ANALISIS TAHAPAN PELAPORAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

  • Yohanes Manuk Universitas Nusa Putra
Keywords: Tahapan Pelaporan, Pendapatan Pajak Daerah, Papua Barat Daya, BPPKAD, Akuntansi Sektor Publik.

Abstract

Pajak daerah merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga pelaporannya harus sistematis, akurat, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan menganalisis tahapan pelaporan pendapatan pajak daerah di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta mengidentifikasi kendala dan upaya perbaikannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus melalui observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi selama kegiatan magang di Kantor Samsat Kota Sorong yang berada dalam koordinasi Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan berlangsung melalui enam tahapan, yaitu pengumpulan dokumen penerimaan, pemeriksaan dan verifikasi data, pencocokan data fisik dengan aplikasi, pencatatan dan rekapitulasi, rekapitulasi serta transfer Dana Bagi Hasil (DBH) setiap tiga bulan, dan penyusunan serta penyampaian laporan realisasi pendapatan. Kendala yang ditemukan meliputi keterbatasan sumber daya manusia, pencocokan dan rekapitulasi data yang masih manual, belum optimalnya sistem digital dan integrasi data antarinstansi, rendahnya kepatuhan sebagian wajib pajak, dan kondisi geografis wilayah. Upaya perbaikan yang diusulkan mencakup peningkatan kompetensi pegawai, rekonsiliasi data berkala, penyeragaman format rekapitulasi, digitalisasi dan integrasi sistem, sosialisasi dan program keringanan pajak, serta perluasan layanan ke daerah terpencil.

References

Halim, A. (2014). Manajemen keuangan daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Mahmudi. (2016). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: UII Press.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi sektor publik (Edisi revisi). Yogyakarta: Andi.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
Published
2026-10-30
How to Cite
Yohanes Manuk. (2026). ANALISIS TAHAPAN PELAPORAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA. EDU RESEARCH, 7(3), 3376-3380. https://doi.org/10.47827/jer.v7i3.4028
Section
Articles