan melawan hukum dalam pensertifikatan tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 219 K/Pdt/2025). Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(9), 4.
Handanul, R., & Adriaman, M. (2024). Penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi yang dijual berdasarkan hibah mamak kepala waris di Kenagarian Lubuk Basung Jorong III Sangkir (Studi Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN LBB). Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner (JKIM), 8(2), 98–105.
Harsono, B. (2008). Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya (Edisi revisi). Djambatan.
Hidayat, R. (2024). Sistem kekerabatan dan sistem kekerabatan parental dalam adat Minangkabau. Jurnal Cerdas Hukum, 3(1), 1–8.
Ikhsan, M. (2025). Praktik pagang gadai tanah pertanian pusako tinggi di Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman. Jurnal Hukum EGALITAIRE, 2(3), 564–576.
Maharani, Runtung, Sembiring, R., & Zaidar. (2024). Keabsahan surat hibah tanah ulayat oleh pemangku adat (Studi pada masyarakat adat Kec. Langgam, Kab. Pelalawan, Riau). Jurnal Media Akademik (JMA), 2(7), 4.
Marzuki, P. M. (2011). Penelitian hukum (Cet. 5). Kencana.
Murniwati, R., & Delyarahmi, S. (2023). Sertifikasi tanah pusaka kaum selaku hak milik komunal dan akibatnya di Sumatera Barat. UNES Journal of Swara Justisia, 7(2), 739.
Pengadilan Negeri Pariaman. (2018). Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pmn. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan3.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Tinggi Padang. (2019). Putusan Nomor 93/PDT/2019/PT PDG. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan3.mahkamahagung.go.id
Poespasari, E. D. (2019). The position of Mamak Kepala Waris in high ancestral inheritance in Minangkabau indigenous community. Jurnal Dinamika Hukum, 19(1), 1–18.
Prasna, A. D. (2018). Pewarisan harta di Minangkabau dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Kordinat, 17(1), 38–39.
Sari, N. G. (2024). Kewarisan tanah pusako tinggi dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam. Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, 2(3), 70–79.
Soekanto, S. (2018). Pengantar penelitian hukum. UI Press.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.
Subekti. (1984). Pokok-pokok hukum perdata. PT Intermasa.
Supardi, Mirwati, Y., & Utami, R. (2026). Eksistensi tanah pusako dalam kontestasi politik agraria: Kajian kritis terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat Minangkabau. Unes Journal of Swara Justisia, 9(4), 746.
Syawal, M., & Syuryani. (2025). Kedudukan hibah laleh sebagai bukti kepemilikan harta pusaka tinggi menurut ketentuan adat Minangkabau. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11(9B), 91–98.
Tanjung, A. (2019). Hibah lisan tanah kaum Koto Lansano menurut hukum adat Minangkabau. Jurnal Ilmu dan Budaya, 41(63), 7449–7457.
Tossa. (2014). Tinjauan yuridis terhadap izin mengalihkan hak atas tanah harta pusaka tinggi oleh mamak kepala waris pada lingkungan masyarakat adat Minangkabau di Kota Padang [Tesis, Universitas Andalas].
Zakir, F. (2025). Pengaturan hak guna usaha atas tanah ulayat di Sumatera Barat dalam perspektif hukum agraria (UUPA). Jurnal Ensiklopedia, 7(4), 383–391.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696).
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat.

