PERTANGGUNGAWABAN PIDANA PELAKU ‘PERANTARA’ DALAM TINDAK PIDANA PERKARA PERDAGANGAN ORANG
Abstract
This research is motivated by the phenomenon of the transformation of the modus operandi of Human Trafficking in Indonesia, which has shifted from conventional methods to those based on information technology or cyber-based. Along with the rapid development of Information and Communication Technology online dating applications such as MiChat are frequently misused by criminal networks to promote sexual exploitation through the "People Nearby" feature. Within this modern criminal scheme, a crucial role emerges for the "intermediary" or account operator, who serves as a liaison between the victim and the users of sexual services. The role of these intermediaries is both strategic and problematic within the legal realm, as they are often utilized as a layer of protection for the main perpetrators to evade legal prosecution. The main problem addressed in this research concerns the appropriateness of the judge's considerations in Decision Number 1433/Pid.Sus/2025/PN Sby regarding the principles of justice and legal certainty. Additionally, this study examines the application of criminal sanctions against intermediary perpetrators in relation to the objectives of punishment and broader efforts to counter online-based sexual exploitation. This case specifically involves the defendant, Risky Hidayat, who operated a fake MiChat account to recruit and promote the sexual services of the witness, Putri Oktaviani, for economic gain.The research method used is normative legal research, employing a case approach and a conceptual approach. The primary data analyzed is the Surabaya District Court Decision Number 1433/Pid.Sus/2025/PN Sby, supported by secondary legal materials such as legal literature, journals, and relevant laws and regulations, including Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking and the Indonesian Criminal Code (KUHP). The analysis of legal materials was conducted prescriptively to provide arguments on how legal norms should be applied to the case under study.
References
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Arief, Barda Nawawi. (2016). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Tentang Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kejahatan Modern Dan Berbasis Teknologi. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
Harahap, M. Yahya. (2012). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.
Kelsen, Hans. (2007). Teori Hukum Murni, Diterjemahkan Oleh Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media.
Moeljatno. (2015). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2010). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
Radbruch, Gustav. (2006). Legal Philosophy. Oxford: Oxford University Press.
Saleh, Roeslan. (1983). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Aksara Baru.
Sudarto. (2013). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
Wiyono, R. (2013). Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Jakarta: Sinar Grafika.
(N.D.), M. D. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Upaya Yang Perlu Dilakukan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berajah Journal,
Aditya Yuli Sulistyawan, A. F. (2023). Arti Penting legal Reasoning bagi Majelis Hakim Dalam Pengambilan Putusan di Pengadilan untuk Menghindari “Onvoldoende Gemotiveerd”.
Chandra, A. (2025). Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Penguatan Kesadaran. Jurnal Fundamental Justice.
Dakhi, D. (2022). Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Denda Pada Tindak Pidana Penyelundupan Manusia. Jurnal Panah Keadilan.
Darmayanti, K. F. (2022). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime Ganesha Law Review.
Fajar Dimas Nur Islam1, G. V. (2024). Upaya Penanggulangan Perdagangan Orang Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Kebijakan Dan Kinerja Pemerintah.
Galih Deno Saputra, S. H. (2025). Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Siber. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik.
Gloria Carvallo1, B. V. (2024). Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. Artemislawjournal.
Hartono, Y. L. (2024). Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jurnal Panah Keadilan.
Hmiron, F. (2016). Majelis Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi Dan Akunta Bilitas Kekuasaan KeMajelis Hakiman. Jurnal Litigasi.
Irnawati, S. A. (2025). Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Strategi Penanggulangannya : Perspektif Hukum Nasional Dan Ham. Civic Education And Social Science Journal (Cessj).
Muliadi1, I. A. (2024). Analisis Hukum Dan Kebijakan Dalam Penanggulangan Perdagangan Orang Di Indonesia. Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam.
Nurhafifah, R. (2015). Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. Kanun Jurnal Ilmu Hukum.
Panjaitan, A. C. (2022). Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Protokol Palermo Dalam Perlindungan Perdagangan Orang Di Indonesia.
Prasanti, M. D. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Upaya Yang Perlu Dilakukan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berajah Journal,.
Pratama, M. I. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jurnal Fakta Hukum.
Putrazta, S. A. (2025). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Negara Berkedok Lowongan Kerja Digital Di Myanmar. Jurnal Hukum Indonesia.
Ramadhani Maghfirahtul Fitri, A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perdagangan Online. Academos Jurnal Hukum Tatanan Sosial.
Sasmita, D. I. (2024). Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jurnal Ilmiah Mahasiswa.
Siregar, T. A. (2021). Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan. Jurnal Hukum Magnum Opus.
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/
Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/

