PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENILAI UNSUR BERSAMA-SAMA DALAM TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN (PASAL 170 KUHP JO. PASAL 55 KUHP) ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1783/Pid.B/2024/PN.Sby

  • Intan Yuwanita Putri Universitas Dr. Soetomo
  • Noenik Soekorini Universitas Dr. Soetomo
  • Hartoyo Universitas Dr. Soetomo
  • Fitri Ayuningtyas Universitas Dr. Soetomo
Keywords: Unsur Bersama-Sama, Pasal 170 KUHP, Pengeroyokan, Pertimbangan Hakim, Penyertaan

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam menilai unsur “bersama-sama” pada tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP melalui analisis Putusan Nomor 1783/Pid.B/2024/PN.Sby. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana pembuktian unsur “bersama-sama” dalam perkara tersebut serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, dengan bahan hukum primer berupa KUHP dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa doktrin dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hanya satu terdakwa yang dihadapkan ke persidangan, unsur “bersama-sama” tetap dinyatakan terbukti karena adanya rangkaian perbuatan yang menunjukkan kerja sama kehendak dan tindakan antara terdakwa dengan pelaku lain yang belum tertangkap. Pertimbangan hakim didasarkan pada keterangan saksi, alat bukti, serta teori penyertaan dalam Pasal 55 KUHP yang menegaskan adanya kesatuan kehendak dan peran aktif terdakwa dalam terjadinya kekerasan.

References

Amrani, H., & Ali, M. (2015). Sistem pertanggungjawaban pidana: Perkembangan dan penerapan. Rajawali Pers.
Arief, B. N. (1992). Teori-teori dan kebijakan pidana. Alumni.
Brigita Feby Florentina, U., Rozah, U., & Astuti, A. M. E. S. (2019). Tinjauan kriminologis tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang menyebabkan kematian di Kabupaten Wonosobo. Diponegoro Law Journal, 8(3), 1794–1808. https://doi.org/10.14710/dlj.2019.25984
Effendi, E. (2017). Hukum pidana Indonesia: Suatu pengantar. Refika Aditama.
Fahrurrozi, F., & Gare, S. B. M. (2019). Sistem pemidanaan dalam penyertaan tindak pidana menurut KUHP. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 10(1), 50–62. https://doi.org/10.31764/jmk.v10i1.1103
Hamzah, A. (2008). Hukum acara pidana Indonesia. Sinar Grafika.
Hidayat, A. (2013). Penemuan hukum melalui penafsiran hakim dalam putusan pengadilan. Pandecta, 8(2), 153–169.
Lamintang, P. A. F. (2013). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti.
Mandagi, S., Karmite, J. A., & Tampi, B. (2021). Pemidanaan percobaan kejahatan dalam delik aduan. Lex Crimen, 10(13).
Marzuki, P. M. (2005). Penelitian hukum. Kencana.
Moeljatno. (2015). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
Paneo, R., Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2025). Pertanggungjawaban pidana pengemudi dalam keadaan mabuk yang menyebabkan kematian. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 2(4), 234–248. https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i4.1083
Ponglabba, C. S. R. (2017). Tinjauan yuridis penyertaan dalam tindak pidana menurut KUHP. Lex Crimen, 6(6), 31–37.
Prodjodikoro, W. (2002). Asas-asas hukum pidana di Indonesia. Refika Aditama.
Putra, A., Warka, M., & Budiarsih, B. (2020). Pertimbangan hukum hakim terhadap pengeroyokan tukang parkir oleh pengemudi ojek online. PLENO JURE, 9(2), 107–118. https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i2.416
Rahmayanti, R. (2023). Kajian kriminologi terhadap anak (pelaku) tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan. Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial, 2(3), 290–299. https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i4.2629
Republik Indonesia. (1946). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Saleh, R. (2018). Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Aksara Baru.
Saputra, E., Karamoy, R., & Mandey, M. (2025). Tinjauan yuridis tindak pidana penganiayaan (Analisis Putusan Nomor: 17/Pid.B/2024/PN Mnd). Lex Crimen, 13(3), 1–10.
Sianturi, S. R. (1998). Asas-asas hukum pidana dan penerapannya di Indonesia (Cetakan ke-2). Alumni Ahaem-Petehaem.
Soerodibroto, S. (2009). KUHP dan KUHAP: Dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad (5th ed.). Kencana.
Published
2026-08-10
How to Cite
Intan Yuwanita Putri, Noenik Soekorini, Hartoyo, & Fitri Ayuningtyas. (2026). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENILAI UNSUR BERSAMA-SAMA DALAM TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN (PASAL 170 KUHP JO. PASAL 55 KUHP) ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1783/Pid.B/2024/PN.Sby. EDU RESEARCH, 7(2), 7610-7621. https://doi.org/10.47827/jer.v7i2.3435
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)