EFEKTIVITAS KETENTUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM PENYELESAIAN WANPRESTASI UTANG PIUTANG PADA PINJAMAN TANPA AGUNAN
Abstract
Pinjaman tanpa agunan memberikan kemudahan akses dana, tetapi menimbulkan risiko pemulihan hak ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam penyelesaian wanprestasi utang piutang tanpa agunan serta bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur. Metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta konseptual diterapkan dalam penelitian ini di mana bahan hukum primer serta sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan penalaran deduktif. Keabsahan serta daya ikat perjanjian tanpa agunan telah ditunjukkan oleh hasil penelitian tetap dipertahankan selama Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terpenuhi, serta dasar penyelesaian melalui jalur negosiasi maupun gugatan perdata disediakan oleh ketentuan mengenai kelalaian dan ganti rugi serta jaminan umum. Kelengkapan pembuktian serta prosedur penegakan dan ketersediaan kekayaan debitur membatasi kemampuan norma tersebut untuk menghasilkan pelunasan dan hak menuntut pemenuhan kewajiban serta ganti rugi yang dapat dibuktikan dicakup oleh perlindungan kreditur, sedangkan hak membantah tuntutan serta perolehan perhitungan utang yang benar maupun upaya menghadapi penagihan sesuai hukum dicakup oleh perlindungan debitur dan perlindungan dalam hubungan jasa keuangan tersebut dilengkapi oleh regulasi sektoral sesuai ruang lingkupnya. Dasar normatif yang memadai disimpulkan melalui penelitian telah diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata walaupun pemulihan ekonomis secara penuh tidak dijamin dan para pihak memerlukan kejelasan perjanjian serta dokumentasi transaksi dan penyelesaian yang proporsional guna memperkuat kepastian serta perlindungan hukum.
References
Andrianto. (2020). Hukum perbankan dan lembaga keuangan. Penerbit Qiara Media.
Ariyaningsih, N. P., Putra, I. M., & Dewi, N. K. (2023). Perlindungan hukum terhadap pengguna layanan kredit tanpa agunan berbasis digital. Jurnal Aktual Justice, 8(2), 112–124.
Asikin, Z, and M Zainuddin. Hukum Acara Perdata Di Indonesia. 2nd ed. Kencana, 2023. https://prenadamedia.com/produk/hukum-acara-perdata-di-indonesia-edisi-kedua/.
A. Budiman dan Supianto, “Analisis Penyelesaian Wanprestasi Kredit Tanpa Agunan pada Masa Pandemi Covid-19,” Jurnal Yuridis Indonesia, Vol. 5, No. 3, 2021, hlm. 84.
Dara et al., “Kredit Tanpa Agunan sebagai Alternatif Pembiayaan Masyarakat,” 2025, hlm. 15.
Diah, R., Sari, M., & Putri, A. (2025). Peran lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan konsumtif dan produktif masyarakat. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 14(2), 90–102.
Fajar, M, and Y Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Pustaka Pelajar, 2017.
Hernoko, A Y. Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial. Cetakan ke-7. Kencana, 2024. https://prenadamedia.com/produk/hukum-perjanjian-asas-proporsionalitas-dalam-kontrak-komersial/.
Kheista, A, M Ramadhan, and R Yusuf. “Tinjauan Hukum Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Berdasarkan Asas (Pacta Sunt Servanda).” Jurnal Lex Privatum 9, no. 1 (2024): 55–67. https://doi.org/10.35796/lex.v9i1.52314.
Kristiawanto. Memahami Penelitian Hukum Normatif. Prenada Media, 2022. https://prenadamedia.com/produk/memahami-penelitian-hukum-normatif/.
Lumentut, T C, G H Tampongangoy, and G M F Karwur. “Tinjauan Hukum Daya Eksekutorial Gugatan Sederhana Pada Kasus Wanprestasi (Studi Kasus Putusan No. 81/Pdt.G.S/2023/PN Mnd).” Lex Administratum 13, no. 4 (2025). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/63398.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana,” 2015.
———. “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,” 2022.
Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum. Kencana.
Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press.
Ningsih, Ayup Suran. “Kajian Yuridis Efektifitas Penyelesaian Kredit Macet Melalui Lelang Hak Tanggungan.” Arena Hukum 14, no. 3 (2021): 546–66.
Ningsih, “Perlindungan Hukum terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang dengan Jaminan,” 2021, hlm. 72.
Nugroho, A, and S M Badriyah. “Risiko Hukum Dan Penyelesaian Wanprestasi Pada Pinjaman Online Tanpa Agunan.” Jurnal Hukum Bisnis Indonesia 11, no. 2 (2024): 134–49. https://doi.org/10.15294/jhbi.v11i2.2024.
Otoritas Jasa Keuangan. “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.” OJK, 2016.
Pangandaheng, S A, M M M Setlight, and E Tinangon. “Penyelesaian Sengketa Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Kredit Tanpa Agunan ({KTA}) Pada Lembaga Keuangan Bank.” Lex Crimen 14, no. 1 (2025). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/64894.
Putra, I M S, and P Yogantara. “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Apabila Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Hutang Piutang Yang Menggunakan Akta Di Bawah Tangan.” Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 11, no. 2 (2022). https://doi.org/10.24843/KW.2022.v11.i02.p5.
Simanjuntak, P N H. Hukum Perdata Indonesia. Cetakan ke-12. Kencana, 2026. https://prenadamedia.com/produk/hukum-perdata-indonesia-3/.
Soekanto, S. (2022). Pengantar penelitian hukum. UI Press.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.
Ujung, K L, A AR, and M F R Lubis. “Penyelesaian Sengketa Debitur Wanprestasi Dalam Perkara Perjanjian Utang Piutang Di Dalam Gugatan Sederhana (Studi Analisis Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN.Kdi).” Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah 6, no. 1 (2025). https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/10890.

