PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI INDONESIA: STUDI LITERATUR
Abstract
Pencabulan terhadap anak masih menjadi persoalan serius karena dampaknya tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga menyangkut pemulihan korban. Artikel ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan, penerapan hukum terhadap pelaku, dan kendala pelaksanaan perlindungan tersebut di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif terhadap delapan artikel jurnal (terbit 2019–2024) dan lima buku (terbit 2018–2021) yang dipilih melalui penelusuran pada Google Scholar dan Portal Garuda berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi tertulis. Tiga putusan pengadilan dikaji melalui artikel pembahasnya dengan matriks analisis yang memuat pasal, amar, pertimbangan, dan muatan pemulihan korban. Temuan dikelompokkan ke dalam tiga tema sesuai rumusan masalah, dan dasar hukum primer diverifikasi terhadap peraturan yang berlaku per November 2026, termasuk KUHP baru dan KUHAP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan korban mencakup pemenuhan hak, rasa aman, pendampingan selama proses peradilan, rehabilitasi, dan restitusi; penerapan hukum terhadap pelaku bertumpu pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan, pada dua putusan yang amarnya dapat dirinci, berfokus pada pembuktian unsur dan pemidanaan, sedangkan pemulihan korban tidak tampak dalam amar yang dilaporkan sumber; kendala utama terletak pada kesenjangan antara norma dan pelaksanaannya, terutama dalam pembuktian, pemenuhan restitusi, koordinasi kelembagaan, dan penanganan perkara yang pelakunya juga anak. Artikel ini menyimpulkan bahwa perlindungan korban perlu diposisikan setara dengan penindakan pelaku, bukan sebagai akibat sampingnya.
References
Afdhaliyah, N., Ismansyah, & Sabri, F. (2019). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 21(1), 109–128. https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.12082
Brahmanta, I. G. N. A. S., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Tinjauan yuridis tindak pidana pencabulan terhadap anak. Jurnal Analogi Hukum, 3(3), 355–362. https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.355-362
Eleanora, F. N., Ismail, Z., Ahmad, & Lestari, M. P. (2021). Buku ajar hukum perlindungan anak dan perempuan. Madza Media.
Erdianti, R. N. (2020). Hukum perlindungan anak di Indonesia. UMMPress.
Jiwandono, S. B. B., & Utomo, M. S. (2023). Perampasan kemerdekaan terhadap anak sebagai tuntutan jaksa untuk perlindungan hukum kepada anak korban. MAGISTRA Law Review, 4(1), 19–31. https://doi.org/10.56444/malrev.v4i01.3579
Krisna, L. A. (2018). Hukum perlindungan anak. Deepublish.
Reni, R. D., & Fikriana, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak perempuan sebagai korban kejahatan seksual menurut hukum pidana Indonesia. Al-Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik, 14(2), 134–146. https://doi.org/10.37035/alqisthas.v14i2.9381
Santoso, Borman, Soerodjo, & Sidharta. (2023). Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan yang dilakukan oleh oknum guru mengaji. Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan. 14(2), 134–146
Sihite, R. P., Lumbanraja, L. O., Sihombing, C., & Rahmayanti. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan (Tinjauan Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2018/PN.Mdn). Al-Adl: Jurnal Hukum, 12(2), 300–316. https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i2.2914
Simatupang, N., & Faisal. (2018). Hukum perlindungan anak. Pustaka Prima.
Suryani, D. E., Chandra, V., Siburian, A. Y., & Simbolon, A. G. (2024). Tinjauan yuridis Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Olm tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak. Jurnal Interpretasi Hukum, 5(1), 876–880. https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.8614.876-880
Teguh, H. P. (2018). Teori dan praktek perlindungan anak dalam hukum pidana: Dilengkapi dengan studi kasus. Andi.
Peraturan perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, sebagaimana diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) [KUHP lama; digantikan sejak 2 Januari 2026].
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [KUHAP lama; dicabut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025].
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

