PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA

  • Dista Suciawati Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
  • Meyta Azhar Mariska Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
  • Syifa Walidatunnisa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
  • Zahwa Rantikasari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
  • Ikhwan Aulia Fatahillah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Keywords: Penegakan Hukum, Pidana Lingkungan, Kebakaran Hutan Dan Lahan, UU PPLH

Abstract

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan permasalahan lingkungan hidup yang berulang setiap tahun di Indonesia dan menimbulkan kerugian ekologis, ekonomi, serta kesehatan masyarakat yang signifikan. Meskipun instrumen hukum pidana telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penegakan hukum terhadap pelaku karhutla masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek pembuktian, pertanggungjawaban korporasi, maupun koordinasi antarlembaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum pidana terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan serta menganalisis praktik penegakannya di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah memadai  termasuk penerapan asas pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dalam Pasal 88 UU PPLH  implementasinya di lapangan masih lemah akibat sulitnya pembuktian unsur kesengajaan atau kelalaian, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta minimnya efek jera dari putusan pengadilan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor dan optimalisasi penerapan strict liability untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

References

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO.
Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 228/Pid.Sus/2013/PN Plw.
Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt.
Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. (2026). Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi). https://sipongi.gakkum.kehutanan.go.id
Databoks/Katadata. (2024). Luas Kebakaran Hutan Indonesia Melonjak 5 Kali Lipat pada 2023. https://databoks.katadata.co.id
Khamil, N., Nurwahid, M. H. H., Alamsyah, M. R., & Fatahillah, I. A. (2025). Kajian Normatif Tanggung Jawab Perusahaan Dikaitkan dengan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup. Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law, 8(1), 137–154. https://doi.org/10.21111/jicl.v8i1.13435
Ramadhan, N. S., Persada, M. A. K., Farhan, M., Ma’ruf, N. M., & Fatahillah, I. A. (2024). Peran dan Penegakan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Kawasan Sungai Citarum: Upaya Pemulihan dan Perlindungan Ekosistem. Jurnal Kritis Studi Hukum, 9(12), 94–105. https://ojs.co.id/1/index.php/jksh/article/download/2305/2864/5500
Published
2026-10-23
How to Cite
Dista Suciawati, Meyta Azhar Mariska, Syifa Walidatunnisa, Zahwa Rantikasari, & Ikhwan Aulia Fatahillah. (2026). PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA. EDU RESEARCH, 7(3), 3041-3045. https://doi.org/10.47827/jer.v7i3.3975
Section
Articles