IMPLEMENTASI REPRESENTASI SUBSTANTIF ANGGOTA DPRD SOLOK SELATAN MASA JABATAN 2024-2029 DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DI BIDANG PEMBANGUNAN
Abstract
Studi ini mengkaji sejauh mana anggota DPRD Solok Selatan periode 2024–2029 mewakili aspirasi masyarakat (representasi substantif) dalam fungsi legislasi serta perencanaan pembangunan daerah. Lewat pendekatan kualitatif, membedah dinamika sosial serta politik yang terjadi dalam perumusan kebijakan di tingkat daerah.Temuan menunjukkan bahwa DPRD Solok Selatan telah terlibat aktif dalam pembahasan RPJMD melalui rapat pleno, Pansus, dan pandangan fraksi. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana anggota DPRD mengadvokasi aspirasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci serta studi dokumentasi peraturan daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).Keterlibatan ini membuktikan komitmen DPRD untuk memastikan kebijakan pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, tak sekadar pemenuhan tugas administratif. Meski demikian, DPRD masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti perbedaan pandangan politik antar fraksi, kompleksitas birokrasi, dan keterbatasan sumber daya. Hambatan ini kerap memperlambat proses pengambilan keputusan.DPRD Solok Selatan terbukti mengambil peran aktif dalam pembahasan RPJMD lewat berbagai mekanisme legislatif, seperti rapat pleno, pembentukan Pansus, dan artikulasi pandangan fraksi. Langkah ini membuktikan bahwa fungsi pengawasan dan penganggaran diarahkan untuk mengintegrasikan kebutuhan riil masyarakat ke dalam kebijakan daerah, melampaui rutinitas birokrasi belaka. Namun, efektivitas proses ini masih dibayangi oleh ego sektoral politik, hambatan birokrasi, dan keterbatasan resources yang kerap memperlambat legitimasi regulasi. Pada akhirnya, riset ini menegaskan adanya ikhtiar nyata dari DPRD dalam memperjuangkan hak-hak publik. Evaluasi mendalam serta solusi atas kendala yang ada sangat mendesak dilakukan demi mewujudkan pembangunan daerah yang efisien, sasaran yang presisi, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan warga.
References
Kurniawan, H. (2022). Implementasi fungsi representasi dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pitkin, H. F. (1972). The concept of representation (1st ed.). University of California Press.
Religia, A. M. (2015). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta. Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora.
Saward, M. (2006). The Representative Claim. Contemporary Politocal Theory, 5, 297–318. https://doi.org/10.1057/palgrave.cpt.9300234 di akses tanggal 15 juni 2026
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kualitatif dan R and D. In Bandung: Alfabeta (Vol. 3). Suwanda, D. (n.d.). Peningkatan Fungsi DPRD (P. R. R. Bandung (ed.)).
Wasistiono, S., & Polyando, P. (2017). Politik Desentralisasi Di Indonesia Edisi Revisi Yang Diperluas. IPDN PRESS.
Young, I. M. (2000). Inclusion and democracy. OUP Oxford.
Ahmad Redin SH. 2021 Hukum Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Sinar Gratifika
Budiardjo, M. (2003). Dasar Dasar ilmu Plitik. Gramedia pustaka utama
Creswel, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications.
Karso, A. J. (2026).Wacana Pilkada via DPRD: antara Efesiensi & Konstitusi. CV Eureka Media Aksar . Media Aksara.
Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S. R. I., Honesti, L., Wahyuni, S. R. I., Mouw, E., ... & Ambarwati, K. (2022). Metodologi penelitian kualitatif. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 56.
HANDRIE, K. (2026). IMPLEMENTASI FUNGSI REPRESENTASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Komparatif DPRD Kota Bandar Lampung dan DPRD Kabupaten Lampung Utara).
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan (2025). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025–2029. Solok Selatan: Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025–2029. . Solok Selatan: Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
Religia, A. M. (2016).Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

