FENOMENA POLARISASI POLITIK DAN KEBEBASAN EKSPRESI: KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI MEDIA SOSIAL

  • Syamsul Bahri Universitas Bumi Persada
  • Ahmadan B. Lamuri Universitas Alkhairaat
  • Al Ikhlas STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh
  • Ali Ramatni STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh
  • Tri Andriani Politeknik LP3I Jakarta
  • Syahrial Shaddiq Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin
Keywords: Polarisasi Politik, Kebebasan Ekspresi, Penegakan Hukum, Media Sosial, Kajian Yuridis

Abstract

Fenomena polarisasi politik yang berkembang di Indonesia semakin terlihat jelas di ruang digital, khususnya media sosial. Polarisasi ini tidak hanya berdampak pada perpecahan opini publik, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum terkait batas-batas kebebasan berekspresi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dari perspektif yuridis bagaimana penegakan hukum terhadap ekspresi politik di media sosial dijalankan serta tantangan yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta studi kasus terkait pelanggaran hukum dalam ekspresi politik daring. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat ambiguitas dalam penerapan hukum antara perlindungan kebebasan berekspresi dan upaya menjaga ketertiban umum. Penegakan hukum kerap kali tidak konsisten dan dapat berpotensi mengekang hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika media sosial dan tetap menjamin kebebasan berekspresi secara proporsional dalam sistem demokrasi.

References

Ayun, S. Q. (2024). ANALISIS YUDIRIS TERHADAP PENERAPAN HUKUM POSITIF TENTANG PENGHINAAN TERHADAP LEMBAGA NEGARA KASUS PENGHINAAN PRESIDEN DI MEDIA SOSIAL (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
ELSAM. (2021). Evaluasi UU ITE dan Dampaknya terhadap Kebebasan Berekspresi di Indonesia. Jakarta: ELSAM.
Ensiklopedia. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Kebebasan Berpendapat melalui Media Internet Berdasarkan Undang Undang No. 11 Tahun 2008 dari Perspektif HAM. Jurnal Ensiklopedia. Diakses dari https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/122
Ikhlas, A., & Asyhar, R. (2023). Trik Konsolidasi Pendidikan Karakter Melalui Model Pembelajaran Project Based Learning Pada Pembelajaran MIPA. Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP), 6(4), 3228-3237.
Ikhlas, A., Rukhmana, T., & Feti Liliana, W. O. (2023). Pengaruh Media Pembelajaran Aplikasi Geogebra Terhadap Hasil Belajar Siswa. Journal on Education, 5(4), 13119–13128.
Ikhlas, A. (2021). Mathematics Online Learning via WhatsApp: How Effective?. Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan, 17(2), 154-162.
Kominfo. (2020). Laporan Tahunan Program Literasi Digital Nasional. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
Komnas HAM. (2021). Laporan Tahunan: Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Kurniawati, R. (2023). Buzzer Sebagai Alat Politik Ditinjau Dari Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 8(2), 260-275.
Nugroho, Y., Siregar, F., & Laksmi, S. (2021). Literasi Digital untuk Demokrasi: Studi Kasus Program Literasi Komunitas di Indonesia. Jakarta: Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG).
Setiawan, R. (2020). “Kebebasan Berekspresi dan Penegakan Hukum di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(2), 305–322.
Siahaan, A. L. S. (2024). Pengaruh Perkembangan Media Sosial Terhadap Etika Komunikasi dan Demokrasi Pancasila: Perspektif Hukum di Indonesia. Jurnal Citizenship Virtues, 4(2), 796-801.
Sunstein, C. R. (2002). Republic.com. Princeton University Press.
Togatorop, F. M., Lestarika, D. P., & Sari, W. (2025). Analisis Kejahatan Siber Sebagai Kejahatan Perang Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan| E-ISSN: 3089-7084, 1(3), 256-261.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016.
Wahyuningtyas, S. Y. (2020). “Criminalizing Dissent: Kebebasan Berekspresi dan Praktik Penegakan Hukum di Era Digital.” Jurnal HAM, 11(1), 23–38.
Published
2025-06-30
How to Cite
Syamsul Bahri, Ahmadan B. Lamuri, Al Ikhlas, Ali Ramatni, Tri Andriani, & Syahrial Shaddiq. (2025). FENOMENA POLARISASI POLITIK DAN KEBEBASAN EKSPRESI: KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI MEDIA SOSIAL. EDU RESEARCH, 6(2), 1315-1325. https://doi.org/10.47827/jer.v6i2.947
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>