ANALISIS YURIDIS ANCAMAN PIDANA BAGI ADVOKAT YANG MENERIAKI HAKIM DI RUANG SIDANG

  • Qhas Karina Salsabila Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
  • Yenny Fitri Z Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Keywords: Advokat, Hakim, Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan mengenai batas kebebasan advokat dalam menjalankan profesinya, khususnya ketika menyampaikan keberatan atau pendapat kepada hakim di ruang sidang. Persoalan tersebut dikaji melalui perkara Nomor 147/Pid.Sus-TPK/2025/PN JKT.PST, ketika Advokat Ari Yusuf Amir menyampaikan ucapan kepada majelis hakim sebagai respons atas tidak diberikannya kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan sikap sebelum persidangan ditutup. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis perbuatan advokat yang meneriaki hakim di ruang sidang berdasarkan ketentuan tindak pidana terhadap proses peradilan dan tindak pidana penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan kasus (case approach). Bahan hukum primer meliputi KUHP, Undang-Undang tentang Advokat, KUHAP, serta peraturan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, pendapat ahli, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan Advokat Ari Yusuf Amir belum memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 280 ayat (1) huruf c KUHP karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi. Perbuatan tersebut juga tidak memenuhi unsur pencemaran sebagaimana Pasal 433 KUHP, tetapi lebih relevan dianalisis sebagai penghinaan ringan berdasarkan Pasal 436 KUHP.

References

Adisti, N. A. (2020). Contempt of court. UPT Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI Press).
Angelina, J. (2025). Tinjauan kasus pencemaran nama baik berdasarkan KUHP yang berkepastian hukum. Jurnal Ensiklopedia, 7(2), 160. https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4648
Aprilianda, N. (2017). Sistem peradilan pidana Indonesia: Teori dan praktik. Universitas Brawijaya Press.
Aripkah, N. (2025). Pembaharuan konsep hukum pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Fundamental Justice, 6(2). https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5268
Asshiddiqie, J. (2006). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
Atmasasmita, R. (2010). Sistem peradilan pidana kontemporer. Kencana Prenada Media Group.
Cahyani, I. D. (2023). Hukum acara pidana Indonesia dalam teori dan praktik. Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
Dzulfiqar, M. B. R. (2026). Kebijakan hukum pidana terhadap Pasal 279 ayat (2) KUHP nasional tentang tindak pidana terhadap proses peradilan. Jurnal Fatwa Hukum, 9(1).
Fajar, M. D. A. (2026). Pro dan kontra tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP baru. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 16(5).
Harahap, D. S. S. (2026). Kedudukan advokat sebagai penegak hukum perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Jurnal Hukum Modern, 8(1), 711. https://doi.org/10.33024/jhm.v6i1.19011
Harahap, M. Y. (2022). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Sinar Grafika.
Hasibuan, M. N. P. (2022). Kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Jurnal Ius Constituendum, 7(1), 98. https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4629
Maggalatung, A. S., & Helmi, M. I. (2023). Etika dan moral penegak hukum di Indonesia: Falsafah, kode etik, dan penegakannya. Rajawali Pers.
Maulidiana, L. (2024). Hak imunitas advokat dalam pembelaan hukum sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004. Jurnal UM Palembang Marwah Hukum, 1(1), 31–32. https://doi.org/10.32502/mh.v1i1.8256
Marzuki, S. (2023). Kekuasaan kehakiman, Komisi Yudisial, hak asasi manusia dan etika. Gava Media.
Mochsinin, S. A. (2024). Pelanggaran kode etik advokat yang melakukan kekerasan pada hakim saat persidangan. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan.
Moeljatno. (2015). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
Novianto, M. H., et al. (2018). Hakim: Antara pengaturan dan implementasinya. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Pettanasse, I. (2024). Tindak pidana obstruction of justice dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Journal of Sharia and Legal Science, 2(2), 166. https://doi.org/10.61994/jsls.v2i2.651
Reumi, F., et al. (2026). Hukum pidana Indonesia. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
Rinaldi, F. (2022). Proses bekerjanya sistem peradilan pidana dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan. Jurnal Hukum Respublica, 21, 181.
Rohmana, N. Y. (2017). Prinsip-prinsip hukum tentang tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia. Yuridika, 32(1), 110. https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4831
Suparman, M. (2023). Kekuasaan kehakiman, Komisi Yudisial, hak asasi manusia dan etika. Gava Media.
Supriadi. (2023). Etika dan tanggung jawab profesi hukum di Indonesia. Sinar Grafika.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Wajdi, F., & Lubis, S. K. (2021). Etika profesi hukum (Edisi revisi). Sinar Grafika.
Published
2026-08-25
How to Cite
Qhas Karina Salsabila, & Yenny Fitri Z. (2026). ANALISIS YURIDIS ANCAMAN PIDANA BAGI ADVOKAT YANG MENERIAKI HAKIM DI RUANG SIDANG . EDU RESEARCH, 7(2), 8729-8740. https://doi.org/10.47827/jer.v7i2.3595
Section
Articles