STUDI KOMPARATIF LEGALISASI GANJA UNTUK MEDIS DI INDONESIA DAN THAILAD
Abstract
Beberapa Negara di dunia telah melegalkan pengobatan dengan menggunkan ganja, salah satunya negara Thailand. Fenomena yang terjadi di Indonesia belakangan ini menarik perhatian atas tiga orang tua yang menggugat Undang-undang tentang narkotika golongan 1 ke mahkamah konstitusi untuk meninjau ulang demi pengobatan untuk anaknya yang mengidap penyakit cerebral palcy dan pada akhirnya di tolak oleh MK. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Pengaturan Ganja Untuk Medis Di Indonesia , mengetahui Pengaturan Ganja Untuk Medis Di Tahiland, dan mengetahui Perbandingan Pengaturan Ganja Medis di Indonesia Dan Thailand. Metode penelitian yang di gunakan peneliti merupakan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis terhadap kaidah-kaidah atau norma-norma hukum. Hasil penelitian yang penulis dapatkan menunjukan bahwa Pengaturan Ganja untuk medis di Indonesia masih ilegal di Indonesia, karena Indonesia menggolongkan ganja pada Narkotika Golongan I. Sedangkan Thailand sudah melegalkan narkotika jenis ganja untuk kepentingan medis agar dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan jika pergi ke luar negeri dengan syarat mengajukan permohonan izin dari Menteri Kesehatan Masyarakat Thailand, Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Obat dan Makanan.
References
Alzamzami, A. A., & Zakariyah, M. Z. (2025). Efektivitas dan peluang legalisasi ganja medis di Indonesia. Medic Nutricia, 12(3).
Assanangkornchai, S., et al. (2022). Penggunaan ganja medis di Thailand setelah legalisasi: Survei sampel berbasis responden. NHM.
Danang, S. S., Susilaningtyas, L., & Nurcahyati, A. (2015). Buku seri bahaya narkoba: Sejarah narkoba. Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya.
Handoyo, P. (2014). War on drugs: Refleksi transformative penerapan kebijakan global pemberantasan narkoba di Indonesia. Bandung: Sva Tantra.
Idham, G. W. (2021). Politik hukum medis di Indonesia. Sejarah Artikel, 7(6).
Iswara, A. J. (2022). Kenapa ganja legal di Thailand, ini 3 alasannya. BBC News Indonesia.
JDIH. (n.d.). Penggolongan narkotika di Indonesia. https://jdih.sukoharjo.go.id/penggolongan-narkotika-di-Indonesia
Kama, I. P. S., et al. (n.d.). Kepentingan Thailand dalam penerapan kebijakan legalisasi ganja. Universitas Udayana.
Levin, S. (2016). Expots: Medical marijuana draws parents to US for their children's treatments.
Litbang Kemendagri. (n.d.). Alasan Kemenkes tolak penelitian ganja sebagai obat. https://litbang.kemendagri.go.id/website/alasan-kemenkes-tolak-penelitian-ganja-sebagai-obat/
Luthfiyani, D., Hamzani, A. I., & Rizkianto, K. (2023). Kontroversi ganja untuk medis: Perbandingan Indonesia dan Thailand. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management.
Nuryadi, A. (n.d.). Penggunaan ganja sebagai obat perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam (Analisis Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
Prasetyo, E. D. (2022). Legalisasi ganja medis (Analisis putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020). Jurnal Analisis Hukum, 5(2). https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3735
Pratama, A. Y., Urfan, & Saepuddin, L. (2023). Studi komparasi antara Indonesia dengan Thailand terkait kebijakan legalisasi ganja. Parhesia, 1(1). https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i1.2578
Putri, G. S. (2020). PBB putuskan ganja masuk golongan I narkotika, bagaimana di Indonesia? Kompas.com. https://www.kompas.com/sains/read/2020/PBB-Putuskan-Ganja-masuk-golongan-I-Narkotika-bagaimana-di-Indonesia
Putriana, A., Rusdianto, D. S., & Najmudin, D. (2023). Syubhat hukum penggunaan ganja medis dalam hukum pidana Islam dan hukum positif. Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah, 2(1).
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020.
Renggong, R. (2017). Hukum pidana khusus (hlm. 121). Jakarta: Kencana.
Rifani, A. J., & Prakasa, S. U. W. (2021). Independensi peradilan militer terhadap prajurit TNI sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Audito Comparative Law Journal (ACLJ), 2(3). https://doi.org/10.22219/aclj.v2i3.16756
Sintya, R. T. G. (2023). Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 tentang pengajuan materil UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika terhadap UUD 1945 perspektif mursalah. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

