TINJAUAN YURIDIS TENTANG IMPLEMANTASI KAWASAN TANPA ROKOK DIFASILITAS UMUM KOTA SERANG BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA SERANG NO 22 TAHUN 2019
Abstract
Terpenuhinya hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak konstitusional setiap warga negara, yang harus diwujudkan lewat penciptaan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman. Salah satu wujud kebijakan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok adalah penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Pemerintah Kota Serang telah mengesahkan Peraturan Wali Kota Serang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagai perangkat pelaksanaan kebijakan KTR di daerahnya. Kendati begitu, keberadaan regulasi ini belum sepenuhnya berjalan beriringan dengan pelaksanaan yang efektif, terutama di fasilitas-fasilitas umum yang dipakai masyarakat sehari-hari. Kajian ini disusun untuk mengulas implementasi Perwal Serang Nomor 22 Tahun 2019 tentang KTR di fasilitas umum Kota Serang, sekaligus menelaah langkah-langkah Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dalam mengatasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Penelitian ini memakai metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian diolah melalui tahap reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Hasil kajian memperlihatkan bahwa penerapan KTR sudah dijalankan lewat pemasangan rambu, sosialisasi, pengawasan, pemberian teguran, dan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Sayangnya, pelaksanaan inimasih belum maksimal karena masih dijumpai warga yang merokok di kawasan KTR, jumlah petugas yang terbatas, minimnya anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat, serta belum konsistennya penerapan sanksi administratif. Karena itu, dibutuhkan penguatan pengawasan, koordinasi lintas instansi, sosialisasi yang berkesinambungan, dan penegakan sanksi secara konsisten agar tujuan pembentukan KTR bisa tercapai
References
2010.
Herawati, Cucu, Iin Kristanti, dan Siti Rodatul Jannah. "Penerapan Fungsi
Manajemen Pada Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Cirebon Tahun 2020." Jurnal Kesehatan Mahardika, Vol. 8 No. 1, 2021.
Juliani, Henny. "Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara." Administrative Law and Governance Journal, Vol. 2 No. 4, 2019.Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011.
Manan, Bagir. Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992.
Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2007.
Noviawati, Evi. "Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 6 No. 1, 2018.
Remaja, Nyoman Gede. "Makna Hukum dan Kepastian Hukum." Kertha Widya Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 1, 2014.
Satory, Agus, Yenny Febrianty, Widiyanti Rahayu Budi Astuti, dan Aditya Fajri Kurnia Pradana. Metode Penelitian Hukum. Tahta Media, 2024.
Suhat. Manajemen dan Kebijakan Kesehatan. Jakarta Utara: Penerbit Buku Indonesia, 2025.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.
Peraturan Wali Kota Serang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

