TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN TERHADAP PENGALIHAN KENDARAAN TANPA IZIN KREDITUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
Abstract
Perkembangan pembiayaan kendaraan bermotor menempatkan jaminan fidusia sebagai instrumen penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan. Persoalan muncul ketika debitur mengalihkan kendaraan yang masih menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis kreditur. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan pengalihan kendaraan tersebut sebagai wanprestasi serta konsekuensi yuridisnya terhadap status kepemilikan kendaraan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan tertulis kreditur bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi apabila melanggar kewajiban kontraktual debitur. Status kepemilikan kendaraan dipahami sebagai limited ownership karena hak milik debitur dibatasi oleh hak jaminan fidusia. Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak menghapus larangan pengalihan, tetapi mengubah tata cara eksekusi dengan menekankan kesepakatan mengenai wanprestasi dan penyerahan sukarela atau mekanisme pengadilan apabila terjadi sengketa. Dengan demikian, perlindungan hukum harus menyeimbangkan kepentingan debitur, kreditur, dan pihak ketiga.
References
Atin, Dhiyaa Dibrina Fa, dan Togi Marolop Pangaribuan. 2024. “Analisis Pengalihan Utang (Take Over Kredit) di Bawah Tangan Pada Perjanjian Leasing.” Lex Patrimonium, Vol. 3.
Badriyah, Siti Malikhatun, dkk. 2021. “Implementation of the Constitutional Court Decision Regarding the Execution of Fiduciary Guarantees and Inclusion of Default Clauses in Indonesia.” International Journal of Criminology and Sociology, Vol. 10.
Bouzen, R., dan A. Ashibly. 2021. “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.” Jurnal Gagasan Hukum, Vol. 3, No. 2.
Budhaeri. 2024. “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan.” Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1.
Fuady, Munir. 2014. Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktik. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Hirwansyah, dan Jesse Heber Ambuwaru. 2023. “Legal Protection for Creditors Regarding Default and Unilateral Transfer of Fiduciary Guarantee Vehicles Based on the Principle of Justice.” Journal of World Science, Vol. 2, No. 1.
Marzuki, Peter Mahmud. 2021. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Radbruch, Gustav. 1950. “Legal Philosophy.” Dalam The Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin, disunting Kurt Wilk. Cambridge: Harvard University Press.
Rahardjo, Satjipto. 2006. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Salim HS. 2019. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Edisi Revisi. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
Satrio, J. 2002. Hukum Jaminan: Hak-Hak Jaminan Kebendaan (Fidusia). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2015. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers.
Subekti, R. 2014. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
Syafiuddin, dan Lukman. 2022. “Tinjauan Yuridis Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur.” USM Law Review, Vol. 5, No. 2.
Waluyo, Bambang, dkk. 2021. “Implementation of the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 18/PUU-XVII/2019 on the Execution of Fiduciary Security.” International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Vol. 7, No. 11.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 1847. Berdasarkan Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 1999.
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. 2009.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. 2015.
Otoritas Jasa Keuangan. 2024. Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan Tahun 2024–2028. Jakarta: OJK.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019. Diputus 6 Januari 2020.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-XIX/2021.
Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 3/Pdt.G/2019/PN PgP. 2019.

