PERENCANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR SEGMEN III (TANJUNG LAUT INDAH – BONTANG KUALA): TINJAUAN DAMPAK SOSIAL DAN PENDIDIKAN
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perencanaan pengadaan tanah dalam pembangunan Jalan Lingkar Segmen III yang menghubungkan Tanjung Laut Indah dan Bontang Kuala, dengan fokus khusus pada dampak sosial dan pendidikan yang ditimbulkan. Pembangunan infrastruktur jalan ini diperkirakan membawa perubahan signifikan terhadap struktur sosial masyarakat, akses pendidikan, serta pola kehidupan warga terdampak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa proses pengadaan tanah belum sepenuhnya memperhatikan aspek sosial dan pendidikan masyarakat, terutama dalam hal relokasi, aksesibilitas sekolah, serta adaptasi masyarakat terhadap perubahan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan strategi perencanaan yang lebih inklusif dan partisipatif agar pembangunan jalan tidak hanya berdampak positif secara ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan keberlanjutan pendidikan di wilayah terdampak.
References
Harsono, B. (2005). Hukum Tanah Nasional. Jakarta: Djambatan.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2021). Peraturan Menteri ATR/BPN No. 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Jakarta.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. (2021). Peraturan Menteri ATR/BPN No. 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Jakarta.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jakarta.
Kementerian PUPR. (2016). Pembangunan Infrastruktur Jalan Dorong Pertumbuhan Ekonomi. Diakses dari https://pu.go.id pada 7 Juli 2025.
Nasution, M. N. (2004). Manajemen Transportasi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 48.
Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 87.
Peraturan Menteri ATR/BPN No. 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 19/2021.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2021.
Sutomo, H. (2000). Transportasi dan Pembangunan Wilayah. Yogyakarta: UGM Press.
Sutomo, M. (2000). Manajemen Infrastruktur Transportasi Jalan. Jakarta: Erlangga.
Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). Economic Development (11th ed.). Boston: Pearson Addison-Wesley.
Wibowo, A. (2015). Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Perspektif Hukum Agraria. Bandung: Refika Aditama.
Winarno, B. (2011). Perencanaan dan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Yunus, M. (2013). Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Wilayah Pesisir Indonesia. Jakarta: Pustaka Tropis.

