ANALISIS KONSTITUSIONAL PARLEMENTARY THRESHOLD PASCA PUTUSAN NOMOR 116/PUU-XXI/2023 DALAM MENGHADAPI PEMILU 2029

  • Muhammad Azka Isbandi Universitas Esa Unggul
Keywords: Parliamentary Threshold; Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023; Proporsionalitas; Representasi Politik; Pemilu 2029.

Abstract

Pengaturan parliamentary threshold merupakan instrumen desain pemilu yang ditujukan untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan mendukung efektivitas pemerintahan. Namun, ambang batas juga dapat mengurangi keterwakilan ketika suara sah partai politik tidak diikutsertakan dalam penentuan kursi DPR. Artikel ini menganalisis parameter konstitusional parliamentary threshold pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 dan menilai kelayakan rekomendasi 2,5 persen untuk Pemilu 2029. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, historis, dan perbandingan, dilengkapi simulasi deskriptif atas data resmi Pemilu DPR 2024. Putusan MK mengharuskan perubahan norma dan besaran ambang batas dengan memperhatikan proporsionalitas sistem pemilu, pencegahan besarnya suara yang tidak terkonversi menjadi kursi, tujuan penyederhanaan partai, penyelesaian perubahan sebelum tahapan Pemilu 2029, dan partisipasi publik yang bermakna. Berdasarkan data KPU, simulasi 2,5 persen mengubah status PPP dan PSI menjadi memenuhi ambang batas dan menurunkan proporsi suara partai di bawah ambang batas dari sekitar 11,40 persen menjadi 4,72 persen. Artikel merekomendasikan 2,5 persen sebagai opsi kebijakan yang lebih inklusif, bukan sebagai angka optimal yang telah terbukti final, karena dampak alokasi kursi per daerah pemilihan dan fragmentasi parlemen masih perlu dihitung ulang.

References

Carey, J. M., & Hix, S. (2011). The electoral sweet spot: Low-magnitude proportional electoral systems. American Journal of Political Science, 55(2), 383–397
Dahl, R. A. (1989). Democracy and its critics. Yale University Press.
Firdaus, S. U. (2011). Relevansi parliamentary threshold terhadap pelaksanaan pemilu yang demokratis. Jurnal Konstitusi, 8(2), 91–112.
Górecki, M. A., & Kukołowicz, P. (2018). Electoral formula, legal threshold and the number of parties: A natural experiment. Party Politics, 24(6), 617–628
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024a). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, beserta perubahannya.
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024b). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1204 Tahun 2024 tentang penetapan ambang batas perolehan suara sah secara nasional dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang memenuhi dan tidak memenuhi ambang batas dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.
Laakso, M., & Taagepera, R. (1979). Effective number of parties: A measure with application to West Europe. Comparative Political Studies, 12(1), 3–27.
Lijphart, A. (1999). Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six countries. Yale University Press.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). Putusan Nomor 37/PUU-XXIV/2026 tentang pengujian materiil Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.
Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press.
Norris, P. (2004). Electoral engineering: Voting rules and political behavior. Cambridge University Press.
Pitkin, H. F. (1967). The concept of representation. University of California Press.
Ramadhan, M. F. (2019). Politik hukum penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia. Lex Renaissance, 3(1).
Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.
Sartori, G. (1976). Parties and party systems: A framework for analysis. Cambridge University Press.
Satriawan, I., & Lailam, T. (2019). Open legal policy dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan pembentukan undang-undang. Jurnal Konstitusi, 16(3), 559–584.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.
Tazakka, W. D. (2025). Menakar ulang besaran persentase ambang batas parlemen yang konseptual di Indonesia: Re-evaluating the conceptual parliamentary threshold percentage in Indonesia. SIYASI: Jurnal Trias Politica, 3(1), 26–36. https://doi.org/10.15575/sjtp.v3i1.41333
Wibowo, M. (2015). Menakar konstitusionalitas sebuah kebijakan hukum terbuka dalam pengujian undang-undang. Jurnal Konstitusi, 12(2).
Xhaferaj, Anjeza, dan Kleda Fishta. 2020. “Exploring the Factors That Hinder the Penetration of New Political Alternatives in the Party System in Albania.” Jus & Justicia 14 (1): 17–40.
Published
2026-11-16
How to Cite
Muhammad Azka Isbandi. (2026). ANALISIS KONSTITUSIONAL PARLEMENTARY THRESHOLD PASCA PUTUSAN NOMOR 116/PUU-XXI/2023 DALAM MENGHADAPI PEMILU 2029. EDU RESEARCH, 7(3), 4054-4069. https://doi.org/10.47827/jer.v7i3.4111
Section
Articles