IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG (SIMBG) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA UTARA
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Minahasa Utara menggunakan Sistem Informasi Manajemen Bangunan (SIMBG) dalam menangani Persetujuan Bangunan (PBG). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan dalam proses pengajuan Persetujuan Bangunan (PBG) yang sebelumnya dilakukan secara manual dan memakan waktu yang lama. Masyarakat merasa metode manual ini cukup sulit karena harus mengisi berkas secara fisik, datang ke kantor, dan menunggu lama untuk mendapatkan persetujuan. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan dan wawancara mendalam. Meskipun penyelesaian pelayanan Persetujuan Bangunan (PBG) di Dinas PUPR Kabupaten Minahasa Utara sudah berjalan efektif dengan syarat pemohon aktif melengkapi persyaratan dan mengunggah dokumen sesuai ketentuan, namun belum ada Keputusan Bupati tentang SOP pengurusan PBG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan (SIMBG) belum terlaksana karena keterbatasan anggaran dan sumber daya yang mendukung pemanfaatan sistem ini masih kurang memadai. Beberapa permasalahan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi SIMBG di PBG Kabupaten Minahasa Utara adalah: (1) kesiapan infrastruktur teknologi, koneksi internet yang masih kurang memadai bagi masyarakat, dan (2) kurangnya sumber daya manusia untuk pemanfaatan SIMBG. Pemerintah daerah harus menetapkan SOP pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Minahasa Utara, dan Dinas PUPR harus membuat anggaran untuk sosialisasi SIMBG, menambah sumber daya manusia, serta menyediakan layanan pendukung seperti koneksi internet untuk pengajuan SIMBG.
References
Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta
Agustino. Leo. 2008. Dasar –Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
Alavi, M., & Leidner, D. E. (2001). Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues. MIS Quarterly, 25(1), 107-136.
Bassi, R., & Stabile, R. (2018). Building Management Systems: Challenges and Opportunities. Journal of Building Performance, 9(1), 24-34.
Creswell, J. W. (2013). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. SAGE Publications.
Feis, Imronah (2009). Implementasi Kebijakan : Perspektif, Model & Kriteria Pengukurannya, Gema Eksos,Vol 5, No 1 2009
Kurniawan, R. (2020). A Case Study on Building Management System Implementation in Indonesia. Journal of Sustainable Development, 14(3), 112-118.
Lee, H., & Lee, S. (2019). Smart Building Management System Based on IoT for Energy Efficiency. Energy and Buildings, 199, 147-154.
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry. SAGE Publications.
Mansouri, S., & Daryaei, A. A. (2017). The Impact of Building Management Systems on Energy Efficiency in Commercial Buildings. Energy Reports, 3, 241-248.
Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J.2014. Qualitative Data Analysis, A Metods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi, UI-Press.
Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. SAGE Publications.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
Ripley, R.B. & Franklin, G.A. 1986. Policy Implementation and Bureaucracy 2nd edition. Dorsey Press: Chicago, Illinois.
S. Wibawa 1994. Evaluasi Kebijakan Publik
Santos, F. A., & Rodrigues, P. L. (2020). Challenges in the Adoption of Building Management Systems. Procedia Engineering, 205, 635-642.
Santoso, B. (2019). Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Manajemen Infrastruktur Gedung di DKI Jakarta. Jurnal Manajemen Infrastruktur, 7(3), 102-115.
Saputra, A. (2021). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Gedung di Kota Makassar. Jurnal Teknologi Informasi dan Manajemen, 8(2), 45-60.
Suharto Edi (2007). Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik
Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Wahab, Solichin Abdul, 2012. Analisis Kebijakan (Formulasi Ke Penyusunan ModelModel Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Pt. Bumi Aksara
Widodo, Joko. (2010). Analisis Kebijakan Publik, Konsep Dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayu media.
Wijaya, M., & Syafhendry. 2023. PERSETUJUAN BANGNAN GEDUNG; Inovasi Kebijakan atau Involusi Kebijakan? PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis), 4(177–192).
Winarno Budi (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik
Wulandari, R. (2020). Sistem Informasi Manajemen Aset Bangunan Berbasis Web di Dinas PUPR Kota Bandung. Jurnal Sistem Informasi, 12(1), 78-90.
Zhang, Q., Wang, Z., & Zhang, S. (2018). Energy Efficiency in Office Buildings Using Building Management Systems. Energy Efficiency, 11(2), 347-360.

