TINJAUAN YURIDIS MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK DI INDONESIA: STUDI KOMPARATIF DENGAN SISTEM KEPEMIMPINAN PARTAI DI JEPANG
Abstract
Penelitian ini mengkaji konsekuensi yuridis dari tidak dibatasinya masa jabatan Ketua Umum partai politik di Indonesia dan membandingkannya dengan sistem pembatasan kepemimpinan partai di Jepang berdasarkan hukum positif Indonesia. Persoalan ini dilatarbelakangi oleh rangkaian lima permohonan pengujian Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi sepanjang 2023-2026 yang seluruhnya kandas pada tahap ambang batas, Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021 yang menyatakan AD/ART partai politik bukan objek judicial review, serta rekomendasi resmi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai pembatasan masa jabatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, komparatif, dan standar hukum internasional. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan hukum mengenai batas masa jabatan Ketua Umum partai politik merupakan persoalan multidimensional yang tidak dapat diselesaikan secara memadai oleh Mahkamah Partai, Pengadilan Negeri, Peradilan Tata Usaha Negara, maupun Mahkamah Konstitusi karena keterbatasan kompetensi absolut masing-masing lembaga. Hal ini tergambar dari studi kasus dualisme kepengurusan Partai Bulan Bintang dan Partai Demokrat, serta diperkuat oleh data empiris masa jabatan sejumlah Ketua Umum partai besar yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. Perbandingan dengan Jepang menunjukkan bahwa Partai Liberal Demokrat (LDP) telah menerapkan pembatasan masa jabatan Presiden Partai dalam konstitusi internalnya, namun ketentuan tersebut justru diperlonggar pada 2017 untuk mengakomodasi kepentingan politik petahana, sementara sistem faksi yang menjadi penyeimbang internalnya juga terbukti rentan disalahgunakan. Pengujian usulan rekonstruksi norma terhadap standar internasional OSCE/ODIHR-Venice Commission menunjukkan bahwa pembatasan dua periode memenuhi syarat legalitas, tujuan sah, dan proporsionalitas. Penelitian ini merekomendasikan revisi Undang-Undang Partai Politik untuk mewajibkan pencantuman klausul pembatasan masa jabatan Ketua Umum dalam AD/ART melalui norma yang mengikat secara eksternal, disertai mekanisme sanksi administratif bertingkat dan ketentuan keterbukaan pencalonan kepemimpinan.
References
Ghafur, J. 2024. Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik: Tinjauan Negara Hukum dan Demokrasi. Jurnal Litigasi, 25(2), 407-439. https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i2.19327
International IDEA. t.t. Political Parties: Constitutional Roles, Recognition, Rights and Regulations. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance. https://www.idea.int/publications/catalogue/html/political-parties-constitutional-roles-recognition-rights-and
Liberal Democratic Party of Japan. t.t. The Constitution of the Liberal Democratic Party of Japan [Bab XI, Pasal 81]. Tokyo: Liberal Democratic Party Headquarters. https://www.jimin.jp/english/about-ldp/constitution/104216.html
Munawar, A. 2022. Refleksi Kritis Judicial Review AD/ART Partai Demokrat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021. Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 13-30. https://doi.org/10.56110/sl.v1i1.1
Organization for Security and Co-operation in Europe/Office for Democratic Institutions and Human Rights (OSCE/ODIHR) dan Venice Commission. 2023. Guidelines on Political Party Regulation. Edisi kedua. Warsawa/Strasbourg: OSCE/ODIHR. https://cdn.osce.org/sites/default/files/f/documents/8/1/538473.pdf
Suyanto. 2022. Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan. Gresik: Unigres Press. https://unigrespress.com/product/metode-penelitian-hukum-pengantar-penelitian-normatif-empiris-dan-gabungan/
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2021. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021 tentang Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2026. Putusan Nomor 217/PUU-XXIV/2026 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. https://www.mkri.id/berita/permohonan-uji-pembatasan-masa-jabatan-ketua-umum-parpol-tidak-memenuhi-syarat-formil-25473
CNN Indonesia. 2026. Pembatasan Jabatan Ketum Parpol Demi Kepentingan Publik. 24 April 2026. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260424102855-32-1351510/pembatasan-jabatan-ketum-parpol-demi-kepentingan-publik
Britannica. 2025. 2025 Liberal-Democratic Party (Japan) Presidential Election. Encyclopaedia Britannica. https://www.britannica.com/event/2025-Liberal-Democratic-Party-Japan-Presidential-Election
Asia-Pacific Journal: Japan Focus. 2025. Political Scandal in Japan and the LDP Slush Fund Controversy. https://apjjf.org/
Tokyo Foundation. 2018. The 2017 Revision of the LDP Rules and the Extension of the Party President's Term of Office. Tokyo Foundation for Policy Research. https://www.tkfd.or.jp/en/
Kompas.com. 2025. KLB Partai Gerindra: Peneguhan Kepemimpinan Prabowo Subianto. 16 Februari 2025. https://nasional.kompas.com/read/2025/02/16/08063651/klb-partai-gerindra-peneguhan-kepemimpinan-prabowo-subianto
Kompas.com. 2026. Yusril Sebut PBB yang Sah di Bawah Ketum Yuri Kemal Fadhlullah. 29 April 2026. https://nasional.kompas.com/
Kompaspedia. 2022. Surya Paloh: Profil dan Perjalanan Karier Politik. Kompaspedia, Litbang Kompas. https://kompaspedia.kompas.id/
Tempo. 2025a. Megawati Kembali Terpilih Jadi Ketua Umum PDI-P dalam Kongres VI di Bali. 1 Agustus 2025. https://www.tempo.co/
Tempo. 2025b. Prabowo Subianto Kembali Terpilih Jadi Ketua Umum Gerindra Periode 2025-2030. Februari 2025. https://www.tempo.co/
Tempo. 2025c. Setahun Bahlil Terpilih Lewat Munas Golkar Gantikan Airlangga Hartarto. https://www.tempo.co/politik/setahun-bahlil-terpilih-lewat-munas-golkar-gantikan-airlangga-hartarto-2056196
tvOne News. 2026. Kementerian Hukum Sahkan Kepengurusan Partai Bulan Bintang, Pj. Ketua Umum Yuri Kemal Fadlullah. 20 April 2026. https://www.tvonenews.com/

