HADIS “TIDAK SAH NIKAH TANPA WALI”: PERBEDAAN PEMAHAMAN ULAMA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERWALIAN PEREMPUAN

  • Qorri Saiful Akbar IAI IMSYA Indonesia
  • Dewi Sartika IAI IMSYA Indonesia
Keywords: Hadis Wali Nikah; Ikhtilaf Ulama; Perwalian Perempuan; Hukum Keluarga Islam; Kompilasi Hukum Islam

Abstract

Hadits lā nikāḥa illā bi-walī (“tidak ada pernikahan kecuali dengan seorang wali”) diriwayatkan melalui Abu Musa al-Ash'ari, Aisyah, dan Ibnu Abbas. Namun, para ulama Islam memiliki pandangan yang sangat berbeda mengenai apakah kehadiran seorang wali merupakan syarat mutlak untuk sahnya akad nikah bagi seorang wanita dewasa. Studi ini bertujuan untuk menganalisis akar perbedaan pendapat ini dari tiga perspektif: kualitas sanad (rantai periwayatan), interpretasi istilah lā (negasi), dan hubungan antara hadits ini dengan sumber hukum lainnya (dalā'il). Studi ini juga menilai implikasi dari interpretasi tersebut terhadap peran wali dalam konteks hukum keluarga Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan tinjauan pustaka, penelitian ini mengkaji kumpulan hadits, komentar (sharḥ), dan teks fiqh (yurisprudensi Islam) dari empat madzhab utama, dengan menggunakan takhrīj (menelusuri asal-usul hadits) dan analisis komparatif. Penelitian ini juga menganalisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa perbedaan pendapat tidak hanya berasal dari keabsahan hadits; melainkan, muncul dari interpretasi istilah lā apakah itu menunjukkan penolakan keabsahan atau sekadar penolakan kesempurnaan hierarki sumber hukum yang digunakan, dan perspektif yang berbeda tentang peran wali: baik sebagai pelindung maupun sebagai figur otoritas. KHI mengadopsi posisi yang mensyaratkan kehadiran seorang walī, sambil menawarkan fleksibilitas melalui mekanisme seperti walī ḥākim (wali yang ditunjuk negara) dan penunjukan wali pengganti oleh pengadilan dalam kasus di mana walī menghalangi pernikahan (walī aḍal). Artikel ini menyediakan kerangka analitis tiga tingkat dan model evaluasi fungsional, yang mengkonseptualisasikan walī sebagai mekanisme perlindungan yang dapat dievaluasi secara institusional, bukan hanya sebagai persyaratan hukum formal.

References

Abou El Fadl, K. (2001). Speaking in God's name: Islamic law, authority and women. Oneworld.
Ali, K. (2010). Marriage and slavery in early Islam. Harvard University Press.
Al-Sarakhsi, M. A. (n.d.). Al-Mabsut. Dar al-Ma'rifah.
Al-Syafi'i, M. I. (n.d.). Al-Umm. Dar al-Ma'rifah.
Al-Zuhayli, W. (1985). Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu. Dar al-Fikr.
Azami, M. M. (1977). Studies in hadith methodology and literature. American Trust Publications.
Aziz, N. (2012). Ketidak-mutlakan laki-laki dalam perwalian nikah menurut perspektif ulama tafsir. Substantia, 14(2). https://doi.org/10.22373/substantia.v14i2.4868
Brown, J. A. C. (2009). Hadith: Muhammad's legacy in the medieval and modern world. Oneworld.
Hallaq, W. B. (1997). A history of Islamic legal theories: An introduction to Sunni usul al-fiqh. Cambridge University Press.
Ibn Hajar al-'Asqalani, A. (n.d.). Fath al-bari bi-sharh Sahih al-Bukhari. Dar al-Ma'rifah.
Ibn Qudamah, M. A. (n.d.). Al-Mughni. Maktabat al-Qahirah.
Ibn Rushd, M. A. (n.d.). Bidayat al-mujtahid wa nihayat al-muqtasid. Dar al-Hadith.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Kamali, M. H. (2003). Principles of Islamic jurisprudence (3rd ed.). Islamic Texts Society.
Mir-Hosseini, Z. (1993). Marriage on trial: A study of Islamic family law. I. B. Tauris.
Nasution, K. (2009). Wali nikah menurut perspektif hadis. MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 33(2). https://doi.org/10.30821/miqot.v33i2.191
Nurlaelawati, E. (2010). Modernization, tradition and identity: The Kompilasi Hukum Islam and legal practice in the Indonesian religious courts. Amsterdam University Press.
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.
Phanthawi, S. (2019). Konsep wali nikah perspektif hadis Nabi (Telaah atas hadis lā nikāḥa illā bi waliyyin) [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kediri]. https://etheses.iainkediri.ac.id/4067
Saputra, D., Kurniawati, D. A., & Wafi, A. (n.d.). Peran hakim sebagai pelindung hak perempuan dalam kasus wali adhal di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Putusan Nomor 375/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kediri). Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam. https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/30489
Suryana, A., Hidayah, K., & Muhammad, M. (2025). Rethinking marriage guardians for widows in Indonesia: Perspective of legal certainty and maslahah theory. Justicia Islamica, 22(1), 71–92. https://doi.org/10.21154/justicia.v22i1.9990
Tucker, J. E. (2008). Women, family, and gender in Islamic law. Cambridge University Press.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Wadud, A. (1999). Qur'an and woman: Rereading the sacred text from a woman's perspective. Oxford University Press.
Published
2026-10-25
How to Cite
Qorri Saiful Akbar, & Dewi Sartika. (2026). HADIS “TIDAK SAH NIKAH TANPA WALI”: PERBEDAAN PEMAHAMAN ULAMA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERWALIAN PEREMPUAN. EDU RESEARCH, 7(3), 3244-3255. https://doi.org/10.47827/jer.v7i3.3996
Section
Articles