ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA SERANG BERDASARKAN PERWAL NOMOR 41 TAHUN 2017

  • Anis Fadilah Universitas Bina Bangsa
  • Iron Fajrul Aslami Universitas Bina Bangsa
  • Safiulloh Safiulloh Universitas Bina Bangsa
Keywords: Authority, Satpol PP, Law Enforcement, Vagrants, Beggars

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan yuridis Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan hukum terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Serang berdasarkan Peraturan Wali Kota Serang Nomor 41 Tahun 2017. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan empiris melalui studi kepustakaan, studi dokumen, wawancara, dan observasi lapangan. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan penertiban di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Satpol PP dalam penertiban gelandangan dan pengemis memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010, dan Peraturan Wali Kota Serang Nomor 41 Tahun 2017. Pelaksanaan kewenangan dilakukan melalui patroli, razia, penertiban, pendataan, serta penyerahan kepada Dinas Sosial untuk pembinaan dan rehabilitasi sosial. Tindakan tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan asas kewenangan, asas legalitas, kepastian hukum, kecermatan, dan prinsip tidak menyalahgunakan wewenang. Namun, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi keterbatasan personel dan rendahnya efektivitas pembinaan sosial karena sebagian gelandangan dan pengemis kembali ke jalan setelah mengikuti pembinaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial, peningkatan kapasitas personel, serta program pemberdayaan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

References

Asshiddiqie, Jimly. “Penegakan Hukum.” 2016.
Hadjon, Philipus M. “Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.” Jurnal Hukum, 1995.
Islail, Asep Usman. Al-Qur’an dan Kesejahteraan Sosial. Tangerang: Lentera Hati, 2012.
Khaerunnisa, S. K., dan Rokilah. “Implementasi Penanganan Gelandangan dan Pengemis terhadap Ketertiban Umum di Kota Serang.” Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik, Vol. 7 No. 2, 2024.
Rahman, T. Glosari Teori Sosial. Bandung: Ibnu Sina Press, 2011.
Soetoprawiro, Koerniatmanto. “Keadilan sebagai Keadilan.” Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 28 No. 2, 2010.
Sugiarti. Pembangunan dalam Perspektif Gender. Malang: UMM Press, 2003.
Suharyana, I. N. H., N. P. T. Widanti, dan A. A. G. Raka. “Implementasi Kebijakan Penertiban Gelandangan dan Pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung.” Journal of Contemporary Public Administration, Vol. 2 No. 1, 2022.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.
Peraturan Wali Kota Serang Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010.
Published
2026-09-24
How to Cite
Anis Fadilah, Iron Fajrul Aslami, & Safiulloh Safiulloh. (2026). ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA SERANG BERDASARKAN PERWAL NOMOR 41 TAHUN 2017. EDU RESEARCH, 7(3), 1240-1246. https://doi.org/10.47827/jer.v7i3.3779
Section
Articles