ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

  • Fahruroji Universitas Bina Bangsa
  • Faturohman Universitas Bina Bangsa
  • Arif Budiman Universitas Bina Bangsa
Keywords: Perlindungan Hukum, PHK Sepihak, Putusan PHI, Asas Hukum, Hak Pekerja

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh pengusaha tanpa prosedur hukum yang sah merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak pekerja dan dapat menimbulkan sengketa ketenagakerjaan. Dalam sistem hukum perburuhan Indonesia, pekerja memiliki hak atas perlindungan hukum, baik secara preventif maupun represif, terutama ketika mengalami PHK yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum perlindungan terhadap pekerja akibat PHK sepihak serta mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2025/PN SRG.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi kasus, dilengkapi dengan analisis kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen putusan pengadilan, sedangkan data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum, dan bahan ajar. Analisis dilakukan secara deskriptif-preskriptif untuk mengevaluasi kesesuaian antara penerapan hukum oleh hakim dengan norma hukum positif yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutus perkara ini telah menerapkan aspek yuridis dengan mengacu pada ketentuan Pasal 151, Pasal 153, dan Pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003 sebagai dasar pertimbangan utama. Majelis hakim menyatakan PHK sepihak yang dilakukan pengusaha tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga pekerja berhak mendapatkan hak-haknya secara penuh, termasuk upah selama masa perselisihan hubungan industrial. Namun, hakim belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis, seperti kondisi ekonomi pekerja dan prinsip “perlindungan lebih” terhadap pekerja sebagai pihak yang lebih rentan.

Sebagaimana dimaksud dengan asas kepastian hukum , yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 , maka putusan pengadilan harus mencerminkan perlindungan hukum yang adil dan proporsional. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan sengketa PHK sepihak, hakim harus menerapkan aspek-aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis secara seimbang. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan tidak hanya memenuhi formalitas hukum, tetapi juga memberikan keadilan substantif bagi pekerja.

