ANALISIS EFEKTIVITAS WEBSITE PSIAP PAJAKKU DALAM MENDUKUNG PEMBUATAN FAKTUR PAJAK KELUARAN DI PT PETROKIMIA GRESIK
Abstract
Implementasi Coretax oleh DJP sejak awal 2025 masih menghadapi kendala teknis yang menghambat penerbitan faktur pajak. Sebagai alternatif, PT Petrokimia Gresik menggunakan website PSIAP Pajakku untuk mendukung administrasi PPN. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penggunaan PSIAP Pajakku dalam pembuatan faktur pajak keluaran produk subsidi dan non-subsidi. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi selama magang dan wawancara dengan staf pajak, dengan analisis berdasarkan Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone & McLean. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSIAP Pajakku meningkatkan efisiensi kerja sebesar 70–90% melalui fitur batch processing, mengurangi risiko duplicate upload, serta menyediakan antarmuka yang lebih sederhana. Meskipun masih bergantung pada server DJP dan belum mendukung pelaporan SPT Masa PPN secara terpadu, PSIAP Pajakku terbukti efektif sebagai solusi pendukung administrasi perpajakan digital di perusahaan.
References
Barus, R., Ahmad, M., & Rochimah, H. (2025). Efektivitas dan transparansi pengelolaan dana untuk peningkatan mutu pendidikan: Systematic literature review dan sintesis tematik. Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti, 12(4), 1001–1016. https://doi.org/10.38048/jipcb.v12i4.5808
DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. Journal of Management Information Systems, 19(4), 9–30. https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748
Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Coretax. https://www.pajak.go.id/reformdjp/coretax/
Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Coretax DJP dan tax evasion. https://stats.pajak.go.id/id/artikel/coretax-djp-dan-tax-evasion
Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Coretax DJP lebih unggul: Kelebihan fitur canggih yang tidak dimiliki pendahulunya. https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/coretax-djp-lebih-unggul-kelebihan-fitur-canggih-yang-tidak-dimiliki-pendahulunya
Direktorat Jenderal Pajak. (2025a). Evolusi e-Faktur. https://www.pajak.go.id/id/artikel/evolusi-e-faktur
Direktorat Jenderal Pajak. (2025b). Pembuatan faktur pajak melalui aplikasi e-Faktur client desktop. https://www.pajak.go.id/id/pengumuman/pembuatan-faktur-pajak-melalui-aplikasi-e-faktur-client-desktop
Farchan, G. L. (2025). A blockchain-based approach for secure and transparent e-Faktur issuance in Indonesia's VAT reporting system. arXiv. https://arxiv.org/abs/2505.18157
Gunaratne, H., & Pappel, I. (2020). Enhancement of e-invoicing systems by increasing the efficiency of workflows via disruptive technologies. arXiv. https://arxiv.org/abs/2010.07636
Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). Tax administration 2022: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies. https://www.oecd.org/tax/administration/tax-administration-2022.htm
Pajakku. (2025). e-Faktur tak lagi berlaku? Begini cara buat faktur pajak pengganti lewat Coretax. https://artikel.pajakku.com/e-faktur-tak-lagi-berlaku-begini-cara-buat-faktur-pajak-pengganti-lewat-coretax
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. (2014).
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pembetulan Faktur Pajak. (2013).
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax). (2024).
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. (2018).
Rahmi, N., Arimbhi, P., & Hidayat, V. S. (2024). Analisis manajemen strategi kebijakan pembaharuan Core Tax Administration System (CTAS) dalam upaya penguatan reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi. https://journal.unpas.ac.id/index.php/jia/article/view
Rizal, M., Permana, N., & Qalbia, F. (2024). Transformasi sistem perpajakan di era digital: Tantangan, inovasi, dan kebijakan adaptif. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 4(4), 343–346. https://www.journal.das-institute.com/index.php/citizen-journal/article/view/648
Saputra, H. T. (2024). Efektivitas pengambilan keputusan manajerial dalam rangka peningkatan kapasitas organisasi berbasis profit. Journal of Economics, Management, Business, and Entrepreneurship, 2(1), 48–55. https://doi.org/10.31537/jembe.v2i1.2246
Sipatuhar, T. T. U., & Tina, A. (2024). Efektivitas e-system dalam meningkatkan kepatuhan pajak: Tinjauan literatur terhadap transformasi digital dalam sistem perpajakan. Journal of Audit and Tax Synergy, 1(1), 66–69. https://jurnal.line.or.id/index.php/jats/article/view/78
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23A. (1945).
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (1983).
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (1983).
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2007).
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (2009).
Wulandari, H., & Raharjo, Y. (2026). Analisis efektivitas web pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) sebagai solusi pembuatan faktur pajak keluaran di PT Petrokimia Gresik. Jurnal Riset Akuntansi Politala, 9(1), 149–161.
Yulisfan, Y., Wahyu, A. B., Yani, I., & Hairani, I. F. (2025). Literature review: Evolution and implementation of the concepts of effectiveness, efficiency, and economy in performance auditing. International Journal of Business and Applied Economics, 4(3), 1219–1234. https://doi.org/10.55927/ijbae.v4i3.110

