PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA GURU DALAM KASUS PENCABULAN ANAK: STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CILACAP NOMOR 51/PID.SUS/2025/PN CLP
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi tanggung jawab hukum seorang guru yang terlibat dalam kasus pencabulan anak, menggunakan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Clp. Kasus pencabulan anak oleh guru menciptakan pertanyaan etis dan hukum, karena guru merupakan profesi yang dipercaya oleh masyarakat. Penelitian ini memfokuskan pada penerapan Pasal 81 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pelaku yang merupakan guru, dengan meninjau aspek-aspek seperti faktor profesi, alasan tindakan, serta dampak yang dialami korban. Putusan tersebut menyatakan bahwa guru terbukti bersalah dan akan dihukum penjara selama 7 tahun, karena melanggar amanah profesi dengan cara yang berat serta menyebabkan trauma pada korban. Meskipun ada faktor pribadi, guru tetap bisa dihukum secara penuh, karena prioritas utama adalah melindungi anak-anak, bukan mengejar status profesinya. Rekomendasi yang diberikan meliputi peningkatan pengawasan di sekolah dan revisi terhadap sanksi khusus yang diterapkan kepada pendidik yang terlibat dalam perbuatan tersebut.
References
Alimuddin. (2022). Concursus tindak pidana terhadap pencabulan. Clavia: Journal of Law, 20(2), 206–215. https://doi.org/10.56326/clavia.v20i2.1569
Amin, R. (2024). Pertanggungjawaban pidana tenaga kependidikan sebagai pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak. [Nama Jurnal], 2(2).
Azahrah, W., Sutra, H., & Putra Jaya, N. S. (2020). Sexual gratification in Indonesia's criminal law. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 28(1), 60–69. https://doi.org/10.22219/ljih.v28i1.10375
Faniyah, I., & Satriadi, R. (2023). Penerapan pidana oleh hakim kepada terdakwa tindak pidana pencabulan terhadap anak secara berlanjut. [Nama Jurnal], 5(4), 1447–1457.
Febri, Y. (2022). Signs of continuing crime and issues of determination of continuing offenses. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 12(6), 45–50.
Febri, Y. (2024). Perlindungan anak terhadap kekerasan seksual dalam dunia pendidikan. [Nama Jurnal], 3(1), 26–40.
Hindriyani, H., & Heriyanto. (2024). Pembuktian unsur kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP (Studi Putusan No. 122/Pid.B/2021/PN Sit). [Nama Jurnal], 203–210.
Karma, N. M. S. (2022). Pertanggungjawaban pidana kekerasan dengan memaksa. [Nama Jurnal], 3(1), 97–102.
Mahardika, A. R., & Dewi, L. (2020). Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia. [Nama Jurnal], 1(1), 19–25.
Ridwan, M. B., & Hapsari, I. P. (2023). Pertanggungjawaban pidana terhadap pemerkosa anak kandung. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 907–914. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2436
Rohalyati, F. (2023). Pencabulan anak dalam perspektif hukum pidana. [Nama Jurnal], 1(3).
Safitri, A. D., Zuhriyah, K., et al. (2025). Jurnal Judiciary, 14(1).
Salam, F., & Badu. (2022). Legal protection for children as victims of the crime of sexual intercourse. [Nama Jurnal], 4(2), 17–29.
Suratin, E. Z., Solahudin, & Permatasari, I. (2022). Perlindungan korban tindak pidana. [Nama Jurnal], 3, April.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

