TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN UNSUR ANCAMAN KEKERASAN ATAU KEKERASAN DALAM TINDAK PENJABATAN PENCABULAN ANAK

  • Berlian Mulya Ningtyas Universitas Dr. Soetomo
  • Noenik Soekorini Universitas Dr. Soetomo
  • Fitri Ayuningtyas Universitas Dr. Soetomo
  • Hartoyo Universitas Dr. Soetomo
Keywords: Pembuktian, Pencabulan Anak, Kekerasan Anak Pelaku, Putusan Pengadilan.

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya kerentanan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan akibat keterbatasan fisik dan psikis, yang menjadi kompleks ketika pelaku juga merupakan anak di bawah umur sehingga menuntut penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus terhadap Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Sby, penelitian ini bertujuan menganalisis pembuktian unsur kekerasan serta mengkaji ratio decidendi Majelis Hakim dalam menyatakan kesalahan anak pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian berpedoman pada Pasal 183 dan 184 KUHAP dengan minimal dua alat bukti sah, seperti keterangan saksi, visum et repertum, dan keterangan anak pelaku, di mana unsur “kekerasan” diinterpretasikan secara luas tidak hanya terbatas pada fisik nyata “actual violence”, tetapi juga mencakup ancaman psikis “threat of violence” yang melumpuhkan kebebasan batin korban. Melalui pertimbangan yang mempertimbangkan kematangan psikologis dan relasi sosial, Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada kesesuaian fakta persidangan untuk memberikan perlindungan hukum yang adil bagi korban tanpa mengabaikan masa depan anak pelaku.

References

Chazawi, A. (2007). Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Malang: Bayumedia Publishing.
Harahap, M. Y. (2008). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Jilid II). Jakarta: Sinar Grafika.
Marpaung, L. (2004). Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya. Jakarta: Sinar Grafika.
Rozi, F. (2018). Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana. Yuridis Unaj, Vol. 1, No. 2.
Soesilo, R. (1996). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.
Suyanto. (2010). Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Perkara: 45/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Sby.
Published
2026-08-11
How to Cite
Berlian Mulya Ningtyas, Noenik Soekorini, Fitri Ayuningtyas, & Hartoyo. (2026). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN UNSUR ANCAMAN KEKERASAN ATAU KEKERASAN DALAM TINDAK PENJABATAN PENCABULAN ANAK. EDU RESEARCH, 7(2), 7669-7675. https://doi.org/10.47827/jer.v7i2.3426
Section
Articles