References

D. Suryadi, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia,” J. Huk. Progresif, vol. Vol. 4 No., p. hal. 123–138, 2019.
B. Putri, M. A., & Prasetyo, “Analisis Hukum atas Gugatan Pekerja terhadap PHK Sepihak Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003,” J. Ilmu Huk. dan Keadilan, vol. Vol. 9 No., p. hal. 45–60., 2020.
R. Wibowo, “Tinjauan Hukum atas Pelaksanaan PHK oleh Perusahaan dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaa,” J. Huk. Nas., vol. Vol. 17 No, p. hal. 88–102., 2021.
R. Susanti, “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak di Indonesia,” J. Huk. Univ. Indones., vol. Vol. 27 No, p. hal. 112–129., 2020.
B. Setiawan, “Analisis Yuridis atas Gugatan Pekerja terhadap PHK Sepihak Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003,” J. Huk. Airlangga, vol. Vol. 38 No, p. hal. 67–82, 2021.
D. Pratiwi, “Perlindungan Hukum Pekerja dalam Perspektif Hak Asasi Manusia pada Kasus PHK Sepihak,” J. HAM Univ. Gadjah Mada, vol. Vol. 13 No, p. hal. 201–216., 2022.
M. Fadli, “Studi Komparatif Perlindungan Pekerja antara Hukum Nasional dan Konvensi ILO terkait PHK,” J. Huk. Int., vol. Vol. 20 No, p. hal. 44–60., 2023.
I. P. Sinaga, “Dinamika Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam Penyelesaian Sengketa PHK,” J. Huk. Diponegoro, vol. Vol. 19 No, p. hal. 150–165., 2024.
N. Hidayat, “Tantangan Hukum dalam Penegakan Hak-hak Pekerja dalam Sengketa PHK,” J. Huk. dan Masy., vol. Vol. 15 No, p. hal. 77–92., 2020.
A. Yulianto, “Perbandingan Sistem Perlindungan Pekerja antara Indonesia dan Negara ASEAN,” J. Huk. Asia Tenggara, vol. Vol. 7 No., p. hal. 33–48., 2022.
T. Gunawan, “Implementasi Perlindungan Lebih bagi Pekerja dalam Penyelesaian Sengketa PHK,” J. Huk. Progresif, vol. Vol. 5 No., p. hal. 178–190., 2020.
S. Lestari, “Perlindungan Hukum Pekerja dalam Situasi PHK di Masa Pandemi: Studi Kasus di DKI Jakarta,” J. Huk. dan Kesehat., vol. Vol. 5 No., p. hal. 101–115., 2021.
F. Rahman, “Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial: Analisis Putusan Mahkamah Agung RI,” J. Huk. Perdata, vol. Vol. 12 No, p. hal. 210–225., 2019.
L. Anggraini, “Reformasi Regulasi Ketenagakerjaan dalam Upaya Perlindungan Pekerja dari PHK Sepihak,” J. Reformasi Huk., vol. Vol. 10 No, p. hal. 89–104., 2022.
A. Sudibyo, “Penerapan Asas Legalitas dalam Kasus PHK di Indonesia,” J. Huk. dan Keadilan, vol. Vol. 9 No., p. hal. 130–145., 2020.
L. Hakim, “Analisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial atas Kasus PHK karena Alasan Pelanggaran Disiplin,” J. Huk. Bisnis, vol. Vol. 18 No, p. hal. 55–70., 2021.
R. Maulana, “Peran Mediator PHI dalam Menyelesaikan Sengketa PHK secara Adil dan Cepat,” J. Huk. Altern., vol. Vol. 16 No, p. hal. 122–137., 2023.
W. Suryo, “Kedudukan Putusan PHI dalam Sistem Peradilan di Indonesia,” J. Huk. Tata Negara, vol. Vol. 7 No., p. hal. 189–204., 2019.
E. Fitriani, “Kajian Hukum atas Revisi PP No. 37 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan PHK,” J. Legis. Indones., vol. Vol. 19 No, p. hal. 301–316., 2022.
J. Santoso, “Perlindungan Hukum Pekerja dalam Sengketa PHK di Era Industri 4.0,” J. Huk. Digit., vol. Vol. 4 No., p. hal. 45–60., 2020.
B. Nurcahyo, “Digitalisasi Prosedur PHK dan Dampaknya terhadap Perlindungan Pekerja,” J. Inov. Huk., vol. Vol. 14 No, p. hal. 99–114., 2021.
D. Indrawan, “Evaluasi Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2009 terhadap Efektivitas Putusan PHI,” J. Huk. dan Peradil., vol. Vol. 11 No, p. hal. 67–82., 2022.
M. Kurniawan, “Perlindungan Pekerja dalam PHK Massal: Studi Kasus di Wilayah Jabodetabek,” J. Huk. Tenaga Kerja, vol. Vol. 10 No, p. hal. 150–165., 2023.
R. Febriyanti, “Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dalam Pelaksanaan PHK di Indonesia,” J. Adm. Huk. Publik, vol. Vol. 8 No., p. hal. 221–236., 2020.
R. Agustin, “Studi Yuridis terhadap Putusan-putusan Pengadilan Negeri terkait PHK Sepihak di Wilayah Jawa Barat,” J. Huk. Reg., vol. Vol. 16 No, p. hal. 133–148., 2021.
Jufinda, A. (2022). PENGEMBANGAN ALAT PERAGA BERBASIS KEARIFAN LOKAL SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN OLAHRAGA KELAS VIII SMP. EDU RESEARCH, 3(2), 1-9.
Published
2026-10-31
How to Cite
Fahruroji, Faturohman, & Arif Budiman. (2026). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN . EDU RESEARCH, 7(3), 3459-3472. https://doi.org/10.47827/jer.v7i3.4019
Section
Articles