DESENTRALISASI FISKAL DAN KEMANDIRIAN DAERAH KOTA PARIAMAN PASCA PANDEMI ANALISIS APBD 2021–2025
Abstract
Penelitian ini mengkaji implementasi desentralisasi fiskal dan tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Pariaman pada periode pasca pandemi COVID-19 (2021–2025). Menggunakan analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021–2025, penelitian ini mengukur rasio kemandirian fiskal, rasio ketergantungan terhadap transfer pusat, serta tren pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Novelty penelitian ini terletak pada pengukuran kuantitatif tingkat ketergantungan fiskal Kota Pariaman terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan transfer pusat lainnya dalam lima tahun periode pemulihan ekonomi pasca pandemi. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kota Pariaman masih memiliki rasio kemandirian fiskal yang sangat rendah, berkisar antara 5,88% hingga 9,26% dari total pendapatan daerah, sementara ketergantungan terhadap transfer pusat mencapai 85,96%–93,00%. Meskipun terdapat tren positif peningkatan PAD pada periode 2023–2025, ketergantungan struktural terhadap DAU tetap menjadi tantangan utama dalam mewujudkan otonomi daerah yang bermakna. Penelitian ini merekomendasikan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD, pengelolaan aset daerah yang lebih produktif, serta diversifikasi sumber pendapatan untuk meningkatkan kemandirian fiskal Kota Pariaman.
References
[2] Mahi, B. R. (2016). Desentralisasi Fiskal: Teori dan Praktik di Indonesia. Jakarta: LP3ES.
[3] Kementerian Keuangan RI. (2021). Kajian Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Pasca Pandemi COVID-19. Jakarta: Dirjen Perimbangan Keuangan.
[4] Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman. (2025). Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman 2021–2025. Pariaman: BPKPD Kota Pariaman.
[5] Oates, W. E. (2005). Toward a Second-Generation Theory of Fiscal Federalism. International Tax and Public Finance, 12(4), 349–373. https://doi.org/10.1007/s10797-005-1619-9
[6] Sjafrizal. (2018). Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi (Edisi ke-3). Jakarta: Rajawali Pers.
[7] Hidayat, R., & Hariyanto, D. (2021). Analisis Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 25(3), 512–527. https://doi.org/10.26905/jkdp.v25i3.5891
[8] Fatimah, S., & Setiawan, A. B. (2022). Fiscal Dependency and Regional Development Performance in Indonesia: A Panel Data Analysis 2015–2021. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 30(1), 45–62. https://doi.org/10.14203/JEP.30.1.2022.45-62
[9] Nugroho, P., Pratiwi, R., & Suhartono. (2023). Strategi Peningkatan Kapasitas Fiskal Pemerintah Daerah Menuju Kemandirian Keuangan Pasca Pandemi. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 11(1), 78–95. https://doi.org/10.31289/jiap.v11i1.7342
[10] Brata, A. G., Kusuma, D. W., & Kuswanto, H. (2021). Dampak COVID-19 terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah: Bukti dari Kabupaten/Kota di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, 22(2), 118–132. https://doi.org/10.17977/um002v22i22021p118
[11] Mardiasmo. (2018). Perpajakan (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Penerbit Andi.
[12] Yuliani, T., & Wibowo, A. (2022). Reformasi Keuangan Daerah dan Upaya Peningkatan Kemandirian Fiskal Pemerintah Kota di Era New Normal. Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, 14(2), 203–221.
[13] Badan Pusat Statistik Kota Pariaman. (2024). Kota Pariaman dalam Angka 2024. Pariaman: BPS Kota Pariaman.
[14] DJPK Kementerian Keuangan RI. (2024). Data APBD Konsolidasi Nasional Tahun 2021–2024. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Diakses dari https://djpk.kemenkeu.go.id

