EFEKTIVITAS PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK (KPAD) DALAM PENDAMPINGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

  • Nur Azizah Universitas Pelita Bangsa
  • Anisa Hermawati Universitas Pelita Bangsa
Keywords: Komisi Perlindungan Anak, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH), Perlindungan Anak, Restorative justice, Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Abstract

Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana merupakan kelompok yang memerlukan perhatian dan perlindunagn khusus dalam setiap proses peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yaitu, restorative justice dan diversi. Dalam pelaksanaannya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan, pendampingan, dan advokasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Namun, masih ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan peran KPAI belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Sistem Peradilam Pidana Anak (SPPA) serta menganalisis efektivitas peran Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) dalam pendampingan anak sebagai pelaku tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan Adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendektana kasus (case approach), dan pendekatan empiris (empirical approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPAI memiliki dasar hukum yang kuat dalam melakukan pengawasan terhadap perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016. Namun, kewenangan KPAD dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum belum diatur secara tegas dalam UU SPPA sehingga keterlibatan KPAD belum menjadi kewajiban dalam setiap perkara anak. Efektivitas peran KPAD dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum masih belum optimal. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, terdapat hambatan berupa faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum. meskipun demikian, KPAD tetap berupaya melindungi hak-hak anak melalui pengawasan proses pengadilan, koordinasi dengan aparat penegak hukum, pemberian rekomendasi, serta mendorong penerapan restorative justice dan diversi.

References

Ali, Achmad. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence). Jakarta. Kencana.
______. 2010. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence). Jakarta. Kencana.
Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
Arief, Barda Nawawi. 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta. Kencana.
Djamil, M. Nasir. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta. Sinar Grafika.
Febrianty. 2012. “Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, dan Work-Family Conflict terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan).” Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS). Vol. 2. No. 3.
Gosita, Arif. 1989. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta. Akademika Pressindo.
______. 2004. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta. Akademika Pressindo.
Gultom, Maidin. 2014. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung. Refika Aditama.
Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya. Bina Ilmu.
Handoko, Hani. 2003. Manajemen. Yogyakarta. BPFE.
Huraerah, Abu. 2012. Kekerasan Terhadap Anak. Bandung. Nuansa Cendekia.
Ibrahim, Johny. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang. Bayumedia Publishing.
Kansil, CST. 2006. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka.
Kasimo, Richardus. 2025. “Pemidanaan Terhadap Pelaku Anak Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.” Jurnal Penelitian Hukum. Vol. 5. No. 05.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2022. Laporan Kinerja KPAI Bidang Anak Berhadapan dengan Hukum. Jakarta. KPAI.
______. 2024. Laporan Kinerja Komisi Perlindungan Anak. Jakarta. KPAI.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. Andi.
Marlina. 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung. Refika Aditama.
______. 2012. Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung. Refika Aditama.
Marzuki, Peter Mahmud. 2011. Penelitian Hukum. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
______. 2017. Penelitian Hukum. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
Meliala, A. Qirom Syamsudin dan E. Sumaryono. 1985. Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum. Yogyakarta. Liberty.
Octovyadi, Muhamad. 2022. Analisis Penerapan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns.). Bandar Lampung. Fakultas Hukum Universitas Lampung.
Poerwadarminta. 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka Amirko.
Pratiwi Siregar, Tasya. 2022. Analisis Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn). Medan. Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
Raharjo, Satjipto. 1980. Hukum dan Masyarakat. Bandung. Angkasa.
______. 2000. Ilmu Hukum. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
______. 2009. Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jakarta. Kompas.
______. 2010. Ilmu Hukum. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
Rakhmatullah, Hilmi Aziz. 2022. Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia. Jakarta. Prenada Media.
Saraswati, Rika. 2015. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Bandung. Citra Aditya Bakti.
Siagian, Sondang P. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta. Bumi Aksara.
Siregar, Tasya Pratiwi. 2022. Analisis Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian. Medan. Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
Soekanto, Soerjono. 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta. Rajawali Pers.
______. 1988. Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi. Bandung. Remaja Karya.
______. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta. Rajawali Pers.
______. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. Rajawali Pers.
______. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI Press.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung. Alfabeta.
Sunggono, Bambang. 2016. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
Suryani, Ade Mega, 2014. Upaya Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) dalam Memberikan Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. Jakarta. UIN Jakarta.
Usman, Husni dan Purnomo Setiadi Akbar. 1998. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta. Bumi Aksara.
Wicaksana, Alvin Nur. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Penyidikan. Semarang. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
Wiraguna, Sidi Ahyar. 2024. “Metode Normatif dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia.” Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum. Vol. 3. No. 3.
Wiyono, R. 2016. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika.
Published
2026-10-11
How to Cite
Nur Azizah, & Anisa Hermawati. (2026). EFEKTIVITAS PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK (KPAD) DALAM PENDAMPINGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. EDU RESEARCH, 7(3), 2263-2273. https://doi.org/10.47827/jer.v7i3.3893
Section
Articles