PENERAPAN LIVING LAW DALAM KUHP NASIONAL DITINJAU DARI ASAS LEGALITAS DAN KEPASTIAN HUKUM
Abstract
Pengakuan living law dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional merupakan perkembangan hukum pidana Indonesia yang mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan. Namun, pengaturannya menimbulkan persoalan terkait asas legalitas dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan living law dalam perluasan asas legalitas formal menuju asas legalitas materiil serta penerapannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa living law diakui secara terbatas sebagai dasar pemidanaan terhadap perbuatan yang tidak diatur dalam KUHP, dengan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Penerapannya harus didasarkan pada norma adat yang benar-benar hidup dalam masyarakat serta tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui. Oleh karena itu, penerapan living law harus dilakukan secara objektif dan hati-hati untuk menjaga keseimbangan antara pengakuan hukum adat, asas legalitas, dan kepastian hukum.
References
Indonesia. 2023. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)
Bahri, R. A. (2024). Konsep Penegakan Hukum Pidana Adat di Indonesia Berdasarkan Asas Kepastian Hukum. Law, Development and Justice Review. Vol. 7, No. 1. https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.61-74
Fadlilah, M.N., & et al. (2022). Tinjauan Yuridis Mengenai Pertentangan Hukum Yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pasal 2 pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Asas Legalitas. Jurnal Al-Manhaj. Vol. 4, No. 2. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1790
Irawan, A., & Pura, M.H. (2023). Analisis Yuridis Ketentuan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Ajudikasi. Vol. 7, No. 1. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6453
Kurniawan, I. D. (2023). The Meaning of the Principle of Material Legality in the Reform of Indonesian Criminal Law. Indonesian Journal of Law Research. Vol. 1, No. 2. https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i2.22
Kusworo, D.L., & Fauzi, M.N.K. (2024). Living Law Dalam KUHP: Suatu Gagasan Menginventarisasi Kompilasi Hukum Adat. Jurnal Jurist-Diction. Vol. 7, No. 3. https://dx.doi.org/10.20473/jd.v7i3.56266
Masyhar, A., & et al. (2025). Reclaiming the Unwritten: Living Law’s Prospects under Indonesia’s 2023 Penal Reform. Jambe Law Journal. Vo. 8, No. 1. https://doi.org/10.22437/home.v8i1.502
Ramadhani, M. (2024). Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru di Indonesia. Jurnal Comserva. Vol. 4, No. 3. https://doi.org/10.59141/comserva.v4i3.1394
Yogaswara, Y., & et al. (2024). Implikasi Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Pasal 2 KUHP terhadap Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Jurnal El-Mujtama. Vol. 4, No. 3. https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i3.2191

